Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki 2.900 guru yang tersebar di semua sekolah di Kabupaten Jayapura. Tapi PGRI sulit untuk menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak ada biaya. “Selama ini saya pakai uang pribadi untuk menjalankan PGRI.”
suaraperempuanpapua.com – GRACE Gerty Mehue, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di program diploma dua Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cenderawasih Jayapura, dia melamar pekerjaan menjadi guru di sekolah dasar sejak 2002 hingga 2026, kini sudah 24 tahun bertugas sebagai guru.
Dan pada 2024 lalu, Grace dipercaya memimpin SD Negeri Inpres Doyo Baru Sentani, dan terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten Jayapura pada Oktober 2025 lalu.
Tugas sehari–hari yang dijalankan Grace terbilang padat. Sebagai seorang ibu rumah tangga harus urus suami dan anak, sebagai guru mengajar murid di kelas, sebagai kepala sekolah mengurus administrasi sekolah serta sebagi Ketua PGRI, harus memberikan perhatian yang besar kepada 2.900 guru yang bertugas di semua jenjang pendidikan mulai dari: PAUD, TK, SD, SMP, SMU dan SMK di Kabupaten Jayapura.
Tugas PGRI adalah kunjungan ke tiap sekolah di kampung–kampung, komunikasi dan konsultasi dengan para kepala sekolah dan guru–guru, mengurus nasib guru yang tidak jelas serta berbagai kebutuhan guru dan sekolah lainnya.
Walau tugas kesehariannya padat, tapi ibu seorang anak ini bisa mengatur waktu dengan baik untuk mengurus keluarga, sekolah dan PGRI.
“Beban kerjanya lumayan. Kalau di sekolah masih bagus, karena saya bisa delegasikan tugas kepada guru lain untuk mengajar. Itu sudah ada aturan di lembaga kami, maka guru yang didelegasikan wajib melaksanakan tugas guru lain yang berhalangan.”
Sedangkan tugas di PGRI belum tentu. Tugas yang paling berat itu di PGRI. “Karena cara pandang teman–teman di PGRI itu, kurang berpikir kesadaran untuk kerja menjalankan tugas sebagai pengurus PGRI itu seperti apa? Mungkin mereka kurang baca Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI? Itu yang kami belum paham isi hati teman–teman. Ini masih terbawa dengan pengurus–pengurus PGRI lama yang sampai hari ini mereka tidak bekerja. Sehingga, kami hanya bertiga yang masih terus bekerja. Yaitu saya sebagai ketua, bidang organisasi dan bendahara. Setiap ada keluhan guru, kami tiga yang bergerak,” ujar Grce Mehue.
Untuk bisa memudahkan komunikasi dalam menjalankan PGRI, maka Grace menentukan syarat pengurusnya, yaitu bagi yang masuk pengurus PGRI? tempat tinggalnya harus berdekatan supaya memudahkan komunikasi. Kalau tinggal berjauhan tempat, susah untuk saling komunikasi. “Seperti saat ini, setiap ada urusan PGRI dan keluhan guru, kami tiga sendiri yang yang langsung bergerak.”
Data guru menurut Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Jayapura, ada 2.900 guru yang tersebar di semua sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA. Kasda tahu jumlah guru di Kabupaten Jayapura karena Kasda yang bayar gaji guru. Jumlah guru sebanyak 2.900 orang itu yang terdapat dalam APBN yang rutin dibayar gajinya.
“Jadi kalau saya hitung dari 2.900 guru dikali Rp 10.000 perbulan, maka total uang yang harus masuk ke kas PGRI sebanyak Rp 29 juta. Kalau uang iuran ini rutin perbulan masuk, maka PGRI sangat kuat untuk bisa menjalankan tugas–tugasnya dengan baik dan lancar. Selama ini saya bekerja dengan biaya pribadi,” ujar Grace G. Mehue di Gunung Merah Sentani.
Untuk bisa berkunjung ke sekolah–sekolah di kampung–kampung, Grace menggunakan uang pribadi dari gaji gurunya. “Kalau uang gaji saya habis, saya diam dulu. Nanti terima gaji, saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu, kalau masih ada kelebihan baru, saya jalankan tugas PGRI. Itu kerja saya selama ini begitu. Saya lakukan seperti itu, karena iuran wajib guru perbulan 10.000 tidak pernah dijalankan dengan baik. PGRI juga sama sekali tidak pernah dapat biaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Jayapura.
Kendala yang dihadapi pengurus dalam menjalankan PGRI Kabupaten Jayapura adalah tidak ada biaya. Biaya PGRI selama ini hanya tergantung pada iuran anggota perbulan sebesar Rp 10.000 dari semua guru di Kabupaten Jayapura. Tapi iurannya tidak pernah jalan. “Pengumuman pembayaran iuran selalu disampaikan kepada guru–guru, tapi teman–teman guru tidak punya kesadaran,” ujar Grace.
Sebagai jalan keluar, Grace Mehue berencana masalah iuran guru akan dibicarakan dalam Rapat Kerja (Raker) PGRI 2026, yaitu iuran bulanan guru untuk PGRI akan dipotong langsung oleh Kasda dan disetor ke rekening PGRI. Jika gagasan ini disepakati, maka akan dibuat Rekomendasi Raker dan diserahkan kepada Kasda Kabupaten Jayapura untuk melaksanakannya, supaya program kerja PGRI bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar.
“Saya dari dulu salah satu guru yang rajin bayar iuran ke PGRI sejak diangkat jadi guru sampai sekarang. Tapi ketika sekarang saya memimpin PGRI, tidak ada yang membayar iuran ke PGRI.
Setelah saya jadi Ketua PGRI, saya berkunjungi ke sekolah–sekolah dan banyak guru yang menangis karena selama ini PGRI tidak pernah kunjungi sekolah–sekolah. Saya bilang sabar, karena nanti setelah saya sudah ada uang baru, saya pasti datang ke sekolah–sekolah.”
Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Grace G. Mehue mengatakan yang jadi anggota PGRI dan jadi pengurus PGRI harus guru. Tidak bisa dari luar, karena tidak diatur dalam AD/ART PGRI. “Karena di dalam PGRI kita hanya bicara tentang pendidikan dan perlindungan guru,” ujar istri dari Agustinus Meturan, yang ditemui, Selasa 12 Mei 2026 lalu usai Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi C DPR Kabupaten Jayapura di Ruang Gotong Royong di Gunung Merah Sentani.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPR Kabupaten Jayapura dengan PGRI Kabupaten Jayapura membahas soal nasib 170 guru P3K yang sudah empat tahun ini tidak jelas, kekurangan tenaga pengawas sekolah, pengelolaan dana BOS di sekolah–sekolah kurang efektif serta beberapa hal lainnya.
Sebanyak lima Anggota Komisi C hadir dalam RDP hari itu, yaitu Ketua Komisi C Muhammad Akbar, Purwanto, Jean Klief Marweri, Paskaria A. Wally dan Orgenes Seh.
Paskalis Keagop