Program MBG di Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan hampir setahun sejak 2025 aman, dan baru terjadi kasus keracunan MBG di Depapre pada Agustus 2026. Itu artinya, ada standar operasional prosedur yang dilewati Dapur MBG Depapre.
suaraperempuanpapua.com – PEMBERIAN Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak sekolah adalah program nasional, yang tidak melibatkan pemerintah daerah. Namun penerima manfaat MBG adalah anak sekolah di Kabupaten Jayapura. Karena itu, DPR Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus (Pansus) MBG untuk memantau pelaksanaan MBG dan juga untuk memastikan kehadiran MBG turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Ketua DPR Kabupaten Jayapura Ruddy Bukanaung, SE., mengatakan, pembentukan Pansus MBG di DPRK untuk khusus mengawasi pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura. Pansus tidak urus MBG secara nasional, dan provinsi. Tapi program MBG di Kabupaten Jayapura perlu diawasi. Karena, penerima manfaat MBG bukan hanya anak sekolah, tapi juga ada ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita.
Karena itu, program MBG harus diawasi agar pelaksanaannya aman dan harus memberi manfaat menggerakkan tumbuhnya ekonomi daerah.
“Kehadiran Program MBG di Kabupaten Jayapura kita harus melihat dari segi positif. Jangan karena satu dapur yang tidak menjalankan SOP SPPG, yang berakibat terjadinya keracunan makanan, kemudian mengorbankan banyak dapur lain yang tertib jalankan SOP SPPG. Jangan menggeneralisasi semua dapur MBG itu jelek. Kita harus lihat kasus–perkasus dari tiap dapurnya masing-masing. Dengan adanya kasus keracunan ini, maka tata kelola dapur MBG di Kabupaten Jayapura ke depan harus ditata lebih baik,” tegas Ruddy Bukanaung.
Menurut Ruddy, jumlah dapur MBG di Kabupaten Jayapura ada 20 dapur. Tiap dapur harus dilihat masing–masing, apakah tiap dapur menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau tidak, yang berakibat pada terjadinya keracunan makanan. Jangan karena ulah satu dapur, berdampak ke dapur lain yang tertib jalankan SOP SPPG. Tidak boleh.
Peran DPRK atas program MBG di Kabupaten Jayapura adalah mengawasi dan memastikan agar program MBG harus berjalan baik, sebab bertujuan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Tapi dengan adanya kasus keracunan MBG di Deppare, maka pasti ada sikap penolakan dari masyarakat.
Maka Ruddy Bukanaung minta pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa dapur MBG di Depapre itu sudah berjalan lama hampir setahun sejak 2025, tapi kenapa hari ini baru keracunan? Berarti ada yang melewati SOP SPPG di dapur. “Bisa jadi. Nah, siapa yang harus bertugas mengawasi itu supaya dapur harus patuh mengikuti SOP SPPG untuk mencegah terjadinya kasus keracunan MBG tidak terulang?”
Peran Pansus MBG DPRK dalam program MBG adalah untuk memastikan rantai pasokan bahan baku MBG itu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Jayapura. Karena dari 20 dapur SPPG yang ada di Kabupaten Jayapura, “kami dapat informasi bahwa, satu dapur bisa belanja kebutuhan bahan makanan sebesar Rp 500 juta perbulan. Kalau 500 juta dikali dengan 20 dapur MBG, maka ada uang Rp 10 miliyar yang beredar tiap bulan di Kabupaten Jayapura. Tapi apakah uang sebanyak itu benar beredar di Kabupaten Jayapura?”
Karena ada informasi yang beredar bahwa Kabupaten Jayapura tidak mampu menyediakan bahan baku untuk 20 dapur MBG setiap hari. Sehingga, dapur–dapur ini mengambil bahan baku dari Kota Jayapura, Keerom, Sarmi dan lainnya. “Sehingga, kami harap Pansus MBG bisa melihat hal–hal itu dan memastikan masyarakat petani, peternak untuk bisa memberi kontribusi dalam memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” ujar Ruddy Bukanaung.
Secara nasional, ketua Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru bersikap sangat tegas dan konsisten menata dan mengatur seluruh prosedur pengelolaan MBG serta tidak segan menegur pengelola dan menutup dapur SPPG yang melanggar SOP.
“Saya berharap peristiwa keracunan MBG Depapre menjadi peristiwa yang pertama dan terakhir di Kabupaten Jayapura. Dalam mengelola MBG kita tidak hanya melihat SOP saja, tapi harus evaluasi total dan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan MBG, terutama pengelola dapur yang menyediakan makanan harus benar–benar punya rasa untuk melihat, menilai dan menentukan apakah makanan seperti ini bisa kasih makan anak-anak atau tidak? Supaya bisa mencegah terjadinya kasus keracunan.”
Ruddy Bukanaung berharap, dengan adanya kasus keracunan MBG di Depapre, maka semua pengelola dapur MBG harus mematuhi SOP MBG yang telah ditetapkan oleh BGN. Semantara peran DPRK dan pemerintah daerah adalah mengawasi dapur–dapur pengelola MBG agar kasus keracunan tidak boleh terjadi lagi serta memastikan agar program MBG berperan menumbuhkan ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura.
“Jangan hanya dapur saja yang di Kabupaten Jayapura, sementara bahan makanan dibawa dari luar kasih makan anak sekolah di Kabupaten Jayapura. Kalau itu yang terjadi, maka uang Rp 10 miliyar perbulan yang mestinya beredar di Kabupaten Jayapura, dibawa lari belanja di tempat lain. Maka program MBG tak akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Jayapura,” tegas Ruddy, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 12 Agustus 2026.(*