Jumlah kasus HIV AIDS di wilayah Papua Tengah terus meningkat. Hingga awal 2026, telah menembus angka 24.777 kasus. Kabupaten Nabire dan Mimika, masuk dalam zona merah HIV dan AIDS.
suaraperempuanpapua.com – WILAYAH Provinsi Papua Tengah meliputi tujuh Kabupaten: Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, dan Puncak. Di tujuh kabupaten itu telah terpapar virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Untuk mencegahnya, berbagai upaya pun telah dilakukan sebelum dibentuknya Provinsi Papua Tengah hingga kini belum berhasil mengurangi kasus HIV–AIDS di tujuh kabupaten itu. Mobilitas penduduk yang tinggi dari luar Papua masuk ke wilayah Papua Tengah memberi kontribusi besar dalam penularan virus HIV dan penyakit AIDS.
Hingga Februari 2026, jumlah kasus HIV–AIDS di Papua Tengah sebanyak 24.777 kasus. Kabupaten Nabire dan Mimika menjadi penyumbang terbanyak. Dari total kasus di Papua Tengah itu, sebanyak 11.000 kasus di Nabire serta sebanyak 9.000 kasus di Kabupaten Mimika. Sedangkan sebanyak 4.777 kasus tersebar secara tidak merata di lima kabupaten lainnya.
Jumlah kasus HIV–AIDS di Papua Tengah per–Juni 2025 sebanyak 23.188 kasus, dan jumlahnya meningkat menjadi 24.777 kasus pada Februari 2026. Terjadi peningkatan sebanyak 1.589 kasus pada periode Juli 2025 sampai Januari 2026. Peningkatan jumlah kasus HIV–AIDS diduga disebabkan oleh mobilitas penduduk masuk di Nabire dan Mimika yang sangat tinggi.
Kasus HIV–AIDS di Nabire dan Mimika sangat tinggi, karena kedua daerah itu memiliki daya tarik yang besar. Nabire adalah ibukota Provinsi Papua Tengah yang sedang mekarkan diri membuka banyak lapangan kerja formal dan non formal serta memiliki potensi tambang emas yang sangat menggiurkan. Sementara, Mimika adalah pusat penambangan emas dan tembaga terbesar di dunia dan membuka peluang kerja yang lebih luas.
Emas dan peluang kerja menjadi magnet bagi banyak orang dari luar masuk ke Nabire dan Mimika tanpa kendali. Pemerintah daerah pun tak mampu mengendalikan penduduk yang masuk dari luar. Di lokasi penambangan emas ilegal di Nabire serta di Mimika yang menambang emas dari tailling Freeport pun menawarkan gaya hidup baru. Mereka menyediakan berbagai jenis hiburan yang menggiurkan. Berbagai sarana hiburan yang tersedia ini juga menjadi sarana menyebarkan virus HIV dengan cepat ke mana–mana.
Ketua Relawan P4 HIV AIDS Papua Tengah dari Yayasan Gerakan Papua Sehat, Paula S. Pakage mengatakan HIV–AIDS mengancam orang asli Papua dan kelompok usia produktif di Papua Tengah. Walaupun dikatakan HIV bisa dikendalikan dengan pengobatan antiretroviral (ARV), namun bukan berarti HIV tidak berbahaya. Karena itu, penanggulangan HIV AIDS di Papua Tengah harus terus digalakkan. “Dana Otsus harus dialokasikan untuk penanggulangan HIV AIDS.”
Paula Pakage menyoroti lemahnya implementasi layanan kesehatan di lapangan. Meski obat ARV disediakan secara gratis di fasilitas layanan kesehatan, namun kenyataannya banyak obat pendukung dan obat lainnya yang dibutuhkan oleh Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) justru harus beli di luar dengan harga yang mahal.
“Kondisi ini sangat memberatkan kelompok rentan, terutama orang asli Papua. Masih ditemukan pasien harus mencari obat ke apotek swasta, karena tidak tersedia di layanan kesehatan. Padahal obat-obat tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan terapi ODHA,” ujar Paula Pakage.
Selain persoalan obat, masih minimnya edukasi dan sosialisasi yang menyentuh langsung ke kelompok rentan. Kurangnya pemahaman tentang HIV AIDS, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya pengobatan berkelanjutan dinilai menjadi faktor yang memperparah situasi.
“Edukasi belum berjalan maksimal. Padahal kelompok rentan seperti perempuan, remaja, dan masyarakat di wilayah terpencil sangat membutuhkan informasi yang benar, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks budaya Papua,” jelas Paula.
Kondisi ini mendorong jumlah penderita HIV dan AIDS di wilayah Papua Tengah akan terus meningkat dan semakin sulit teratasi.(*