Selama dua hari masa reses Anggota Komisi A DPR Kota Jayapura, Zeth Edi Ohoiwutun melakukan rapat dengar aspirasi rakyat di tiga kampung di Nafri, Koya Tengah dan Kampung Holtekam Kota Jayapura. Ketidakjelasan pengelolaan dana kampung menjadi sorotan utama warga.
suaraperempuanpapua.com – RAPAT dengar aspirasi rakyat di tiga kampung oleh Anggota Komisi A DPR Kota Jayapura, Zeth Edi Ohoiwutun itu dilaksanakan sebanyak empat kali. Yaitu rapat dua kali di Kampung Nafri, yaitu rapat bersama warga Suku Warke dan rapat bersama warga Suku Sembekra. Kemudian sekali rapat di Koya Tengah dan Holtekam.
Dalam empat kali rapat dengar pendapat rakyat di tiga kampung itu terungkap berbagai persoalan kehidupan yang dialami rakyat tiga kampung tersebut.
Masalah utama yang paling disoroti warga Kampung Nafri dan Koya Tengah adalah pengelolaan dana kampung yang tidak berdampak bagi kehidupan warga kampung. Dana kampung di Nafri dan Koya Tengah dikelola dan dinikmati oleh beberapa orang saja bersama keluarga dekatnya. “Sementara kita yang lain tidak pernah tahu dengan dana kampung. Kita hanya dengar bunyinya saja, isinya kita tidak pernah tahu,” ujar seorang bapak di Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura, pada Rabu 18 Juni 2025 kemarin.
Rapat dengar aspirasi rakyat di Kampung Holtekam Distrik Muara Tami menjadi penutup kunjungan masa reses kedua Anggota Komisi A DPR Kota Jayapura, Zeth Edi Ohoiwutun.
Zeth Edi Ohoiwutun mengatakan sesuai jadwal dari Sekretariat DPR, kunjungan masa reses kedua DPR Kota Jayapura pada Juni 2025 ini hanya di dua kampung, yaitu Nafri dan Koya Koso. Tetapi rapat di Koya Koso ditolak oleh kepala kampungnya untuk anggota DPR tidak boleh berkunjung ke Koya Koso. Sehingga sebagai alternatifnya, diganti dengan kunjungan ke Koya Tengah dan Kampung Holtekam.
“Dua kampung itu sebagai alternatif pengganti Koya Koso. Saya tidak tahu alasan kenapa kepala kampung Koya Koso menolak anggota Dewan Kota Jayapura berkunjung ke Koya Koso?” ujar Zeth Edi Ohoiwutun saat ditemui di Pantai Holtekam, Rabu 18 Juni 2025 pukul 16.30 sore.
Masalah yang paling disoroti warga Kampung Nafri dan Koya Tengah dalam rapat dengar aspirasi itu adalah pengelolaan dana kampung yang tidak berdampak bagi kehidupan warga kampung.
Seluruh program pembangunan dalam kampung selalu dibahas dan direncanakan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) dan seterusnya ke distrik dan ke Kota Jayapura. Setelah itu, Musrenbangkam disahkan dan dana cair? Setelah itu beberapa orang di pemerintah kampung merubah semua program yang telah direncanakan. Akhirnya, dana tidak jelas dan tidak ada pembangunan dalam kampung.
“Di dalam Kampung Koya Tengah ini ada setan yang selalu merubah hasil Musrenbangkam dan uang kampung itu dimakan oleh setan-setan bersama keluarganya. Kami tidak tahu setan-setan siapa yang selalu bikin kaco dana kampung,” teriak ibu-ibu secara serentak dengan nada emosi di dalam rapat di Koya Tengah,” pada Rabu 18 Juni 2025.
“Kita bicara Musrenbangkamkah? Musrenbangdakah? Itu semua percuma juga. Karena tidak pernah ada uang dan hasil pembangunannya tidak ada. Hanya beberapa oknum dalam kampung ini saja yang menikmati dana kampung,” ujar seorang ibu di Koya Tengah.
Masalah yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kampung Koya Tengah adalah tidak ada bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang lulus SD, SMP, SMA dan kuliah di Koya Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Usaha-usaha ekonomi rumah tangga seperti berjualan kue, hasil kerajinan tangan ibu-ibu, bengkel, ojek, dan lainnya tidak bisa jalan, karena tidak ada modal usaha.
Dampak dari kondisi ini membuat banyak anak putus sekolah, anak-anak yang sudah lulus tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ibu-ibu rumah tangga menganggur serta anak-anak muda terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mengkonsumsi muniman beralkohol, ganja, hubungan seks bebas yang membuat ibu-ibu di bawah umur melahirkan anak dan berbagai persoalan sosial lainnya.
“Kami warga Koya Tengah semuanya petani, yang hanya tergantung dari hasil kebun. Tapi sekarang banyak lahan di Koya Tengah telah berubah fungsi. Sehingga tidak bisa lagi mengolah kebun, harga pinang merosot. Kita kehilangan mata pencaharian tetap, maka kita butuh modal usaha untuk membuka usaha agar bisa menghidupi ekonomi keluarga,” jelas Frederika Hinekombe di Koya Tengah.
Lampu penerangan dalam kampung juga gelap. Setiap malam kampung kita gelap. Jaringan listrik sudah terpasang dalam kampung dan ke rumah-rumah, tapi kalau malam gelap semua karena tidak ada lampu jalan. “Kami minta tolong bapak Dewan supaya kampung kami ini bisa terang,” harap Viktor, seorang bapa kepada Anggota Komisi A DPR Kota Jayapura, Zeth Edi Ohoiwutun.
Mendengar seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat Koya Tengah itu, Zeth Edi Ohoiwutun berjanji akan brusaha bicara dengan walikota Jayapura agar setiap hasil Musrenbangda harus direkomendasikan kepada DPR Kota, supaya DPR bisa awasi.”(*
