Definisi yang Belum Selesai

PASAL 12 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menyatakan yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua adalah warga negara RI dengan syarat orang asli Papua. Walau sudah hampir 10 tahun penerapan otonomi khusus di Papua, tapi kriteria orang asli Papua menjadi syarat calon gubernur dan wakil gubernur Papua terus menimbulkan multitafsir.

Perdebatan soal identitas orang asli Papua yang diciptakan Tuhan terus diperdebatkan oleh orang Indonesia, entah kapan mereka akan mengakuinya. foto paskal keagop.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2006 – 2011 lalu merupakan Pemilu kepala daerah pertama di Papua pada masa otonomi khusus. Kriteria orang asli Papua menjadi syarat calon gubernur dan wakil gubernur saat itu hanya menggunakan Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/2005.

Berdasarkan keputusan ini, Pemilu berlangsung lancar dan aman. Hanya pasangan bakal calon yang terjadi pergantian, dan terjadi aksi-aksi oleh massa pendukung calon serta hasil Pemilunya digugat ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta – kemudian menetapkan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2006 – 2011.

Lain halnya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur saat ini, menggunakan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011. Pembahasannya sangat alot di  eksekutif dan legislatif tingkat daerah dan pusat. Partai politik peserta Pemilu legislatif 2009 di DPR Papua yang mengusung pasangan calon, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria orang asli Papua menjadi syarat calon gubernur dan wakil gubernur Papua.

Kelompok Tari Sanggar Honong Waena mengisi acara HUT ketiga Majelis Rakyat Papua pada 31 Oktober 2008. foto paskal keagop.

Perdasus yang telah disahkan dan diberi nomor seharusnya langsung dilaksanakan, tapi masih dikonsultasikan dan diklarifikasi lagi ke Kementerian Dalam Negeri selama sebulan penuh.  

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John Ibo mengatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua pada masa penerapan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 pernah dilaksanakan pada 2006 lalu tanpa kendala yang berarti. Namun pada pelaksanaan Pilkada kedua ini mengalami keterlambatan. keadaan itu terjadi karena Pasal 7 a UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang tugas dan wewenang DPRP sudah dihilangkan.

Para pimpinan lemabaga gereja di Papua bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 2011 lalu. Presiden hanya mendengarkan masukan ari para Pekabar Injil. foto istimewa.

“Itu masalahnya. Kalau Pasal 7 a dihilangkan, maka pakar hukum bisa memegang itu dan mengatakan seluruh peran DPR sudah tidak ada lagi. Maka KPU yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pilkada. Tapi kalau sampai hal ini terjadi intepretasi yang berbeda, maka saat itulah akan terjadi masalah, membuat pelaksanaan Pilkada akan menjadi mundur jauh”, ujar John Ibo.

Sejak awal UU RI Nomor 21 Tahun 2001 diterapkan di Papua hingga kini, setiap pihak memiliki definisi yang berbeda mengenai kriteria orang asli Papua menjadi syarat calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Majelis Rakyat Papua periode 2005 – 2010  menetapkan lain, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 menetapkan lain serta hasil kompromi antara Mendagri dan Tim DPR Papua di Jakarta juga lain. (selengkapnya lihat tabel). Penetapan kriteria orang asli Papua mengikuti situasi dan keinginan para elite politik yang berkuasa di Papua. “Jadi, kriteria orang asli Papua hari ini lain, besok juga nanti lain”, kata Didimus di Sentani.    

Ada tujuh pasangan bakal calon yang telah siap menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2012 – 2017, yaitu: Barnabas Suebu – John Tabo, Alex Hesegem – Komarudin Watubun, Habel Melkias Suwae – Yop Kogoya, Manase Robert Kambu – Belasius Pakage, Lukas Enembe – Klemen Tinal, Welington Wenda – Waynand Watory dan Noakh Nawipa – Yohanes Wob.

Para jurnalis berdiskusi bersama anggota MRP Pokja Agama Pendeta Hofni Simbiak menanggapi situasi Papua yang kurang kondusif pada Desember 2010 lalu. foto paskal keagop

Para pasangan bakal calon ini jika berpatokan pada hasil kompromi Menteri Dalam Negeri dan DPR Papua di Jakarta pada Rabu 1 Februari 2012 lalu, maka pasti ada calon yang bakal tidak lolos dalam proses verifikasi berkas dan persyaratan calon.

Melihat perbedaan penafsiran syarat kriteria orang asli Papua ini, Ketua DPR Papua John Ibo khawatir masing-masing pihak akan membentuk kubu untuk mempertahankan calonnya dan bisa-bisa saya perkirakan Pemilu gubernur Papua bisa rusuh. Oleh karena itu, Ibo menyarankan substansi Perdasus tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni UU Nomor 21 Tahun 2001 supaya tidak berbenturan.

Kriteria Orang Asli Papua sebagai Syarat

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Menurut Beberapa Versi

Lembaga yang Menetapkan KRITERIA ORANG ASLI PAPUA
Keputusan MRP Periode 2005 – 2010   1.  Ayah dan ibu orang asli Papua. 2.  Ayah orang asli Papua dan ibu dari daerah lain. Hal ini karena Papua menganut sistem garis keturunan ayah atau patrilineal. 3.  Orang tersebut memiliki basis kultural atau mempunyai basis masyarakat yang kuat adat.
Pasal 2 Perdasus Papua No. 6 Tahun 2011 1.  Nenek moyangnya telah berdomisili atau menetap secara turun-temurun di lingkungan suku-suku asli masyarakat adat setempat. 2.  Lahir dan besar dalam wilayah adat suku-suku asli masyarakat adat yang mengakui dan menerimanya. 3.  Mengenal, dikenal dan tunduk serta mengerti dan memahami bahasa setempat pada budaya suku-suku asli masyarakat adat yang mengakui dan menerima.
Hasil Kompromi Mendagri & Tim DPR Papua di Jakarta   1.  Orangtua calon harus org asli papua, bukan peranakan dan diakui atau diangkat oleh masyarakat adat. 2.  Calon yang pernah menduduki jabatan gubernur selama dua periode tidak mencalonkan lagi. 3.  Pendaftaran dan verifikasi pasangan bakal calon dilakukan oleh Pansus DPRP.  

paskalis keagop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *