SUARAPEREMPUANPAPUA.COM—Di bawah rindang pohon sagu dan hembusan angin laut pesisir Pantai Barat, Kampung Arbais tetap teguh memeluk adat istiadat leluhur. Kepala suku (Utete) dan penguasa keret (Ureira) masih menjadi penjaga tanah dan hutan, sementara warga bergantung pada panen jagung, kelapa, sagu, pinang, serta tangkapan ikan untuk ketahanan pangan dan nafkah keluarga. Namun, di balik ketangguhan ini, jeritan diam masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) kian nyaring: perlindungan hak adat, pemberdayaan ekonomi, dan akses layanan dasar.
Pada 26 Maret 2026, Anggota Komisi II DPRP Lidya Astrid Meset S.Ip., MIDP, turun langsung ke kampung ini dalam kegiatan reses. Dialog hangat dengan warga, dipimpin Ketua Dewan Adat Bernard Sawem, menguak keresahan mendalam. Perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah pesisir kerap membayar harga kayu di bawah harapan pemilik adat—sebuah pukulan bagi mata pencaharian yang sudah rapuh. Harga kelapa yang naik-turun tak menentu pun menyiksa petani, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian ekonomi.
“Kami ingin harga kayu ditetapkan Rp250.000 per kubik, agar hasil hutan kami benar-benar memberdayakan keluarga,” tegas Alex Sunuk, mewakili suara kolektif. Sementara Nela Wabrar menyoroti tarif angkutan Arbais-Sarmi yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per orang. “Barang jualan sering tak laku di kota, tapi ongkos mahal tetap harus dibayar. Kami butuh angkutan khusus untuk hasil bumi,” ujarnya penuh harap.
Keluhan tak berhenti di situ. Anak-anak lulusan SMA Arbais yang kuliah di luar Sarmi kerap gagal lulus karena jauh dari keluarga dan sulitnya tempat tinggal. “Perguruan tinggi di Sarmi sangat dibutuhkan,” desak warga. Belum lagi pelayanan kesehatan yang morat-marit: Puskesmas dan Pustu kosong petugas, meninggalkan pasien merana tanpa pengobatan.
Sesuai semangat Otonomi Khusus Papua, Lidya Astrid Meset menegaskan komitmen keberpihakan pada OAP. “Masalah harga kayu log dan izin perusahaan akan saya bawa ke rapat Komisi II DPRP bersama Dinas Kehutanan Provinsi. Pendirian perguruan tinggi di Sarmi akan diupayakan bersama pemerintah, begitu pula koordinasi pelayanan kesehatan dengan Pemkab Sarmi,” janjinya, disambut anggukan setuju warga.
Reses ini bukan sekadar kunjungan, melainkan panggilan hati untuk pemberdayaan. Di Arbais, adat dan modernitas bertemu, mengingatkan bahwa perlindungan hak adat OAP adalah fondasi kemajuan Papua. Suara dari pesisir ini kini bergema ke Jayapura—menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.*(tspp/gm)