Misi 7: Menjadi Penghubung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

DALAM konteks berbangsa dan bernegara kita tidak bisa menyangkal yang namanya hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, tentu ada peran-peran yang harus dimainkan dalam kaitannya dengan memberi ruang bagi terciptanya harmonisasi relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pdt. Alberth Yoku mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe saat diwawancarai Wartawan Cenderawasih Pos di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Untuk itu, perlu diberi catatan bahwa hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dasar dari konteks negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

Di sini yang dimaksudkan adalah daerah-daerah mengakui adanya pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengakui adanya pemerintah daerah disertai dengan kewenangan dan amanat yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga dengan dasar ini muncul pengakuan akan adanya relasi pusat dan daerah. Pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Dalam hubungan ini, momentum masa reses akan dimanfaatkan untuk menyukseskan tiga hal, yaitu:

 Pertama, sebagai wakil rakyat, saya akan membawa pikiran-pikiran yang berkembang di legislatif tingkat nasional untuk didiskusikan dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih memahami dan menerima berbagai kebijakan dan isu-isu tingkat nasional yang memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Pada sisi yang lain, saya menjadi pihak yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensinkronkan dan menemukan hal-hal yang tidak bisa diatasi di daerah. Dengan peran ini, maka berbagai aspek yang menjadi kepentingan daerah dapat saya lanjutkan untuk didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano dan Pdt. Alberth Yoku

Kedua, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, saya akan membuka ruang sharing dengan ketua-ketua DPRD se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) sehingga tercipta Forum Parlementaria di Tanah Papua. Forum ini lebih banyak membahas hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas kelegislasian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kelegislasian dan tata aturan perundang-undangan yang berlaku tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, bersama Forum Parlementaria di Tanah Papua, kita akan membahas lingkup partisipasi publik. Misalnya, keterlibatan pihak agama, masyarakat adat, lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), bahkan dunia usaha (investor, Kamar Dagang Adat Papua, Kadin, dan berbagai asosiasi dunia usaha di Tanah Papua) dalam pembangunan.

Melalui forum ini akan dibahas soal peran dan kontribusi masing-masing pihak dengan tetap berpegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratisasi bagi kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.

Misi 6: DPR RI Harus Mencerminkan Perwakilan Daerah

JUMLAH provinsi di Indonesia hingga tahun 2018 sebanyak 34 provinsi. Namun dalam sejarah keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat pusat (DPR, DPD/MPR), tidak pernah mencerminkan keterwakilan wilayah/provinsi.

Keanggotaan di DPR/DPD pusat itu selalu didominasi oleh satu dua suku. Mereka masuk mewakili jatah provinsi lain membuat wakil dari wilayah yang bersangkutan tidak nampak di lembaga legislatif tingkat nasional. Keadaan ini sudah berlangsung selama 73 tahun Indonesia merdeka.  

Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi atau Kepulauan Maluku. Tetapi meliputi Sabang di ujung Pulau Sumatera sampai Merauke di ujung Pulau Papua. Maka, mestinya keanggotaan DPR RI harus mencerminkan keterwakilan wilayah, namun selama ini tak nampak. 

Perwakilan Provinsi Papua di lembaga DPR RI, DPD RI atau MPR RI misalnya, selama ini selalu diwakili oleh: orang Jawa, orang Maluku, orang Nusa Tenggara Timur-Barat, orang Sulawesi, dan orang Sumatera. Dominasi dari suku-suku lain ini membuat alokasi kursi DPR pusat untuk Provinsi Papua tidak bisa diisi semuanya oleh orang-orang asli dari Provinsi Papua.

Kantor MPR / DPR RI di Jakarta, keanggotaannya belum mencerminkan keterwakilan daerah.

Dominasi itu membuat, wajah orang Papua di lembaga legislatif tingkat pusat tak terlihat. Padahal, undang-undang sudah mengatur dan membagi jatah setiap provinsi punya wakil di DPR nasional. Dominasi orang dari satu dua suku di lembaga DPR pusat itu memberi kesan bahwa DPR pusat hanya untuk mereka, bukan untuk 34 provinsi di Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bukan satu di DPR RI. 

Daerah yang mereka wakili bukan karena tidak punya orang, tapi karena jatah yang tersedia diambil orang dari suku/provinsi lain, akhirnya yang punya hak hanya duduk nonton. Setelah mereka duduk, mereka tidak pernah memperhatikan pembangunan di daerah yang diwakilinya.

Untuk menjaga keberagaman di Indonesia di lembaga DPR dan DPD pusat, maka perlu diusahakan agar keterwakilan parlemen pusat bisa merepresentasikan keberagaman di Indonesia. Lembaga perwakilan yang tidak mempresentasikan kebergaman itu membuat banyak kelompok masyarakat merasa bukan bagian dari Indonesia, sebab Indonesia hanya mencermin mayoritas, tidak mencerminkan keberagaman.

Saat kita ikut Penataran Calon Anggota DPR Partai Nasional Demokrat di Ancol Jakarta pada 1 – 18 September 2018, itu saya sudah menyampaikan bahwa dalam konteks wawasan nusantara yang terdiri dari pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, Bali dan sekitarnya serta Papua, maka konteks itu harus terlihat di dalam penampilan DPR RI, bahwa wawasan nusantara itu terlihat.

Jadi sekalipun ada saudara-saudara kita dari suku Jawa, Batak, Toraja di Papua, tapi mereka harus tahu bahwa kepentingan negara adalah kepentingan konteks wawasan nusantara. Maka hak-hak ini harus mereka berikan untuk orang asli Papua duduk di parlemen Indonesia.

Itu harus. Bukan anda tidak boleh, tapi anda sudah diwakili oleh orang di daerah-mu di DPR RI. Masah orang dari suku Toraja misalnya mewakili orang asli Papua duduk di parlemen Indonesia? Nanti orang tanya adakah perwakilan orang asli Papua? nanti yang angkat tangan orang Toraja, orang Batak atau orang Jawa misalnya.

Itukan aneh. Karena orang Toraja sudah diwakili oleh orang Sulawesi Selatan? Itu yang menurut saya secara rasional dalam konteks politik Indonesia yang berwawasan nusantara, semua politisi Indonesia harus mengerti dan memahami soal ini.

Sehingga saya akan menyuarakan hal ini dengan cara yang lebih rasional, bukan dengan cara rasial. Ini secara rasional bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara yang berwawasan nusantara.

Jatah alokasi kursi DPR RI untuk Provinsi Papua ada 10 kursi, itu harus diduduki oleh orang asli Papua, dengan presentase 70 persen laki-laki dan 30 persen perempuan supaya kita bisa kelihatan, mengindonesiakan Papua dan mem-papua-kan Indonesia.

Kalau hal-hal ini diduduki oleh orang dari suku lain, jangan salahkan orang Papua kalau merasa terjajah atau merasa tidak diberi ruang dalam politik di Indonesia. Ini juga satu bagian yang harus diperjuangkan agar bisa diberi ruang. DPR RI adalah wawasan nusantara. Karena itu, keanggotaannya harus merepresentasikan kedaerahan yang ada di Indonesia.