Meniti Pasar

Panas terik, hujan dan becek memang sudah berlalu. Sebuah tenda besar dihalaman kantor BIKDA Provinsi Papua yang sedang di bangun ulang menjadi tempat perempuan padagang asli Papua ini menggantungkan hidup keluarganya. Tiap harinya mereka menjajakan barang dagangannya pada lapak yang berada dibawah tenda itu. Cukup lumayan. Panas tak menyengat dan jika hujan tak kebasahan.

Beberapa perempuan ini sudah puluhan tahun menggantungkan hidunya dari berdagang sayur mayur dipinggir jalan. Beberapa lainnya sudah belasan tahun ada di sana. Menjadi pedagang kaki lima yang rawan penggusuran memang bukan pilihan yang baik. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari penggusurang ke Penggusuran lainnya. Itu sudah mereka alami selama berpuluh-puluh tahun. Jika perempuan lain menerima warisan harta maupun perhiasan, maka para pedagang ini mewariskan penggusuran pada anak-anak mereka.

Sampai satu titik, mereka tak mau digusur lagi. Cukup sudah. Di tahun 2006, ketika satuan polisi Pamong Praja yang hendak menggusur mama-mama ini dari depan gelael, perempuan itu menolak. Mereka menelanjangi diri mereka dan menantang para lelaki berbaju dinas itu. Anggota DPRP yang hadir di sana menitikan air mata. Penggusuran diurungkan. Mereka sapat terus berjualan walau dengan banyak kekawatiran. Penggusuran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Akhirnya datang sebuah janji yang mereka pikir sangat realistis. Sebuah janji pembangunan pasar modern berlantai delapan yang mampu menampung pedagang tradisional dan modern dalam satu tempat lengkap dengan lapangan parkir yang nantinya mampu menjawab masalah parkir yang kini menjadi masalah utama di Kota Jayapura.

Awalnya mereka enggan. Tapi langkah-langkah yang diambil pemerintah Provinsi Papua dinilai cukup serius. Awal 2011 janji pembangunan pasar itu. Perempuan pedagang tradisional asli Papua itu kemudian bersedia dipindahkan ke bawah tenda, di jalan percetakan yang sangat tidak strategis. Setahun berlalu, tak ada tanda-tanda pembangunan pasar itu akan dilaksanakan.

Kini di awal 2012, rencana pembangunan itu belum juga menunjukkan titik terang. Palu APBD Provinsi Papua hampir saja diketuk, namun menurut beberapa pengintip yang telah melihat RAPBD yang telah sampai ke tangan DPRP, mata anggaran pembangunan pasar tak tercantum di sana. Perempuan pedagang ini kawatir
Konon pembahasan RAPBD Papua ini tertunda karena sebagian besar anggota dari gedung wakil rakyat itu sedang “nongkrong” di Kementrian Dalam Negeri menunggu hasil verifikasi dan klarifikasi atas perdasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang hingga sampai kini masih digodok dan entah kapan matangnya.

Terlanjur menerima janji dan meninggalkan lokasi ex kantor Pelni, perempuan-perempuan itu semakin gelisah. Posisi tawar mereka rendah, karena ketika kantor BIKDA selesai, kapan saja mereka dapat digusur tanpa kepastian kemana mereka dapat berjualan. Padahal mereka adalah tulang punggung dari keluarga mereka. Setiap rupiah yang mereka hasilkan, menjadi sumber kehidupan dari puluhan anak di belakang mereka.

Janji alokasi anggaran pembangunan pasar sudah ditebar oleh anggota DPRP sejak 2008. Saat itu, 19 Desember2008, Ketua Pansus Pasar DPRP, Jan L Ayomi mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua sudah mengganggarkan dana pembangunan pasar bagi Perempuan Pedagang asli Papua. Sayang di Bulan Mei 2009, anggota DPRP lainnya, Benyamin Patondok mengatakan bahwa tidak ada alokasi anggaran bagi pembangunan pasar.

Janji tinggal janji. Mata anggaran belum juga tercantum di dalam RAPBD Papua tahun 2012.
Ya, mungkin kebutuhan perempuan ini akan pasar bukan prioritas Provinsi Papua. Para pengambil kebijakan sudah cukup merasa nyaman berbelanja di supermarket dan swalayan ketimbang di pasar, sehingga tentu mereka tak merasa perlu membangun pasar di Kota Jayapura.

Membangun pasar memang dibutuhkan dana yang besar, sekitar Rp. 189 Milyar dan akan memakan waktu pembangunan selama 3 tahun. Jika dihitung-hitung, per tahunnya dibutuhkan alokasi sekitar Rp. 68 Milyar per tahun hingga pasar itu selesai sesuai perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

Bandingkan dengan anggaran Pemilukada Provinsi Papua yang sedianya akan diselenggarakan tahun ini mencapai Rp. 256 Milyar. Dengan dana sekian, kita bisa membangun pasar setinggi 12 lantai dalam jangka waktu pembangunan satu tahun! Papua Mampu ! Papua sanggup!

Konon mata anggaran ini tak tercantum justru bukan masalah mampu atau tak mampu, tetapi karena pertarungan politik antar fraksi di DPR Papua. Sebagian besar anggota DPR Papua menganggap bahwa proyek Barnabas Suebu yang diusung oleh PDI Perjuangan. Menggolkan proyek ini sama dengan mengkampanyekan Bas Suebu. Hal yang sama juga menjadi alasan hingga Perdasi Respek hingga saat ini tidak disahkan oleh DPRP. Respek = Bas Suebu, mengganjak Bas Suebu = mengganjal Respek.

Sungguh pemikiran yang dangkal, menggadaikan kehidupan para kaum marginal dan Papuan lagi dibawah pesan politik dan claim politik. Padahal masyarakat kecil pilih anggota anggota DPRP untuk duduk pikir, bantu, sejahterahkan Papuan, Masyarakat kecil yang tentu tak dapat survive jika tak dibantu!
Sedih saja, padahal Gubernurnya Papua, Kepala Dinas PU Papuan, Ketua DPRP Papuan, Ketua Pansus Papuan, Ketua komisi Papua, Panggar Papuan, baru kenapa tidak memikirkan perempuan-perempuan Papua yang tetap masih duduk di pinggir jalan. Kalian tidak risih kah?

Papua mampu membangunnya. Hanya saja ada keinginan baik pemerintah provinsi maupun DPR Papua untuk menjadikan pasar itu ada atau tidak. Tapi jika ingin realistis, tidak mungkin pembangunan pasar dilakukan tahun ini. Dana APBD Provinsi Papua akan tersedot habis untuk dilaksanakannya Pemilukada gubernur dan wakil gubernur.

Mama-mama sepertinya masih terus harus bersabar lagi.
Kam tra menanti pasar, Tapi masih meniti Pasar.

Sabtu, 04 Februari 2012 17:10
Ditulis oleh Angela Flassy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *