Kualitas Guru di Papua Rendah

MASALAH serius yang dihadapi dalam pembangunan di Papua adalah kualitas sumberdaya manusia pengajar atau guru masih sangat rendah. Hal ini dapat diketahui dari hasil Uji Kompetensi Guru yang dilakukan lembaga uji kompetensi. Ternyata kualitas guru di Papua sangat rendah.  Apakah hasil uji kompentensi itu menggambarkan kepintaran seorang guru yang sesungguhnya? Sulit dipastikan. Sebab:

Pertama: materi uji kompetensi guru yang dilakukan hanya dalam waktu singkat itu tidak bisa serta-merta menjadi ukuran menentukan pintar bodohnya seorang guru yang sepanjang umurnya telah dihabiskan untuk mengabdi mendidik manusia lain.

Kalau memang tahu orang-orang itu bodoh? kenapa mereka diangkat jadi guru dan dibiarkan mengajar anak-anak selama bertahun-tahun? Perolehan nilai seorang guru dalam UKG tidak bisa jadi tolak ukur kepandaian seseorang, karena perolehan nilai serendah itu dalam UKG itu bersifat kebetulan.

Kedua: kalau keadaan guru di Papua seperti itu ya, Kementerian Pendidikan Nasional RI harus bertanggungjawab atas rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Papua. Itu artinya, kebijakan pendidikan nasional yang diterapkan di Papua selama ini salah! Harus evaluasi total! Namanya orang sekolah itu untuk jadi pintar. Kalau orang habis sekolah, tapi tetap bodoh? Artinya, bukan sekolah.

Ketiga: kalau pemerintah daerah serius bangun SDM di Papua, maka sejak keluarnya UU kompetensi guru, sejak itu penerimaan tenaga guru harus selektif dan punya sertifikat UKG. Tapi ini ternyata dibiarkan terima sembarang orang jadi guru baru sekarang persoalkan lagi, bilang kualitas guru rendah. Jadi hasilnya juga jelas anak-anak Papua lulusan SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PT sulit bersaing secara nasional.

Keempat: hasil mengajar dari guru-guru dengan kadar intelektual alakadarnya, itu yang membuat, dan selalu merengek minta program khusus karena tidak mampu berpikir dan tidak mampu bersaing. Namanya orang yang tidak tahu baca-tulis-berhitung, tidak mungkinlah bisa bersaing dengan orang lain yang sudah tahu baca-tulis dan berhitung.   

Kelima: kalau hasil UKG itu serius? maka lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan calon guru, harus evaluasi total dan meluluskan calon guru yang berkualitas dan memenuhi standar UKG. Keenam: itulah potret pembangunan sumberdaya manusia Papua oleh pemerintah Republik Indonesia di Papua selama 73 tahun: 1945 – 2018.

Hingga November 2018 lalu, jumlah guru di Papua sebanyak 30.891 orang. Mereka mengajar di SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang tersebar di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka semua adalah lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan kualitas sangat rendah, yang mengajar manusia Papua yang tidak tahu: baca-tulis-berhitung.

Usia Papua dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia sudah 55 tahun. Terhitung sejak 1963 – 2018. Tujuannya agar manusia Papua dibangun secara beradab. Tapi setelah 55 tahun orang Papua menjadi warga negara Indonesia, ternyata orang Papua belum beradab. Belum tahu baca, tulis, dan berhitung, lalu semua orang rame-rame bilang orang Papua malas, bodoh, tidak bisa baca-tulis.

Apakah murid yang bodoh atau guru yang boboh? Tapi yang jelas ini disebabkan karena orang Papua dididik oleh guru-guru lulusan perguruan tinggi terbaik dengan kualitas sangat rendah yang ternyata bodoh dan belum beradab. Kualitas manusia model ini tidak mungkin membuat beradab manusia Papua yang belum beradab? Namanya orang bodoh ajar orang bodoh. Pasti sama-sama bodoh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *