Migrasi

UNDANG-Undang No. 21 Tahun 2001 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua. Tapi hingga kini belum ada aturan mengenai migran yang masuk. Populasi orang asli Papua pun cenderung tidak berkembang.

Banyaknya kaum migran masuk dan menetap di Papua merupakan salah satu masalah pelik di daerah ini. Apalagi, sebagian dari mereka dimobilisasi dan disponsori oleh pemerintah. Seperti program transmigrasi yang gencar di waktu lalu yang berakibat beralihnya hak-hak adat atas lahan dan pemanfaatan sumber daya alam pribumi.

Membanjirnya para pemukim baru ini juga berujung pada persaingan kerja yang ketat di sektor pemerintah−sektor yang menjadi andalan utama tanpa imbangan berarti di bidang swasta. Hal ini ikut diperunyam oleh tidak konsekuen dan tidak konsistennya para pejabat Papua sendiri di pemerintahan. Mereka kini tak berdaya menghadapi arus masuk penduduk luar dan tuntutan layanan bagi mereka.

Para migran memiliki modal dan pengalaman di dunia usaha berhadapan dengan orang asli Papua yang tidak (minim) modal dan pengalaman. Hal ini diperburuk oleh kurangnya peran pemerintah (dinas terkait) untuk membina dan memberikan penyuluhan, misalnya, usaha kecil menengah (UKM) dan bantuan modal.

Keterpinggiran orang asli Papua, pada satu sisi, akibat dari ketidaksiapan mereka sendiri, namun di sisi lain, merupakan suatu kesengajaan pemerintah pusat yang sangat diskriminatif.

Dengan alasan nasionalisme, dalam satu-dua hari, orang yang baru tiba dari luar Papua bisa mengurus kartu tanda penduduk (KTP), dan langsung bisa diberi akses kerja di suatu dinas dan instansi pemerintah dalam setiap kesempatan pendaftaran pegawai. Entah karena konsesi tertentu, hubungan keluarga (ipar), atau sejumlah fulus.

Di kawasan perkotaan, penguasaan kawasan dan pusat-pusat bisnis mendesak penduduk pribumi ke pinggiran dan menempatkan kawasan tersebut sebagai kawasan yang punya irama dan denyut hidup tersendiri yang terasing dari sekitar. Belum lagi, bangunan-bangunan berarsitektur aneh yang, entah mendarat dari langit ke berapa.

Memang tak semua migran dari luar Papua berkorelasi negatif terhadap Papua. Banyak pula yang menjadi penggerak pembangunan dan perekonomian daerah. Selain itu, masuknya mereka, terutama yang ingin menetap, merupakan kewajaran di negeri bercorak kesatuan dan multikultur, seperti Indonesia. Karena itu, ada yang malah menganggap pengawasan masuknya migran melanggar hak asasi manusia.

Terlalu banyaknya masyarakat migran akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam orang asli Papua untuk memajukan mereka. Para migran yang tidak berkeahlian dan keterampilan akan menjadi beban tambahan pemerintah daerah yang sudah kewalahan mengurus penduduk lokal. Masalah pengangguran, permukiman, kesemrawutan ruang kota dan kriminalitas dapat saja terjadi sewaktu-waktu.

Kalau tidak ada aturan hukum yang mengatur masuknya kaum migran ke Papua, sangat sulit untuk mempercepat pembangunan masyarakat asli Papua. Kebijakan Otonomi Khusus (Undang-Undang No. 21 Tahu 2001) sudah memberikan peluang untuk itu.

Pindahnya penduduk dari luar Papua ke Papua, berarti beralihnya beban sosial provinsi lain ke Provinsi Papua.

Kaum migran dapat menjadi sumber konflik, karena orang asli Papua yang bergerak di sektor ekonomi skala kecil, menengah dan sektor formal, akan tergeser atau kalah bersaing.

Bebas masuknya kaum migran juga menjadi ancaman terhadap kekhasan identitas budaya Papua, cenderung eksklusif, kurang berbaur, serta kehadiran mereka tidak banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat asli Papua. Tidak membantu pemerintah daerah untuk membina orang asli Papua. Mereka masuk ke Papua hanya karena cengkeraman ekonomi di daerah asal.

Para migran ini datang dengan modal dan strategi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di Papua; hanya mau mengambil kekayaan alam Papua.

Migrasi yang berlebihan ke Papua yang, ditandai dengan banyaknya kaum migran di Papua, tidak saja merupakan masalah penting, tapi juga cenderung dipahami secara berbeda oleh orang asli Papua dan non-Papua. Karena itu, pemecahan terhadap masalah ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana.

Kalau orang asli Papua terpinggirkan terus dalam soal ekonomi, kesejahteraan mereka akan terhambat. Hal ini berpeluang menjadi komoditas politik, konflik sosial, hingga isu hak asasi manusia.

Sabtu, 04 Februari 2012 09:31
Ditulis oleh Joost W.Mirino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *