Berapa rakyat asli Papua yang sejahtera dari hadirnya Daerah Otonomi Baru? Pemerintah tidak tahu karena tidak punya data tentang berapa jumlah penduduk asli Papua. Tapi pembentukan DOB terus ditambah sejak 1969 sampai hari ini di Tanah Papua ada 6 provinsi, 40 kabupaten dan 2 kota.
Suaraperempuanpapua.Com – TUJUAN Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Papua Menurut Pemerintah Dan Para Politisi Adalah Untuk Memperpendek Rentang Kendali Pelayanan Pemerintah Kepada Rakyat, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Setempat, Membuka Peluang Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal Serta Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Di Wilayah Pemekaran.
Apakah Tujuan DOB Di Papua Yang Sudah Terjadi Sejak 1969 Sampai Hari Ini Sudah Tercapai? Belum Bisa Dipastikan. Sebab Dari 6 Provinsi, 40 Kabupaten Dan 2 Kota Yang Ada Di Papua Hari Ini, Belum Pernah Ada Evaluasi Dan Kajian Untuk Menyatakan Tujuan DOB Sudah Tercapai Atau Belum?
Yang nampak adalah munculnya elit politik baru, munculnya orang–orang kaya baru, ekonomi lokal tidak tumbuh, potensi daerah terlantar tak dikelola, daerah tidak punya pendapatan sendiri, daerah tergantung pada dana pemerintah pusat untuk membangun daerah, kalau pemerintah pusat tidak kasih dana mereka ancam dengan lebih baik Papua merdeka, penduduk lokal kesulitan akses bank untuk membuka usaha, tidak tersedia lapangan kerja, pencari kerja lokal kesulitan memperoleh pekerjaan, serta kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah DOB masih sangat memprihatinkan.
Pejabat pemerintah daerahnya dan para elit politiknya lebih berada di luar daerah ketimbang berada di daerahnya sendiri. Mereka ada di daerah cuma sebentar dan pergi lagi entah kapan kembali? Sehingga rakyatnya susah ketemu pejabatnya karena sangat sibuk urus daerah.
Hal lain yang nampak dari DOB di Papua adalah membanjirnya imigran masuk dari luar Papua tak terkendali. Mereka masuk, memenuhi, menduduki dan menguasai seluruh sektor formal dan non formal yang terbuka di seluruh wilayah DOB. Mereka membeli tanah berhektar–hektar membuka usaha dengan akses bank secara cepat dan mudah. Pasar mereka kuasai dan pedagang lokal tersingkir dari pasar, rumah–rumah toko para imigran berjejer sepanjang jalan protokol dan pusat kota.
Para imigran menilai dan berkata, “orang Papua bodoh, malas dan miskin.” Padahal, kalau orang Papua bodoh, untuk apa para imigran yang pintar itu datang ke Papua dan tidak mendidik dan melatih agar orang Papua bisa cerdas dan maju seperti mereka? Kenapa mereka datang memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan orang Papua untuk membangun dan memperkaya diri mereka sendiri? untuk apa orang pintar hadir di tengah orang bodoh?
Yang nampak cuma ada kabupaten baru dan provinsi baru. Ada pemerintah bersama aparatnya. Ada bupati dan ada gubernur. Ada kantor–kantor pemerintah. Ada anggota DPR, ada kepala–kepala dinas bersama pegawainya. Muncul elite politik baru dan orang–orang kaya baru. Bagaimana dengan kesejahteraan rakyat?
Kelompok penikmat DOB pertama, elit politik lokal. Setelah terbentuk DOB mereka menduduki berbagai jabatan birokrasi dan politik di pemerintahan. Ada yang menjadi bupati dan wakil bupati, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Setelah masa tugasnya berakhir dan berganti dengan penguasa baru, mereka yang dulu berkuasa dan hidup serba enak tersingkir dan hidup miskin.
Kemudian mereka membentuk kelompok sendiri bergabung dengan tim sukses pasangan calon kepala daerah yang kalah, lalu berjuang mengusulkan pemekaran wilayah pemerintahan baru. Perjuangan mereka didukung oleh para pemilik modal untuk membiayai usulan pembentukan DOB di kementerian dan DPR RI di Jakarta.
Prosedur pengusulan pembentukan wilayah pemerintahan baru di Jakarta sangat mudah. Yang penting punya uang untuk sogok sini–sogok sana, pemekaran jadi. Soal utang pemekaran nanti barter dengan uang APBD atau izin kelola sumberdaya alam di wilayah pemekaran.
Elit politik lokal terdiri dari: pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan umum, mantan kepala dan wakil kepala daerah, mantan anggota dewan perwakilan rakyat, mantan kepala–kepala dinas, pengusaha menyokong dana di pemerintahan yang tidak punya peluang usaha di pemerintahan baru, tokoh masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan yang berkuasa serta didukung para intelektual oportunis dan partai politik secara berjenjang dari daerah sampai pusat. Partai politik butuh wilayah baru untuk pengembangan partai, mencari simpati rakyat agar bisa mendapat kursi duduk di lembaga legislatif.
Lembaga penikmat DOB kedua, institusi militer. Dalam peta wilayah Republik Indonesia, Papua itu sangat penting! Karena wilayahnya sangat kaya dengan sumberdaya alam, yang sedang berjuang untuk membentuk negara sendiri. Bagi negara, kekayaan alam Papua adalah penentu mati hidupnya Indonesia. Karena itu, militer sebagai alat kekuatan negara wajib mengamankan Papua.
Maka setelah pembentukan DOB di Papua, terbuka pula peluang pembentukan: komando daerah militer, komando distrik militer, komando rayon militer, kepolisian daerah, kepolisian resor, kepolisian sektor serta pembentukan pos–pos pasukan non organik. Dan untuk bisa menduduki semua wilayah baru itu, banyak personil dinaikan pangkatnya, diberi jabatan dan dilantik serta ditambah anggota militer dalam jumlah tak terbatas untuk menduduki pos–pos yang baru dibuka itu untuk bertugas menjadi keutuhan wilayah Indonesia sekaligus menjaga kekayaan sumberdaya alam Papua agar tidak dicuri orang.
Lembaga penikmat DOB ketiga, para konglomerat. Setelah pembentukan DOB, para elite politik lokal di eksekutif mau legislatif menebar karpet merah untuk para konglomerat sebagai imbalan jasa politik dan perjuangan pembentukan DOB. Setelah konglomerat masuk berinvestasi kelola sumberdaya alam dan militer sebagai alat kekuatan negara wajib mengamankan areal perusahaan milik konglomerat karena itu fasilitas vital negara.
Dengan demikian hasil dari DOB hanya berputar di sekitar beberapa kelompok saja yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pembangunan di wilayah daerah otonomi baru. Sementara tujuan DOB untuk kesejahteraan rakyat asli Papua di wilayah DOB tak nampak.
Hari ini rakyat asli Papua berjuang menolak investasi konglomerat yang merusak alam dan mengeruk kekayaan Papua dibawa keluar. Pencari kerja orang Papua berjuang mencari peluang kerja pemerintah tidak tanggapi, sebab peluang kerja yang terbuka dikuasai pencari kerja yang masuk dari luar. Orang Papua kesulitan memperoleh kemudahan kredit di bank–bank milik pemerintah karena syaratnya berat, pemerintah tidak peduli. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana–mana. Ratusan ribu orang Papua terusir dari rumah dan kampungnya dan terpaksa mengungsi hidup di tempat lain tanpa kepastian hidup. Berbagai kondisi ini menggambarkan rakyat asli Papua merasa tidak ada manfaat dari hadirnya banyak daerah otonomi baru di Papua.(*