HASIL REKOMENDASI DISKUSI NASIONAL

Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar diskusi nasional di Hotel Alison Sentani, pada Senin 22 Oktober 2018 lalu dengan tema ‘Otoritas Masyarakat Adat dan Pembangunan Daerah’, dan sub tema Adat Membangun dari Kampung’.

Peserta diskusi nasional Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura di Hotel Alison Sentani, pada Senin, 22 Oktober 2018. Foto Paskal Keagop

DALAM kerangka memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat kelima di Kabupaten Jayapura, pada 24 Oktober 2018. Maka pada hari Senin 22 Oktober 2018 dilaksanakan diskusi nasional, dengan tema ‘Otoritas Masyarakat Adat dan Pembangunan Daerah’, dan sub tema ‘Adat Membangun dari Kampung’, yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, akademisi, LSM nasional, LSM daerah, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa dan pimpinan paguyuban. Dengan ini menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Presiden RI:

1. Meminta kepada Presiden RI melalui Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional RI untuk mengeluarkan kebijakan afirmasi dalam kerangka memobolisasi dana APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi serta APBN untuk melakukan pemetaan wilayah adat guna memberikan pengakuan oleh negara terhadap hak masyarakat adat, agar memudahkan proses dan mekanisme pengelolaannya untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 

2. Meminta kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk mengeluarkan kebijakan afirmasi dalam kerangka menjawab pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama ketentuan khusus tentang desa atau kampung adat agar penetapan desa atau kampung adat khususnya di Papua dapat segera didaftarkan dan dikodefikasi agar desa atau kampung adat tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagai desa pada umumnya.

3. Presiden RI agar memerintah kementerian teknis terkait untuk melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan kepastian hukum.

4. Meminta kepada Presiden RI untuk mengeluarkan Instruksi Presiden Moratorium terkait penataan sistem perizinan tambang, hutan dan sawit sebagai komitmen pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Gerakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam di Provinsi Papua.

5. Mendukung dan mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat menjadi UU tentang Masyarakat Adat.

6. Meminta Presiden RI melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membantu memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua menyusun dokumen pengembangan produk unggulan kawasan pada tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat khususnya, dan wilayah adat lain di Indonesia.

7. Presiden RI agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengecualian Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi secara elektronik bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, karena menimbulkan konflik antara sesama warga masyarakat adat maupun antarwarga masyarakat dengan investor.

B.  Kepada Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat:

1. Segera mengajukan Rancangan Perdasus tentang Pedoman Pembentukan dan Penetapan Kampung Adat.

2. Gubernur Papua dan Papua Barat agar melakukan intervensi melalui Peraturan Gubernur untuk mengatur peruntukkan dana Otonomi khusus Papua pada kabupaten dan kota agar dialokasikan khusus untuk membiayai pengembangan produk unggulan kawasan dan pemetaan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

3. Gubernur Papua dan Papua Barat segera membentuk Tim Ad Hoc untuk menyusun skema program dan pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan produk unggulan kawasan pada tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

C.  Kepada bupati-walikota di Papua dan Papua Barat:

1. Bupati-walikota agar mendukung pelaksanaan alokasi dana otonomi khusus untuk kepentingan pengembangan produk unggulan kawasan dan pemetaan wilayah adat di masing-masing kabupaten dan kota.

2. Bupati dan walikota agar menetapkan kawasan khusus dalam skala kampung maupun distrik sebagai kawasan pengembangan produk unggulan.

3. Bupati dan walikota agar membantu memfasilitasi Tim Ad Hoc Provinsi merumuskan skema program dan pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan produk unggulan kawasan pada tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

paskalis keagop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *