Forum Pengusaha Khenambai Umbai Kabupaten Jayapura melakukan aksi ke kantor DPR menuntut perhatian pemerintah dalam pengelolaan paket pekerjaan yang bersumber dari dana otonomi khusus.
suaraperempuanpapua.com – FORUM Pengusaha Khenambai Umbai Kabupaten Jayapura melakukan aksi pada Senin 29 Juni 2026 di halaman kantor DPR di Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura.
Aksi itu dilakukan karena Forum Pengusaha menilai selama ini pemerintah Kabupaten Jayapura tidak pernah memperhatikan dan melibatkan pengusaha asli Kabupaten Jayapura ikut terlibat dalam pengelolaan paket pekerjaan yang bersumber dari dana otonomi khusus.
“Selama ini kami tidak pernah menikmati dana otonomi khusus. Kami hanya menjadi penonton. Kami selalu ditipu dengan hanya diberi janji. Kami telah berusaha bertemu dengan semua pihak di Kabupaten Jayapura, tapi mereka pingpong kami ke sana kemari”, ujar seorang pengusaha dalam orasinya.
Jumlah massa Forum Pengusaha Khenambai Umbai yang kurang dari sekira 150 orang itu datang ke kantor DPR sekira pukul 11.30 siang dan diterima tiga pimpinan bersama anggota dewan di depan kantor DPR Kabupaten Jayapura.
Tiga pimpinan DPR yang menerima massa Forum Pengusaha Khenambai Umbai adalah Ketua Ruddy Bukanaung, Wakil Ketua 2 Petrus Hamokwarong dan Wakil Ketua 3 Nelson Yohosua Ondi.
Setibanya di halaman kantor DPR, forum melakukan orasi dan membacakan delapan tuntutan di depan tiga pimpinan dan para anggota dewan. Salah satu tuntutannya adalah Forum Pengusaha Khenambai Umbai minta DPR Kabupaten Jayapura segera bentuk Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus agar memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat dalam pembagian dan pengelolaan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari dana otonomi khusus.
Karena forum menilai selama ini pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Jayapura tidak jelas dan tidak tepat sasaran.
“Kekacauan pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Jayapura itu terjadi karena dikuasai dan diurus semuanya oleh Tim Sukses Pilkada Bupati Kabupaten Jayapura kemarin. Mestinya tim sukses itu harus segera dibubarkan. Mereka ini pengacau kebijakan pembangunan di Kabupaten Jayapura,” tegas seorang pengusaha dengan nada emosi.
Setelah Forum membacakan tuntutannya, pimpinan dan anggota DPR sepakat menerima tuntutan forum dan mengajak massa Forum masuk ke Ruang Badan Musyawarah Dewan untuk melakukan dialog atas delapan tuntutan yang disampaikan kepada DPR Kabupaten Jayapura.
Dialog di Ruang Badan Musyawarah dipimpin oleh tiga pimpinan dewan, masing–masing Ketua Ruddy bukanaung, Wakil Ketua 2 Petrus Hamokwarong dan Wakil Ketua 3 Nelson Yohosua Ondi serta dihadiri 11 anggota DPR lainnya.
Ada 104 pengusaha Khenambai Umbai yang tersebar di 20 distrik di Kabupaten Jayapura. Dari jumlah pengusaha itu, sebanyak 11 pengusaha asli yang mendapat paket pekerjaan. Sementara 93 pengusaha lainnya tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan.
Mendengar jumlah pengusaha itu, Ketua DPR Kabupaten Jayapura Ruddy Bukanaung minat Forum Pengusaha Khenambai Umbai segera memasukkan daftar nama pengusaha yang disebutkan ke DPR supaya bisa diidentifikasi klasifikasi perusahaannya.(*