KERACUNAN MBG DEPAPRE HARUS MENJADI YANG PERTAMA DAN TERAKHIR

Program MBG di Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan hampir setahun sejak 2025 aman, dan baru terjadi kasus keracunan MBG di Depapre pada Agustus 2026. Itu artinya, ada standar operasional prosedur yang dilewati Dapur MBG Depapre. suaraperempuanpapua.com – PEMBERIAN Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak sekolah adalah program nasional, yang tidak melibatkan pemerintah daerah. Namun penerima manfaat […]

Continue Reading

INVESTASI HARUS PRO RAKYAT

Secara prinsip Majelis Rakyat Papua Selatan tidak menolak investasi. Tapi investasi yang masuk harus pro rakyat. Masyarakat butuh investasi jangka panjang. Karena kalau sesuatu hilang, maka ke depan kondisi kehidupan rakyat akan seperti apa? suaraperempuanpapua.com – SETIAP wilayah membutuhkan investasi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan membuka peluang kerja bagi pencari kerja di wilayah yang […]

Continue Reading

MENDAGRI HARUS TINJAU ULANG HASIL SELEKSI DPRP OTSUS PAPUA SELATAN

Perwakilan masyarakat Suku Mandobo Kabupaten Boven Digoel meminta Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian harus meninjau ulang hasil seleksi calon anggota DPRP afirmasi Papua Selatan melalui jalur pengangkatan. Penetapan calon anggota DPRP jalur pengangkatan tidak berdasarkan hasil uji kompetensi. Tetapi harus berdasarkan keterwakilan kelompok suku asli di setiap daerah pengangkatan. suaraperempuanpapua.com – PROSES seleksi calon […]

Continue Reading
Thontji Wolas Krenak. Penggagas Fraksi Otonomi Khusus DPRP. Foto paskalis keagop/suaraperempuanpaua.com

ANGGOTA DPRP JALUR PENGANGKATAN HARUS BENTUK FRAKSI OTSUS

“Anggota DPRP provinsi dan DPRK kabupaten jalur pengangkatan di Tanah Papua harus bentuk fraksi sendiri dengan nama Fraksi Otonomi Khusus. Sebab mereka masuk DPR berdasarkan UU Otsus,” tegas Penggagas Fraksi Otsus, Thontji Wolas Krenak.   suaraperempuanpapua.com – UNDANG-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2002. […]

Continue Reading

INVESTASI HARUS PRO RAKYAT

Secara prinsip Majelis Rakyat Papua Selatan tidak menolak investasi. Tapi investasi yang masuk harus pro rakyat. Masyarakat butuh investasi jangka panjang. Karena kalau sesuatu hilang, maka ke depan kondisi kehidupan rakyat akan seperti apa? suaraperempuanpapua.com – SETIAP wilayah membutuhkan investasi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan membuka peluang kerja bagi pencari kerja di wilayah yang […]

Continue Reading