Misi 7: Menjadi Penghubung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

DALAM konteks berbangsa dan bernegara kita tidak bisa menyangkal yang namanya hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, tentu ada peran-peran yang harus dimainkan dalam kaitannya dengan memberi ruang bagi terciptanya harmonisasi relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pdt. Alberth Yoku mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe saat diwawancarai Wartawan Cenderawasih Pos di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Untuk itu, perlu diberi catatan bahwa hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dasar dari konteks negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

Di sini yang dimaksudkan adalah daerah-daerah mengakui adanya pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengakui adanya pemerintah daerah disertai dengan kewenangan dan amanat yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga dengan dasar ini muncul pengakuan akan adanya relasi pusat dan daerah. Pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Dalam hubungan ini, momentum masa reses akan dimanfaatkan untuk menyukseskan tiga hal, yaitu:

 Pertama, sebagai wakil rakyat, saya akan membawa pikiran-pikiran yang berkembang di legislatif tingkat nasional untuk didiskusikan dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih memahami dan menerima berbagai kebijakan dan isu-isu tingkat nasional yang memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Pada sisi yang lain, saya menjadi pihak yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensinkronkan dan menemukan hal-hal yang tidak bisa diatasi di daerah. Dengan peran ini, maka berbagai aspek yang menjadi kepentingan daerah dapat saya lanjutkan untuk didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano dan Pdt. Alberth Yoku

Kedua, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, saya akan membuka ruang sharing dengan ketua-ketua DPRD se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) sehingga tercipta Forum Parlementaria di Tanah Papua. Forum ini lebih banyak membahas hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas kelegislasian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kelegislasian dan tata aturan perundang-undangan yang berlaku tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, bersama Forum Parlementaria di Tanah Papua, kita akan membahas lingkup partisipasi publik. Misalnya, keterlibatan pihak agama, masyarakat adat, lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), bahkan dunia usaha (investor, Kamar Dagang Adat Papua, Kadin, dan berbagai asosiasi dunia usaha di Tanah Papua) dalam pembangunan.

Melalui forum ini akan dibahas soal peran dan kontribusi masing-masing pihak dengan tetap berpegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratisasi bagi kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *