Makar

Aku ingin menulis puisi,
yang tidak semata-mata berurusan dengan cuaca,
warna, cahaya, suara, dan mega.
.. Aku ingin menulis puisi bagi para pensiunan
yang pensiunnya dipersulit otorisasinya,
tahanan politik dan criminal,
siapa juga yang tersiksa,
sehingga mereka ingat bahwa keadilan
tak putus diperjuangkan..
(Taufiq Ismail : Aku Ingin Menulis Puisi, yang)

MENGAPA hantu bernama makar masih terus bergentayangan dan mengincar mangsanya di Papua?
Puisi yang dikutip di sini merupakan seruan kepada siapa juga yang tersiksa, termasuk para tahanan politik, untuk selalu menginsafi bahwa keadilan itu tidak jatuh dari langit. Tapi, tak putus diperjuangkan, alias harus diikhtiarkan terus-menerus. Bahkan tak jarang pula dengan biaya sosial yang sangat mahal.

Salah seorang aktivis dan wartawan Papua, Frits B. Ramandey menulis sebuah buku Makar, Definisi, Teori dan Kajian Berdasarkan KUHP, Suatu Perspektif atas Papua (Lembaga Studi Pers dan otonomi Khusus Papua/LSP-Otsus Papua, 2010).
Ia mengulas ulang seluk-beluk (delik) makar.
Apa makna (delik) makar?

Pertama, setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menyerang.

Kedua, tindakan tersebut bermaksud untuk menggulingkan atau meruntuhkan pemerintahan yang sah, berusaha memisahkan wilayah negara, dan mengubah sistem dasar negara yang sah atau tindakan yang merugikan kepentingan hukum negara ‘berupa utuhnya wilayah negara’ (Pasal 104, 106, 107, 139 a dan b KUHP).

Ketiga, tindakan itu ditujukan kepada kepala negara atau pengambil kebijakan.
Pengalaman Papua menghadapi tuduhan “ingin mendirikan negara sendiri atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia” sudah dimulai sejak integrasi dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yakni, lewat Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963 oleh pemerintah Republik Indonesia.
Penerapan undang-undang ini berakibat represi terhadap berbagai bentuk ekspresi kebebasan masyarakat yang menyuarakan hak-haknya. Terutama, mereka yang kemudian memprotes proses Act of Free Choice yang dinilai curang dan kemudian menyingkir ke hutan dan melakukan perlawanan bersenjata.

Tuduhan subversi itu beraneka ragam, mulai dari, misalnya, merongrong dan menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau haluan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah; menyebar permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan, atau kegelisahan di antara kalangan masyarakat atau di antara negara kesatuan Republik Indonesia dengan suatu Negara sahabat; mengganggu, menghambat, atau mengacaukan industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi, atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Juga perihal melakukan kegiatan mata-mata dan sabotase. Ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku subversif, bermacam-macam mulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Penerapan Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Subversi dan Daerah Operasi Militer melecut banyak orang Papua untuk ringan saja dituduh melakukan kegiatan subversi. Tanpa proses hukum yang wajar, terdakwa dinyatakan “terbukti” melakukan subversi. Padahal, dakwaan subversi, sama dengan “dosa berat” yang tidak hanya menyebabkan hukuman penjara, tapi penghilangan nyawa. Sebut saja, Johan Ariks, Ferry Awom yang nyawa mereka berakhir tragis.
Belakangan pasal-pasal makar mencuatkan para “martir” Papua lain, seperti budayawan Arnold Ap; deklarator “Negara” Melanesia, Barat Tom Wanggai; Pemimpin Presidium Dewan Papua, Theys Eluay. Kematian mereka–dan rekan-rekan senasib–semakin meneguhkan keyakinan di kalangan masyarakat Papua bahwa demokrasi yang dipraktikkan pemerintah Jakarta di Papua hanya demokrasi “seolah-olah.” Sesumbar tentang demokrasi, sembari berperangai represif.

Bagi rakyat Papua, melakukan protes dengan megerek Bintang Kejora adalah bagian dari “kebebasan menyatakan pendapat.” Peringatan 1 Desember, seperti yang dicetuskan Theys pada 12 November 1999, dilakukan untuk memperingati berkibarnya bendera ini untuk pertama kali pada 1 Desember 1961. Yang oleh mereka dianggap sebagai hari kemerdekaan Negara Papua Barat. Sementara, aparat penegak hukum memandang peringatan 1 Desember sebagai tindakan makar untuk memisahkan Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Papua) menjadi Negara Papua Barat yang berdiri sendiri, terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Ada konteks sejarah yang melatarinya, yang bila tidak dipahami secara holistik (dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya) dalam spirit pluralisme, penegakan hukum dan keadilan tidak akan ditemukan dalam kasus-kasus hukum tindak makar di Papua. Dialog merupakan syarat penuntasan masalah hukum antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia.

Makar merupakan tuduhan kolonial pada 1920-an terhadap masyarakat Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial. Oleh karena itu, makar merupakan pandangan ‘orang luar’ atas ekspresi masyarakat lokal yang memperjuangkan pemenuhan hak-haknya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Dalam konteks penanganan tindak pidana makar di Papua, pelaku ditempatkan sebagai musuh negara, bukan sebagai pribadi yang melanggar hukum. Para penegak hukum, polisi dan jaksa condong untuk tidak obyektif dalam menafsirkan pasal-pasal makar.

Dalam praktik selama ini, proses hukum tindak pidana makar banyak diskenariokan. Penyelidikan dan penyidikan didasarkan pada skenario. Bukan penyelidikan dan penyidikan dilakukan terlebih dulu baru persoalan dipetakan dengan merujuk pasal-pasal.

Kini, delik makar kembali menerpa Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August M.S. Kraar, Selpius Bobii dan Dominikus Surabut dalam kasus Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sepakbola Zakheus, Padangbulan, Abepura.

Dalam rentetan sidang atas kelimanya, Pengadilan Negeri Jayapura mendakwa mereka dengan makar−berarti hukuman bisa 20 tahun penjara atau seumur hidup. Lantaran tak memenuhi unsur-unsur makar, dalam sidang terakhir, 16 Maret 2012, mereka hanya dikenai hukuman tiga tahun, potong masa tahanan.

(Sebagian diambil dari ulasan buku Makar, Definisi, Teori dan Kajian Berdasarkan KUHP, Suatu Perspektif atas Papua yang pernah dimuat di rubrik Buku media ini)

Rabu, 04 April 2012 17:33
Ditulis oleh Joost W. Mirino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *