Para ilmuwan, intelektual dan kaum terpelajar di Papua, secara khusus kaum intelektual orang asli Papua, kita semua perlu duduk bersama, membicarakan PETA JALAN PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA, untuk 20 tahun ke depan.
suaraperempuanpapua.com-Tanggal 25 Oktober 2025, tepat 100 tahun atau satu abad kita merayakan masuknya pola pendidikan modern di tanah Papua, yang diperkenalkan oleh Guru IZAAK SAMUEL KIJNE.
Memang sudah ada sistem pendidikan yang dibangun sebelumnya, yang di pusatkan di Kota Manokwari oleh para zending atau utusan misi dari Eropa. Namun Guru KIJNE kemudian memindahkannya ke Miei, Teluk Wondama.
Kampung Miei kemudian berkembang menjadi pusat peradaban pendidikan di seluruh tanah Papua, sejak 25 Oktober 1925, sampai sekarang.
Ketika Papua memasuki 100 tahun usia peradabanย pendidikan, gambaran umum kualitas sistem pendidikan di seluruh tanah Papua, masih sedang mencari bentuk dan belum bisa disebut berkualitas. Nasib guru-guru masih terus terabaikan. Penduduk usia sekolah di Papua, masih banyak yang belum menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas.
Perlu disiapkan satu peta jalan sistem pendidikan di tanah Papua, untuk mengatasi keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan orang asli Papua. Suatu peta jalan yang menggambarkan strategi membangun sistem pendidikan berkualitas orang asli Papua untuk 20 tahun ke depan.
Kualitas pendidikan di tanah Papua, sejarahnya dan problematikanya hampir sama dengan Negara Vietnam. Tetapi para pemimpin di Vietnam, dari pusat sampai daerah, mereka ketika terpilih dalam pemilu, mereka semua menempatkan bidang pendidikan sebagai program prioritas dibandingkan bidang pembangunan lainnya.
Negara Vietnam saat ini, baru saja meluncurkan reformasi pendidikan paling ambisius: peta jalan 20 tahun. Targetnya, tahun 2045 sekolah dan universitas mereka masuk jajaran 20 besar dunia. Kuncinya sederhana: investasi besar pada guru dan pendidikan tinggi.
Tunjangan guru dinaikkan 70 persen. Kalau dirupiahkan, gaji guru rata-rata di Vietnam yang tadinya sekitar Rp19 juta per bulan, melonjak jadi Rp32 juta. Di daerah tertinggal, tunjangan bisa naik 100 persen, artinya gaji mereka tembus hampir Rp38 juta per bulan. Bandingkan dengan di Indonesia: masih ada guru honorer yang digaji Rp150 ribu sebulan, bahkan dibayar tiga bulan sekali.
Vietnam juga akan menggratiskan buku teks seluruh negeri pada 2030, merekrut 2.000 dosen internasional, membiayai ribuan PhD, dan mendorong publikasi internasional naik 12 persen tiap tahun. Universitas yang buruk akan dibubarkan, sementara tiga sampai lima kampus elite diberi investasi besar agar setara dengan lembaga riset internasional.
Ini semua gambaran dari peta jalan sistem pendidikan berkualitas yang sedang dibangun dan berjalan di Vietnam saat ini.
Menjelang 100 tahun peradaban pendidikan di tanah Papua, dan kalau para pemimpin orang asli Papua merasa pendidikan adalah nilai peradaban Papua paling berharga dan mulia, sudah saatnya meletakkan pendidikan di jalur kebijakan strategis, sejajar dengan sains dan teknologi, bukan proyek politik lima tahunan.
Pertanyaannya: kalau Vietnam bisa menyiapkan peta jalan pendidikan untuk 20 tahun ke depan, dengan target utama menaikkan gaji guru sampai Rp32โ38 juta per bulan demi masa depan bangsanya, mengapa kita di Papua, masih sibuk menawar kesejahteraan guru-guru dengan alasan โtidak ada anggaranโ?
Mari kita siapkan peta jalan sistem pendidikan di tanah Papua untuk 20 tahun ke depan. Kita memfokuskan kajian kita pada investasi besar-besaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas para guru dan pendidikan tinggi di tanah Papua.*