SEPULUH TAHUN KABUPATEN YALIMO

Usia Kabupaten Yalimo telah memasuki 10 tahun. Syukuran ulang tahunnya dirayakan pada 21 Juni 2018 lalu di halaman kantor bupati di Elelim. Banyak tokoh dan masyarakat Yalimo hadir mengucap syukur kepada Sang Pencipta.   

Bupati Yalimo Lakius Peyon memimpin pemotongan kue usai ibadah syukuran ulang tahun ke-10 Kabupaten Yalimo, pada 21 Juni 2018 di Elelim. foto Paskal Keagop

TAK terasa, Kabupaten Yalimo telah berusia 10 tahun. Dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya melalui Udang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2008. Pemerintahan sementara mulai berjalan sejak 2008 hingga Juni 2010. Dan pemerintahan definitif terbentuk setelah terpilihnya anggota DPRD pertama melalui Pemilu legislatif 2009 serta terpilihnya bupati dan wakil bupati pertama dalam Pilkada Juli 2010.

Untuk pertama kalinya, rakyat Kabupaten Yalimo memilih secara langsung Er Dabi dan Arkelas Asso menjadi Bupati dan Wakil Bupati pertama dalam pemilihan kepala daerah yang digelar bulan Juli 2010. Pasangan bupati dan wakil bupati pertama itu dilantik oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu pada 11 Juni 2011 di Elelim untuk memimpin rakyat Yalimo selama lima tahun: 2011 – 2016.

Selain memiliki anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, terbentuk juga 35 organisasi perangkat daerah dilengkapi dengan para pegawainya. Sekaligus dilakukan pembangunan kantor bupati, kantor-kantor OPD, kantor DPRD, dan perumahan pegawai. Kebutuhan operasional pemerintahan mulai diadakan secara bertahap selama 10 tahun.   

 Sejak 11 Juni 2011, rakyat Yalimo memiliki pemerintahan sendiri secara definitif, dan melepaskan ketergantungan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk selamanya.  

Banyak suka-duka yang dialami para tokoh intelektual dan masyarakat Yalimo untuk membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Jayawijaya sebagai Kabupaten induk.

Sebelum tahun 2008, Yalimo adalah sebuah wilayah terpencil yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, dan dimekarkan menjadi kabupaten sendiri pada 2008. Dan hingga 21 Juni 2018 lalu, Kabupaten Yalimo berusia 10 tahun.

Kondisi pembangunan di wilayah Yalimo sebelum pemekaran sangat tertinggal. Tidak pernah ada perhatian sama sekali oleh pemerintah. Hanya ada dua gereja yang berperan dalam membangun masyarakat Yalimo hingga wilayah itu dimekarkan menjadi kabupaten sendiri terpisah dari Kabupaten Jayawijaya.

Yalimo berada di lembah gunung-gunung yang mengelilinginya. Wilayahnya terletak di antara empat Kabupaten: Jayawijaya, Yahukimo, Jayapura dan Mamberamo Tengah. Wilayah Suku Yali itu dibiarkan nyaris dipecah-pecah masuk ke dalam wilayah tiga kabupaten terdekat: Jayawijaya, Yahukimo dan Mamberamo Tengah. 

Tapi beberapa tokoh Suku Yali yang tersebar di Wamena, Jayapura dan Yahukimo bergerak cepat menyikapi situasi pemekaran daerah-daerah otonom baru dan menggelar rapat akbar bersama seluruh masyarakat Suku Yali, pada 18 Juni 2003.

Dalam rapat itu membahas satu agenda: “apakah masyarakat Yali terbagi masuk ke Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, dan Kabupaten Mamberamo Tengah ataukah membentuk kabupaten sendiri”. Gayung pun bersambut. Semua sepakat membentuk kabupaten sendiri!

Rapat akbar 18 Juni itu menjadi tonggak awal perjuangan pembentukan Yalimo menjadi daerah otonom baru terpisah dari kabupaten lain. Dalam rapat itu semua sepakat mengangkat Er Dabi menjadi Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Yalimo.

“Kalau kita tidak begitu, kita orang Yali akan tetap tertinggal dari suku-suku lain di Papua. Sebab pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya waktu itu tidak merata ke semua wilayah. Mereka hanya perhatikan wilayah-wilayah tertentu saja. Semenatara wilayah Suku Yali sama sekali tidak pernah diperhatikan”, ujar Er Dabi, Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Yalimo yang diwawancarai Paskalis Keagop dari Tabloid Suara Perempuan Papua di Hamadi, Jayapura, Kamis, 23 Juni 2016 lalu.

Kini usia Yalimo menjadi kabupaten sudah 10 tahun, pada 21 Juni 2018. Terkait dengan itu, Tim Tabloid Suara Perempuan Papua turut menghadiri syukuran hari ulang tahun, sekaligus meliput pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Yalimo sejak 21 Juni 2008 sampai 21 Juni 2018.

Memang usia 10 tahun itu masih terlalu muda untuk mengukur kemajuan pembangunan Yalimo di berbagai bidang. Tapi paling tidak dalam kurun 10 tahun itu sudah banyak hal mendasar yang telah diletakkan pemerintah Kabupaten Yalimo untuk membangun: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, sumberdaya manusia, dan lainnya.

Dalam kurun 10 tahun itu, sudah banyak anak Yali yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ada sebagian wilayah distrik dan kampung yang bisa dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jalan Trans Papua dari Jayapura ke Elelim dan selanjutnya ke Wamena juga sudah terhubung, sehingga masyarakat mulai melintasi jalan itu dengan kendaraan roda empat.

Aparat sipil negara mengikuti upacara HUT ke-10 Kabupaten Yalimo di halaman kantor bupati Yalimo di Elelim, pada 21 Juni 2018. foto Paskal Keagop.

Pusat-pusat pelayanan kesehatan tersedia secara merata di distrik dan kampung. Rumah sakit daerah sedang dalam proses pembangunan. Pelayanan pemerintahan menjangkau ke lima distrik dan 300 kampung. Listrik milik penerangan listrik negara juga sudah menerangi Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo. Pemerintah daerah juga mulai membuka pusat-pusat pembangunan di beberapa titik untuk mempercepat penerobosan isolasi antarkampung, distrik dan kabupaten.   

“Kabupaten Yalimo baru 10 tahun. Pembangunan di semua bidang kita sedang programkan dan kerjakan. Karena kabupaten baru jadi kita tidak bisa cepat maju karena masih banyak kendala. Tapi percayalah Yalimo akan lebih maju di waktu yang akan datang. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita capai dalam waktu 10 tahun ini”, ujar Kepala Bappeda Yalimo, Isak Yando, saat ditemui  di ruang kerjanya, Kamis 21 Juni 2018 lalu.

Ibadah syukuran sepuluh tahun Kabupaten Yalimo dirayakan dengan tema: “Bersatu Mewujudkan Yalimo yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”, dan sub tema: “Dengan HUT ke-10 Kita Menjalin Kekuatan dan Integritas yang Tinggi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Perjalanan liputan Tim Tabloid Suara Perempuan Papua sebanyak empat wartawan dari Jayapura ke Yalimo dilakukan pada Selasa, 19 Juni melalui Wamena menumpang Pesawat Wings Air.

Dari Wamena perjalanan dilanjutkan ke Elelim menggunakan mobil melintasi Jalan Trans Irian sejauh 130 kilometer selama lima jam. Tiba di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo pukul 19.37 malam.

Jalan Trans Irian dari Jayapura ke Wamena berjarak 557 kilometer. Dari jarak itu, 416 kilometer sudah dibangun, dan masih tersisa 141 kilometer yang sedang dalam proses pengerjaan. Tapi kondisi jalan trans hingga November 2018, banyak orang pergi-pulang Jayapura-Wamena menggunakan kendaraan roda empat.

Pusat pemerintahan Kabupaten Yalimo, berada di kilometer 130 dari Wamena. Ruas jalan trans yang telah diaspal dari Wamena ke Elelim baru sampai di Kampung Pasfale, dan selanjutnya sampai di Elelim belum diaspal.

Begitupun ruas jalan dari Jayapura ke Elelim yang telah diaspal baru sampai di kilometer 230, dan selanjutnya sampai di Elelim belum diaspal.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan Jalan Trans Irian Jayapura-Wamena akan selesai dibangun pada tahun 2019.

Liputan sepuluh tahun Yalimo selama tiga hari dan tim kembali ke Jayapura pada 23 Juni 2018 lalu.

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino, alfonsa wayap

TARIK ULUR PEMILIHAN WAKIL BUPATI KEEROM

Kapan pemilihan wakil bupati Keerom? Hingga kini belum jelas. Antara Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, DPRD dan Muhammad Markum belum ada kata sepakat?

Anggota DPRD Keerom menerima aspirasi karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN 2 Arso. foto Paskal Keagop.

TUNTUTAN berbagai elemen masyarakat agar DPRD segera memproses pemilihan wakil bupati Keerom pengganti sisa waktu 2016 – 2021 terus bergulir. Tuntutan pemilihan wakil bupati itu sudah digulirkan masyarakat Keerom sejak sebulan meninggalnya Bupati Keerom Celsius Watae di penghujung tahun 2017 lalu hingga kini belum juga dilakukan. Aksi menduduki kantor bupati Keerompun sudah dilakukan, tapi bagai angin berlalu.   

Ada dua partai politik yang berkepentingan untuk mengusulkan nama calon wakil bupati Keerom, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera. Masing-masing pengurus partai pusat telah merekomendasikan dua nama ke DPRD Keerom untuk dipilih menjadi wakil bupati. Namun hingga 20 Oktober 2018 lalu, belum ada tanda-tanda DPRD memulai proses pemilihan.

Pada proses awal, ada sekira sembilan nama yang diusulkan ke Partai Golkar, tapi akhirnya mengerucut hingga tinggal dua nama bakal calon wakil bupati Keerom, yaitu Pieter Gusbager dan Herman Yoku.

Semakin larutnya proses pemilihan wakil bupati Keerom itu membuat berbagai kelompok masyarakat terus-menerus mendesak DPRD segera memproses pemilihan wakil bupati. Tapi hingga 20 Oktober lalu belum juga dilakukan pemilihan oleh anggota DPRD Keerom karena dua nama yang telah direkomendasikan kepada Bupati Keerom Muhammad Markum belum menyerahkannya kepada DPRD.

Berlarutnya pemilihan wakil bupati itu membuat masyarakat adat Keerom memberi waktu seminggu untuk DPRD melakukan pemilihan. Itupun tidak ada, sehingga berbagai komponen masyarakat bersatu menduduki kantor bupati Keerom pada akhir September lalu.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Keerom, Kansius Kango mengatakan dua nama yang telah direkomendasikan DPP Partai Golkar sudah final. Sehingga DPRD Keerom tinggal menindaklanjutinya saja.

“Surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar sudah turun dan kita sudah terima. Didalamnya tercantum dua nama, Herman Yoku dan Pieter Gusbager. Isi surat rekomendasi itu meminta DPD Partai Golkar Keerom segera menindaklanjutinya dengan pemilihan wakil bupati”, tegas Kansius di Arso, 27 Agustus lalu.

Walau keputusan Partai Golkar sudah final, tapi tidak sendirian, Golkar harus berkoordinasi dengan PKS sebelum mengajukan dua nama calon wakil bupati itu ke DPRD untuk dipilih.

Semakin larutnya pemilihan wakil bupati membuat Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis meminta DPD Partai Golkar Keerom menindaklanjuit surat rekomendasi DPP Golkar, yang telah mengusulkan Pieter Gusbager dan Herman Yoku untuk dipilih menjadi wakil bupati Keerom.

Ketua Ikatan Perempuan Asli Keerom, Ana Maria Borotian juga meminta DPD Partai Golkar Keerom untuk segera memproses dua nama yang telah direkomendasikan DPP Partai Golkar ke DPRD untuk ditetapan menjadi wakil bupati agar roda pemerintahan bisa berjalan normal. 

Kantor DPRD Kabupaten Keerom. foto Paskal Keagop

Hal senada ditegaskan Koordinator Pemuda dan Mahasiswa Keerom, Kristian May, meminta Partai Keadilan Sejahtera tidak mengintervensi rekomendasi DPP Partai Golkar mengenai pengusulan nama calon wakil bupati. “Kami minta sebaiknya PKS sesuaikan saja dengan rekomendasi DPP Partai Golkar, dan jangan bikin kabur air”, tegas Kristian May kepada wartawan di Kotaraja, Jayapura. Minggu, 2 September lalu.

Sementara, Ketua Dewan Adat Distrik Manem dan Arso Timur mendesak Bupati Keerom Muhammad Markum dan Ketua DPRD Keerom Syahabudin Halid segera memproses pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2016 – 2021.

Walau desakan datang silihberganti, tetapi Partai Golkar, PKS, DPRD dan Bupati Keerom Muhammad Markum belum juga bergeming untuk memulai proses pemilihan. Ketua DPRD Keerom Syahabuddin mengatakan, jika Muhammad Markum sudah menyerahkan rekomendasi ke DPRD, maka Dewan akan segera memproses pemilihan wakil bupati mengikuti tata tertib pemilihan yang sudah disahkan DPR Keerom pada Juli 2018 lalu.

Pernyataan Syahabuddin itu menunjukkan dua nama Calon Wakil Bupati Keerom yang tercantum dalam rekomendasi Partai Golkar: Pieter Gusbager dan Herman Yoku masih tersimpan di saku Muhammad Markum.

Ada kemungkinan berlarutnya pemilihan wakil bupati karena Muhammad Markum ingin memimpin sendiri pemerintahan periode ini tanpa wakil bupati? atau mungkin karena Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera belum sepakat siapa yang berhak mendampingi Bupati Keerom Muhammad Markum? Entahlah.  

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino