Pemalangan fasilitas umum di lokasi yang sama di Kabupaten Jayapura yang terus berulang merupakan benang kusut basah yang sulit terurai. Mungkin akan menjadi warisan generasi yang tak terputus.
suaraperempuanpapua.com – BAGAI mengurai benang kusut basah. Pemalangan fasilitas pelayanan umum terutama pendidikan dan kesehatan yang berulang di lokasi yang sama terus terjadi di Kabupaten Jayapura. Akibat pemalangan itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga sekitar terganggu. Terutama anak–anak, untuk bisa tetap sekolah, mereka terpaksa terpencar mencari sekolah lain untuk numpang belajar.
Keadaan itu mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode saat ini, memberikan perhatian serius dengan turun ke lokasi–lokasi yang terjadi pemalangan.
Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin 4 Mei 2026 pukul 14.20 siang mengatakan program kerja yang sedang digiatkan Dewan saat ini adalah bidang kesehatan dan pendidikan bagi warga Kabupaten Jayapura. Beberapa waktu terakhir ini, Dewan menghadapi masalah pemalangan Puskesmas dan sekolah. Saat ini ada dua sekolah dasar yang dipalang pemilik tanah menjelang ujian sekolah. Yaitu SD Dunlop di Yabaso dan SD Negeri Inpres Kampung Harapan Sentani Timur.
“Kami sebagai wakil rakyat berharap perlu ada kerja sama komunikasi dan koordinasi untuk bisa melihat apa yang menjadi pikiran–pikiran rakyat untuk diperjuangkan bersama guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.”
Karena itu, Petrus Hamokwarong berharap penuh kepada para ondoafi, kepala suku, koselo, bisa terlibat penuh untuk membantu pemerintah menyelesaikan semua masalah yang terjadi di masyarakat, terutama masalah pemalangan tempat–tempat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Dalam dua bulan terakhir menjelang ujian sekolah, ada dua sekolah yang dipalang, yaitu SD Dunlop di Yabaso dan SD Negeri Inpres Kampung Harapan. Ini perlu komunikasi dan koordinasi bersama untuk menyelesaikan. Bagi pemerintah saat ini mengalami proses efisiensi keuangan langsung dari pemerintah pusat terkait dengan anggaran daerah, menyebabkan dana pembangunan Kabupaten Jayapura 2026 yang semula sebanyak satu triliyun lima ratus miliyar rupiah dipotong sebanyak 300 miliyar.
Sehingga dana pembangunan Kabupaten Jayapura 2026 hanya tersisa satu triliyun dua ratus miliyar rupiah. Keadaan keuangan keuangan pemerintah daerah yang terbatas ini membuat tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan seluruh tuntutan masyarakat.
“Keadaan keuangan ini menyebabkan pemerintah sedang membedah bagian mana yang harus dilakukan pelayanan dan bagian mana yang tunggu sampai situasi anggaran normal baru bisa diperhatikan. Karena itu, kami semua yang ada di Kabupaten Jayapura, mari kita berperan secara aktif untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kita utamakan.”
Petrus Hamokwarong mengatakan, warga yang datang berobat di Puskesmas yang dipalang serta anak–anak yang sekolah di sekolah yang dipalang adalah warga kita sendiri yang tinggal di sekitar situ. Maka, jika sekolah dan Puskesmasnya dipalang? Bagaimana warga sekitar bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan baik dan aman?
Kalau memang tanah Puskesmas dan tanah sekolah yang dipersoalkan itu terjadi dua kepemilikan surat pelepasan tanah dan sertifikat? Maka Petrus menyarankan sebaiknya menempuh jalur hukum di pengadilan untuk memastikan dan melegalkan kepemilikan tanah yang sebenarnya. “Pemerintah akan siap mendampingi sampai melegalkan status pemilikan tanah itu sampai pasti dan mungkin sampai pada pembayaran dan lainnya.”
Jika dalam proses itu diperlukan peran DPR Kabupaten Jayapura untuk memediasi penyelesaian sengketa tanah? DPR siap mendampingi bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan untuk memediasi masalah sengketa tanah. Bagian Hukum di pemerintahan juga bisa mengkaji sejauh mana penyelesaian sengketa–sengketa tanah yang sedang terjadi.
Karena itu, Petrus Hamokwarong mengharapkan perhatian semua komponen masyarakat di Kabupaten Jayapura, yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama. Itu semua saya mengajak, mari kita komunikasi dan koordinasi bersama supaya bagaimana anak–anak kita bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan baik dan aman.
Paskalis Keagop