Ada dua sumber utama di Papua yang menjadi sumber konflik yang berkepanjangan, yang ditimbulkan oleh pihak lain maupun oleh orang Papua sendiri.
suaraperempuanpapua.com – DUA sumber utama konflik di Papua, adalah pertama, Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya di dasar laut, di dalam laut, di dalam tanah dan dipermukaan tanah. Kekayaan alam yang dimiliki Papua tak tertandingi oleh kekayaan alam yang dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, serta kedua, Papua mau merdeka.
Berdasarkan dua hal tersebut di atas, berbagai kelompok membuat konflik di Papua untuk kepentingan masing-masing agar Papua tidak boleh merdeka dan Papua tetap menjadi milik Indonesia.
Secara kewilayahan, Papua berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Maka negara memiliki kekuasaan penuh atas manusia dan segala kekayaan yang ada di Papua. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola segala kekayaan alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun secara politik, rakyat Papua mau merdeka.
Wilayah yang kaya dengan sumberdaya alam selalu menarik perhatian banyak pihak secara perorangan, secara perusahaan maupun secara negara. Semua pihak ingin kaya dan hidup enak dari mengelola sumberdaya alam. Papua punya tanah yang luas, punya hutan yang penuh dengan flora dan fauna sangat beragam menjadi rebutan semua pihak.
Di dalam tanah ada: emas, perak, perunggu, nikel, minyak, gas, uranium, belerang dan lainnya. Kekayaan di laut tidak hanya di dalam laut tetapi juga di dalam tanah di dasar laut. Laut Papua penuh dengan keanekaragaman biota dan banyak jumlahnya. Penjarahan atas kekayaan alam Papua dilakukan secara legal maupun ilegal oleh berbagai pihak dengan mengatasnamakan demi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat.
Dari segi kekayaan sumberdaya alam ini, berbagai kelompok saling berlomba dengan membuat konflik di Papua. Negara memiliki kuasa penuh untuk mengelola sumberdaya alam untuk demi kemajuan bangsa, dengan demikian kelompok-kelompok yang dianggap pengacau keamanan rakyat seperti kelompok pejuang Papua merdeka pasti akan ditindak tegasan atau ditumpas.
Berdasarkan kekayaan sumberdaya alam dan Papua mau merdeka ini, maka berbagai kelompok berlomba saling rebut membuat konflik di Papua yang menimbulkan korban jiwa manusia dan harta benda bagi orang Papua sendiri maupun warga Indonesia lain.
Berikut ini beberapa kelompok yang dicurigai sebagai pembuat konflik di Papua untuk berbagai kepentingan, diantaranya: kelompok pertama adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka (TPNPM). Mereka adalah pasukan sipil rakyat Papua yang bergerilya di hutan untuk memperjuangkan Papua merdeka. Mereka ini bertekad berjuang sampai mati demi Papua merdeka. Mereka bisa melakukan tindakkan apa saja kepada siapa saja yang dicurigai.
Kelompok kedua adalah tentara nasional Indonesia dan kepolisian RI. Mereka adalah aparat keamanan negara, yang ditugaskan untuk berjuang mempertahankan Papua tetap menjadi wilayah Indonesia, dan demi keamanan rakyat. Sesuai tugasnya, mereka bisa melakukan tindakkan kekerasan dalam berbagai bentuk agar seluruh rakyat Indonesia yang hidup di Papua tetap aman.
Cara yang mereka pakai adalah tangan kanan memeluk cium erat sebagai saudara dan tangan kiri yang tumbuk di otak belakang lalu tembak mati pakai senjata. Mereka ini beroperasi atas kendali institusi militer. Sehingga apa yang mereka lakukan itu, pimpinan di atasnya sudah tahu, atau bisa juga dilakukan atas perintah pimpinan, dan atau demi membela diri.
Kelompok ketiga adalah milisi. Milisi adalah kelompok rakyat sipil yang setia NKRI harga mati yang direkrut, dilatih, dipersenjatai dan dibiayai oleh institusi militer dan badan-badan intelijen negara. Dulu kelompok-kelompok milisi NKRI harga mati di Timor Timur telah berpindah ke Papua, ditambah lagi dengan kelompok-kelompok milisi lokal Papua.
Aksi kelompok milisi ini sangat brutal. Mereka bisa melakukan apa saja kepada siapa saja dengan melakukan: memata-matai, mengola isu, menyebar isu, teror, intimidasi, menculik, menembak dan membunuh. Mereka ini ditugaskan untuk mengacaukan supaya Papua tidak boleh aman. Mereka diberi tugas dengan target. Kalau agenda mereka yang ditugaskan ini gagal atau meleset? Berarti akan “disekolahkan” oleh yang menugaskannya.
Kelompok empat adalah pasukan di luar kendali. Mereka ini adalah anggota militer terlatih dengan sumberdaya lengkap yang bergerak bebas di luar kendali pimpinan dan di luar pengetahuan lembaganya. Operasi-operasi kelompok ini sulit dideteksi dan sulit dikendalikan oleh lembaganya maupun pimpinan di atasnya, seperti menteri pertahanan, panglima, kepala kepolisian, dan lainnya.
Panglima TNI di daerah dan kepala kepolisian RI di daerah sulit mengendalikan operasi kelompok ini. Karena kelompok ini beroperasi di luar kewenangan mereka. Mereka bisa melakukan apa saja sesuai keinginan mereka.
Agenda kelompok ini adalah selain demi mengamankan negara, juga kerap bergerak untuk kepentingan diri sendiri dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Aksi-aksi kelompok ini misalnya, menjual senjata dan amunisi kepada kelompok sipil gerilya seperti TPNPM. Kelompok ini kerap terlibat dalam operasi pengelolaan sumberdaya alam, seperti emas, nikel, kayu, kayu gaharu, dan lainnya. Peran mereka bisa sebagai pengaman, pemodal, penambang, penadah atau pembeli.
Berdasarkan klasifikasi empat kelompok tersebut di atas, maka sulit untuk dipastikan, siapa yang selalu membuat konflik dengan melakukan tindakkan brutal dan sadis di Papua? Seperti tindakkan membunuh rakyat sipil, guru, tenaga medis, membakar gedung sekolah, tempat pelayanan kesehatan, membakar perkampungan, menganiaya dan membunuh warga sipil, serta mengusir warga dari suatu wilayah mengungsi ke wilayah lain.
Apakah berbagai konflik yang selalu menimbulkan korban jiwa manusia dan harta benda itu merupakan tindakkan kelompok satukah? kelompok duakah? kelompok tigakah? ataukah oleh kelompok empat? Tidak pernah ada pihak yang tahu! Namun yang selalu diduga adalah kalau pelakunya bukan oleh kelompok TPNPM? berati oleh pasukan TNI dan Polri. Oleh karena itu, setiap aksi kekerasan yang terjadi di Papua, sulit untuk dikatakan itu dilakukan oleh kelompok TPNPM atau oleh TNI-Polri.
Sebab ada semacam pemahaman bersama di kalangan kelompok pejuang Papua merdeka bahwa, kalau rakyat sipil entah pendatang maupun pribumi, jika dicurigai menjadi mata-mata atau informan tentara dan polisi? Maka, itu pasti akan menjadi korban.
Berdasarkan pengalaman lalu, setiap orang luar yang datang ke Papua punya peran ganda. Ada yang datang untuk mencari penghidupan, serta ada yang datang untuk agenda negara dengan berpura-pura bekerja sebagai pedagang keliling, guru, tenaga kesehatan, penambang, tukang kayu, pekerja bangunan dan lain-lain.
Karena sesuai pengalaman sebelum dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), orang Indonesia dari Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku yang masuk ke Papua menjadi mata-mata menyamar sebagai apa saja bekerja di seluruh wilayah Papua dan mereka turut membuat pernyataan bahwa, rakyat Papua ikut Indonesia. Praktek peran ganda ini berjalan terus sampai hari ini.
Sementara aksi-aksi kekerasan yang terjadi di wilayah penambangan emas rakyat secara ilegal? Itu biasanya ada anggota tentara dan polisi yang menyusup jadi penambang. Kalau pun tidak? berarti para penambang itu didatangkan atas dukungan dan difasilitasi oleh: tentara dan polisi. Mereka didatangkan selain sebagai penambang emas ilegal, juga berfungsi sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan.
Pesan yang ingin disampaikan dari aksi kekerasan di wilayah penambangan emas ilegal adalah “jangan engkau menambang emas di sini. Ini bukan kau punya tempat. Emas itu bukan kau punya. Emas itu kita punya. Karena itu, dengan pembunuhan ini, jangan kau punya orang-orang datang ambil emas di sini lagi!”
Jadi, pesan kekerasan di areal tambang ilegal bukan sekedar aksi kriminal yang tak berperikemanusiaan. Tetapi itulah pesan sosial penting yang disampaikan dengan cara melanggar hukum dan hak asasi manusia.
Kekayaan alam Papua dan Papua mau merdeka, adalah dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Papua pada hari ini maupun di waktu mendatang. Kekayaan SDA adalah tabungan dan deposito oleh alam untuk masa depan rakyat Papua. Sebab, setelah Papua merdeka, akan mengelola SDA itu untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua.(*
