MASYARAKAT DEPAPRE TOLAK MBG DI WILAYAH ADATNYA

Masyarakat Distrik Depapre Kabupaten Jayapura melalui pemerintahan adat Suku Tanah Merah Nauyoserai Jayapura Tabi Provinsi Papua menyatakan menolak adanya program makanan bergizi gratis di seluruh wilayah adat mereka melalui Surat Nomor: 06/PAS-TM/VIII/2026 tentang Penerapan Zero Tolerance Terhadap Pelanggaran SOP oleh SPPG MBG di Depapre. Pemerintahan Adat tuntut ganti rugi adat. suaraperempuanpapua.com – SURAT pernyataan penolakan […]

Continue Reading

STOP PSN PENGHANCUR HUTAN

Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 kilometer di Merauke ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Mereka minta pemerintah segera hentikan proyek strategis nasional karena menggerus alam dan rentan melanggar hak asasi manusia. suaraperempaunpapua.com – MASYARAKAT Adat Malind terus berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari gempuran Proyek Strategis Nasional (PSN). Perjuangannya […]

Continue Reading

KEBUTUHAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN DAN REKONSILIASI BAGI MASYARAKAT PAPUA

Agenda utama sejumlah negara yang baru lepas dari rezim otoritarian dan sedang dalam proses transisi membangun negara demokratis adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan rezim masa lalu. Indonesia sebagaimana negara-negara di mana rezim yang sebelumnya berkuasa adalah rezim otoriter, kejahatan dan pelanggaran HAM yang sistematis merupakan salah satu karakteristik utama. Indonesia memiliki peluang melakukan proses […]

Continue Reading

STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT DI INDONESIA

Badan Registrasi Wilayah Adat mengumumkan bahwa telah terjadi kenaikkan jumlah peta wilayah adat di Indonesia yang teregistrasi sebanyak 84 peta seluas 2,2 juta hektar. suaraperempuanpapua.com – KENAIKKAN jumlah peta wilayah adat teregistrasi di Indonesia itu diumumkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) di Jakarta, pada 17 Maret 2025 lalu. Registrasi dan verifikasi wilayah adat yang diumumkan […]

Continue Reading