Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pengelola Dapur SPPG Asei Besar Sentani Timur Kabupaten Jayapura terus berjuang menjaga kualitas makanan di tengah keterbatasan dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Pengelola memahami bahwa setiap ompreng yang disiapkan bukan sekadar makanan, melainkan harapan agar anak-anak Papua di tepi Danau Sentani, Jayapura tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
suaraperempuanpapua.com – DI balik sepiring makanan bergizi yang setiap hari tersaji untuk anak-anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tersimpan perjuangan panjang para pengelola dapur. Mereka bukan sekadar memasak dan mendistribusikan makanan, tetapi juga harus memastikan setiap menu memenuhi standar gizi, tepat waktu, dan tetap berkualitas di tengah tekanan biaya operasional yang terus meningkat.
Bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah, tantangan terbesar bukanlah soal semangat melayani. Justru yang paling berat adalah bagaimana menjaga kualitas makanan ketika harga bahan pangan terus naik, sementara biaya yang dialokasikan untuk setiap porsi masih tetap.
Hesti Kere, Pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asei Besar Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua mengungkapkan, persoalan utama yang hadapinya adalah keterbatasan anggaran per–ompreng yang belum mampu mengikuti kenaikan harga bahan baku. Karena itu, ia berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menyesuaikan besaran biaya per porsi agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Harga bahan baku sekarang semakin tinggi. Kami juga berusaha menjaga amanah dan tidak ingin menyalahgunakan uang negara. Karena itu, kalau memungkinkan harga per ompreng bisa dinaikkan agar kami dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Karena, apabila biaya tetap dipatok sekira Rp 13.000 per–porsi, ruang gerak pengelola dapur menjadi sangat terbatas. Mereka harus melakukan berbagai penyesuaian agar anggaran mencukupi, mulai dari memilih bahan yang lebih murah hingga mengurangi jumlah lauk maupun sayuran. Kondisi seperti ini tentu berisiko menurunkan kualitas maupun porsi makanan yang diterima anak-anak.
“Kami khawatir kalau dipaksakan dengan anggaran yang ada, anak-anak justru mendapatkan makanan dengan porsi yang lebih sedikit. Padahal tujuan program ini adalah meningkatkan gizi mereka.”
Tidak hanya itu, Hesti sebagai pengelola dapur MBG juga menghadapi tantangan operasional lain yang jarang diketahui masyarakat. Di sejumlah daerah, khususnya wilayah timur Indonesia, biaya distribusi bahan pangan jauh lebih mahal dibandingkan daerah di Pulau Jawa. Ketersediaan bahan pangan tertentu pun tidak selalu stabil, sehingga pengelola harus bekerja ekstra mencari pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan setiap hari.
Selain biaya bahan pangan, kebutuhan operasional seperti transportasi, listrik, gas, perawatan peralatan dapur, hingga upah tenaga kerja menjadi komponen yang harus ditanggung agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Pengelola dapur juga menilai sistem pemberian insentif sebaiknya mempertimbangkan kondisi geografis masing–masing daerah. Menurut Hesti, kebijakan yang disamaratakan justru menimbulkan ketimpangan karena biaya operasional di daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki akses logistik lebih baik.
“Dapur di Jawa tentu berbeda dengan dapur di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah 3T lainnya. Di Jawa fasilitas lebih lengkap, bahan bangunan mudah didapat, distribusi juga lebih mudah. Sementara kami di wilayah 3T harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar, tetapi insentif yang diterima sama,” ujarnya.
Karena itu, Hesti Kere berharap pemerintah dapat menerapkan skema pembiayaan yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah. Dengan begitu, pengelola dapur di daerah dapat menjalankan program secara optimal tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan.
Perjuangan pengelola dapur MBG yang dikelola Dapur SPPG Asei Besar tidak hanya berhenti pada persoalan operasional. Demi memastikan program tetap berjalan, maka Hesti sebagian pengelola mengaku harus menggunakan modal pinjaman. Pendapatan yang diperoleh hingga kini belum sepenuhnya dapat dinikmati karena masih digunakan untuk menutup biaya investasi awal dan mengembalikan pinjaman yang digunakan membangun serta mengoperasikan dapur.
“Kami belum menikmati hasilnya. Yang ada sekarang masih mengembalikan pinjaman ke bank. Sementara teman-teman di daerah lain mungkin sudah bisa merasakan manfaatnya, kami masih berjuang agar dapur tetap beroperasi,” ujar Hesti Kere.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pengelola dapur SPPG Asei Besar tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kami memahami bahwa setiap ompreng yang disiapkan bukan sekadar makanan, melainkan harapan agar anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Karena itu, Hesti Kere berharap evaluasi terhadap pembiayaan program dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga pangan dan karakteristik setiap daerah. Dukungan kebijakan yang lebih adaptif diyakini akan membantu menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus memastikan tujuan besarnya—mewujudkan generasi Indonesia di Papua yang sehat dan berkualitas—dapat tercapai.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pengelola dapur SPPG Asei Besar di Sentani Timur Kabupaten Jayapura, tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Mereka memahami bahwa setiap ompreng yang disiapkan bukan sekadar makanan, melainkan harapan agar anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Karena itu, Hesti Kere sebagai Pengelola Makan Bergizi Gratis berharap evaluasi terhadap pembiayaan program dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga pangan dan karakteristik setiap daerah. Sebab menurutnya, dukungan kebijakan yang lebih adaptif diyakini akan membantu menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus memastikan tujuan besarnya—mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas—dapat tercapai.
Paskalis Keagop