Merauke adalah kota penting di Papua Selatan. Pemerintah Belanda dan Misi Gereja Katolik menetapkan Merauke menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan pekabaran Injil bagi masyarakat pribumi di Papua Selatan, dan hari ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
suaraperempuanpapua.com – MERAUKE sebuah kota penting di Papua Selatan pernah dipimpin oleh dua pemerintahan dengan cara yang berbeda, yaitu Belanda, dan Indonesia. Di masa pemerintahan Indonesia sudah dipimpin oleh 11 bupati. Mereka ada yang orang Jawa lima orang, orang Fakfak satu orang serta lima orang asli dari Suku Marind.
Di masa pemerintahan Belanda, Misi Gereja Katolik maupun khususnya Indonesia sejak 1960 sampai sekarang, walaupun telah dibentuk tiga kabupaten baru di wilayah suku masing–masing, tapi Merauke tetap menjadi kota penting bagi penduduk suku–suku pribumi di Papua Selatan. Sebutlah Suku: Marind, Muyu, Mandobo, Asmat, dan Awuyu atau Yaghai bersama sub sukunya masing–masing.
Merauke menjadi pusat pelayanan pemerintahan, pusat perencanaan pembangunan, pusat pekabaran Injil oleh Misi Katolik, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pelatihan ketrampilan kerja serta menjadi pusat setiap orang pribumi datang dari sukunya masing–masing untuk mencari pekerjaan di pemerintahan guna hidup yang lebih baik. Bagi orang asli Papua Selatan, Merauke bukan sembarang kota. Merauke adalah masa depan.
Semua orang dari suku–suku asli di Papua Selatan, jika mau sekolah, mau ikut kursus ketrampilan kerja, serta mau jadi pegawai negeri harus berjuang datang ke Merauke naik kapal laut perintis atau naik pesawat twin otter baru bisa jadi apa–apa. Kalau hanya terkurung di kampung masing–masing? jangan pernah membayangkan masa depan. Sebab, masa depan harus diperjuangkan, tidak mungkin masa depan datang sendiri.
Dari ketiga pihak yang membangun Merauke menjadi kota penting bagi penduduk asli di Papua Selatan, Pemerintah Belanda sudah pergi setelah Indonesia menganeksasi Papua menjadi wilayah jajahannya sejak 1960 sampai hari ini, Misi Gereja Katolik masih terus mengabarkan Injil sampai hari ini, tapi pelayannya yang dulu didominasi orang kulit putih sudah diganti dengan orang pribumi Indonesia dan Papua serta Pemerintah Indonesia meneruskan pemerintahan dan pembangunannya sejak 1960 sampai hari ini.
Merauke menjadi pusat pemerintahan dan pusat pekabaran Injil di Papua Selatan dimulai pada 13 Februari 1902 di muara Kali Maro di tempat Ermasu yang kemudian menjadi Merauke hari ini. Setelah 100 tahun kemudian pada 2002 pemerintah Indonesia membentuk tiga kabupaten baru: Asmat, Boven Digoel dan Mappi, lalu memulangkan warga dari setiap suku asli untuk membangun kabupatennya sendiri.
“Ade, lihat sendiri. Hari ini di Merauke dikuasai oleh orang dari suku–suku lain, orang Jawa dan Kei–Maluku membuat orang Mandobo, orang Asmat, orang Mappi, dan orang Marind susah berkembang. Bukan mereka tidak punya SDM, tapi semua peluang kerja di pemerintahan, gereja dan LSM mereka yang kuasai dan tutup peluang bagi kami orang asli. Karena itu, untuk bisa berkembang, dimekarkan tiga kabupaten baru berdasarkan suku supaya sumberdaya manusia di suku masing–masing juga bisa berkembang”, ujar Yohanis Gluba Gebze, Bupati Merauke periode 2000–2010 di ruang VIP Bandara Sentani pada 2002 lalu, menjawab pertanyaan wartawan Jubi, Paskalis Keagop, “kenapa kabupaten baru di Papua Selatan dimekarkan berdasarkan suku?” Walaupun sudah ada tiga kabupaten baru, tapi Merauke tetap menjadi pilihan utama masa depan.
Merauke secara resmi menjadi Kabupaten di masa pemerintahan Indonesia pada 10 September 1969 melalui Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan sembilan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
Melalui undang-undang ini, Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk pemerintahannya di Tanah Papua dengan membentuk satu provinsi, yaitu Provinsi Irian Barat serta sembilan Kabupaten: Biak Numfor, Fakfak, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Merauke, Paniai, Sorong dan Yapen Waropen.
Maka berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1969, kini usia Kabupaten Merauke telah memasuki 57 tahun, sejak 1969 sampai 2026. Jika usia Merauke berdasarkan penempatan bupati pertama oleh pemerintah Indonesia, maka usianya sudah 64 tahun sejak 1962 – 2026.
Kalau dihitung berdasarkan awal pembukaan pusat pemerintahan, maka usia Merauke sudah 124 tahun sejak 1902 sampai 2026. Sementara dihitung berdasarkan usia karya Misi Katolik di Merauke sudah 121 tahun.
Sampai sekarang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Merauke secara rutin memperingati hari tahun kota Merauke, yang dirayakan itu entah usia: 57 tahun? 64 tahun? atawa 124 tahun? Sementara Gereja Katolik merayakannya secara rutin hingga 2026 adalah HUT 121 tahun.
Walaupun pemerintah Indonesia di Merauke ilegal berdasarkan hukum internasional, namun sudah menugaskan Suyitno menjadi Bupati pertama Merauke sejak 1962 dan terus berganti hingga hari ini dengan mekanisme pemilihan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, yang kemudian diubah dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2005 sampai sekarang.
Yohanis Gluba Gebze menjadi Bupati Merauke terakhir yang dipilih oleh DPRD dan menjadi Bupati pertama yang dipilih sendiri oleh rakyat Kabupaten Merauke. Berikut nama bupati Merauke sejak 1962 hingga 2026 secara berurut sesuai masa tugas:
- Suyitno: 1962–1963
- Anwar Ilmar: 1963–1966
- G. Darmowidigdo: 1966–1975
- Jacobus Pattipi: 1975–1984
- Thobias M. Gebze: 1984–1985
- Muhadi: 1985–1990 Y
- R. Soekardjo: 1990–2000
- Yohanis Gluba Gebze: 2000–2010
- Romanus Mbaraka: 2010–2015 dan 2020–2025.
- Frederikus Gebze: 2015–2020
- Yoseph Bladib Gebze, 2025–2030
Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat sulit. Wilayah Selatan Papua dikenal 80 persen adalah dataran rendah, berawa-rawa, memiliki beberapa Sungai, telaga, rawa dan kali besar serta banyak anakan kali.
Sarana transportasi laut dan sungai juga tidak tersedia serta dana pembangunan yang sangat terbatas membuat para bupati yang pernah memimpin Merauke tidak mampu menjangkau seluruh wilayah untuk membangun rakyatnya secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Merauke.
Namun dengan dibentukya tiga daerah otonomi baru: Asmat, Boven Digoel dan Mappi pada 2002, membuat pemerintah Kabupaten Merauke bisa bernafas legah untuk tidak perlu lagi menguras tenaga, waktu dan biaya yang banyak untuk mengadakan perjalanan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau untuk dibangun.
Luas wilayah Kabupaten Merauke sebelum pemekaran tiga kabupaten baru, meliputi: 119.749 kilo meter persegi atau 29 persen dari luas wilayah Provinsi Papua, dengan wilayah administrasi pemerintahan meliputi: 23 kecamatan, 488 desa dan 6 kelurahan.
Nama ke-23 kecamatan Kabupaten Merauke hingga 2001 adalah: Agats, Akat, Assue, Atsy, Citamitak, Edera, Fayit, Haju, Jair, Kimaam, Kouh, Kurik, Mandobo, Merauke, Mindiptana, Muting, Nambioman Bapai, Obaa, Okaba, Pantai Kasuari, Sawaerma, Suator dan Waropko.
Sekarang ke–23 kecamatan itu telah dibagi ke dalam empat kabupaten untuk masing–masing mengelola sumberdaya alamnya untuk membangun kabupatennya sendiri. Orang Marind bangun Merauke, orang Muyu–Mandobo bangun Boven Digoel, orang Awuyu/Yaghai bangun Mappi serta orang Asmat bangun Asmat. Itulah tujuan pemekaran kabupaten berdasarkan suku di Papua Selatan. Kini telah hadir Provinsi Papua Selatan untuk semua.
Paskalis Keagop