Pelibatan Perempuan dalam Perdamaian

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 juga diharapkan perempuan dapat membangun jaringan atau koalisi perempuan Papua yang bekerja untuk agenda perdamaian di Papua.

Para mentor pelatihan pelibatan perempuan dalam penyelesaian konflik di Makassar. foto Anggela Flassy.

INDONESIA merupakan negara yang paling rawan konflik di Asia Tenggara. Data dari Institut Titian Perdamaian menunjukkan bahwa di tahun 2008 – 2010 saja telah terjadi 4.021 konflik dan kekerasan yang berlatar etnik, agama, sumberdaya alam, politik, dan sebagainya. Dalam situasi ini perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan.

Semakin meluasnya konflik dan kekerasan di dunia termasuk kekerasan berbasis gender, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1325 dan 1820 tentang Perlunya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Wilayah Konflik dan Pentingnya Partisipasi Perempuan di Setiap Upaya Perdamaian.

Shadia Marhaban, Ketua LIGA Acheh menyampaikan materi bagi peserta pelatihan. foto Angela Flassy.

Selain Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, CEDAW dan Beijing Platform for Action juga menyoroti tentang pentingnya peran negara dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender ketika konflik terjadi.

Papua sebagai daerah dengan predikat daerah konflik, menempatkan perempuan dan anak di daerah ini rentan menjadi korban dari konflik itu. Untuk itu dilaksanakan pelatihan perempuan perdamaian (N-Peace training on Woman Waging Peace in Indonesia) bagi  20 perempuan asal Papua yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan, sejak 26 hingga 29 Juni 2011 lalu.

“Karenanya kegiatan pelatihan tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di berbagai wilayah, termasuk Papua menjadi penting guna membekali perempuan pegiat di masyarakat sipil dengan berbagai pengetahuan, sehingga kelak dapat menjadi agen perdamaian di komunitasnya masing-masing,” ujar Manager Program UNDP, Maja Suhud.

Pelatihan untuk perempuan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325, negosiasi dan advokasi perdamaian antara peserta.

Peserta pelatihan saat berada di Bandara Hasanuddin Makassar untuk pulang ke daerah asal masing-masing. foto Angela Flassy

Peserta pelatihan ini adalah para utusan perempuan dari LSM, lembaga pendidikan, media massa dan pemerintahan di Papua yang selama ini berjuang untuk keadilan dan perdamaian antara lain P3W GKI, KPKC Keuskupan Jayapura, ALDP, MRP, JDP, FOKER LSM, ESHAM, LP3AP, HMI, PELITA, MMP, YTHP-Keerom, Universitas Cenderawasih, BPP-Setda Provinsi Papua, Tabloid Suara Perempuan Papua, Humiinane, dan utusan mahasiswa Papua di Makassar.

Dalam pelatihan, diajarkan bagaimana perempuan dapat menjadi agen perdamaian di Papua, mengisnpirasi upaya-upaya perdamaian di Papua, dapat di implementasikan sesuai dengan konteks Papua dan diharapkan peserta dapat dapat berbagi dan bergabung dan N – Peace.

Ke depan diharapkan peserta juga akan mendukung pembentukan koalisi perempuan di Papua yang bisa bekerjasama dalam agenda perdamaian di provinsi mereka. Untuk tujuan ini, pelatihan akan membantu mengembangkan hubungan penting dari lokal-nasional-regional yang sedang dibentuk melalui inisiatif N-Peace di Indonesia.

Peserta pelatihan sedang mendengarkan materi yang disampaikan Ibu Venny. foto Anggela Falssy

Para pelatih akan membantu peserta untuk mengembangkan rencana aksi strategis yang dapat membantu advokasi bersama mereka untuk perdamaian dan juga dukungan memanfaatkan masa depan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di Papua.

“Sebenarnya jaringan perempuan perdamaian di Papua sudah ada, namanya TIKI yang dalam bahasa Mee berarti stop sudah. Saya pikir, tinggal disinergikan saja,” kata Frida Klasin, utusan dari Jaringan Damai Papua.

Jaringan perempuan TIKI Papua muncul sebagai kebutuhan yang ditegaskan pasca pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM  Perempuan Papua yang dilakukan pada pada 2009 hingga 2010. 

Presentasi hasil diskusi oleh Kelompok Oranye. foto Angela Flassy

Pendokumentasian itu dilakukan oleh 13 lembaga lokal bekerjasama dengan Komnas Perempuan Indonesia. Dengan pelatihan ini diharapkan jaringan yang sudah ada di Papua dapat mengembangkan jaringannya secara nasional maupun regional.

Foto bersama fasilitator dan peserta usai pelatihan. foto Panitia Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan atas kerjasama N-Peace Network, Search for Commonground, The Institute for Inclusive Security, Australian AID dan UNDP. Fasilitatornya pelatihan ini adalah Maria Damairia Pakpahan, Adriana Venny Aryani, Khairul Hasni, Shadia Marhaban dan Hilda Rolobessy – berasal dari daerah yang beragam dan membawa keterampilan dan keahlian yang berbeda. Keempatnya sebelumnya sudah mengikuti Training of Trainer N-Peace yang juga dilaksanakan oleh UNDP di Bangkok, Thailand.

Sebenarnya pelaksanaan kegiatan ini direncanakan di Jayapura, namun karena beberapa alasan, akhirnya dilaksanakan di Makassar. Alasan lainnya, agar peserta dapat lebih fokus dan tenang mengikuti pelatihan ini.  

“UNDP mohon maaf, karena tidak bisa lebih banyak lagi perempuan yang mengikuti pelatihan ini, dan hanya mampu melatih dua puluh orang saja,” sesal Maja Suhud. Harapannya agar peserta dapat menginformasikan dan membagikan kembali, apa yang diperolehnya dalam pelatihan ini kepada kelompok perempuan di masyarakat Papua.

Angela Flassy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *