Dari Mimbar Agama Masuk ke Panggung Politik

PERJALANAN karier Alberth Yoku selepas kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Izak Samuel Kijne Abepura pada 1988, ia langsung mengabdi di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sebagai pelayan Firman Tuhan selama 30 tahun. Dimulai pada 1988 hingga kini 2018. Jabatannya dimulai dengan menjadi Calon Pendeta atau Vikaris hingga menjadi Ketua BP Am Sinode GKI di Tanah Papua selama lima tahun, 15 Januari 2012 – 15 Januari 2017.

Pdt. Alberth Yoku di atas mimbar gereja

Karier yang dilalui Alberth Yoku di lingkungan Gereja Kristen Injili terbilang sempurna. Dimulai dengan vikaris, pendeta, ketua klasis, sekretaris departemen, sekretaris BP Am Sinode dan kemudian menjadi Ketua BP Am Sinode GKI di Tanah Papua.

Dalam sejarah jenjang karir di lingkungan GKI di Tanah Papua, hanya sedikit pendeta yang pernah melewati karir kependetaan seperti yang dilalui Alberth Yoku.

Setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua BP Am Sinode GKI pada awal Maret 2017 dengan tetap melaksanakan tugas pelayanan di gereja sebagai pendeta, Alberth Yoku mulai menjajaki dunia baru yang tak pernah dipikirkan sebelumnya, yaitu dunia politik. Diawali dengan ikut mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Papua periode 2018 – 2023 di Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat, dan kemudian masuk Calon Anggota DPR RI periode 2019 – 2024 melalui Partai Nasional Demokrat.

Dalam tugasnya sebagai Ketua Sinode GKI, ia tidak hanya menangani masalah jemaat di internal gereja, tapi juga melingkupi berbagai persoalan kehidupan rakyat yang lebih luas dalam skala regional Papua maupun secara nasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, kerukunan beragama, politik, hukum dan hak azasi manusia. Perannya sebagai pimpinan lembaga agama di Tanah Papua mengantarkannya membangun relasi dengan berbagai pihak secara nasional maupun internasional.  

Perannya sebagai tokoh agama, kini Alberth Yoku mulai menjajaki dunia politik. Apa yang melatarinya masuk politik? Apakah ingin mewarisi tradisi para mantan ketua Sinode sebelumnya? Ataukah ingin mencari penghidupan lain yang lebih baik di luar gereja? Berikut penuturannya kepada Paskalis Keagop dari Tabloid Suara Perempuan Papua di Sentani pada, Selasa, 1 Oktober 2018 lalu.

Selama ini Anda dikenal sebagai Ketua BP Am Sinode GKI di Tanah Papua. Setelah itu masuk ke politik. Bagaimana pandangan warga GKI di Tanah Papua?

Dalam sejarah GKI sejak 1956, keterlibatan ketua Sinode GKI secara ex oficio, itu langsung menjadi orang yang menasehati pemerintah. Seperti Pdt. F. J. S. Rumainum berkedudukan langsung sebagai anggota MPR RI dan anggota DPRD Provinsi Irianjaya. Sesudah itu, salah satu wakilnya diangkat oleh pemerintah menjadi salah satu wakil gubernur Irianjaya pada 1975. Dan seluruh ketua Sinode GKI pada saat itu ex oficio di pemerintahan.

Seperti Willem Maloaoli ditunjuk menjadi Ketua DPRD Irianjaya selama dua periode dan langsung ditunjuk menjadi anggota DPR RI. Begitu juga Lukas Sabarofek, W. F. Rumsarwir, Pinehas Sawen masuk DPRD Papua, Herman Saud masuk MRP.

Jadi ada faktor historis yang menunjukan bahwa kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan GKI itu sudah sangat bermanfaat bagi perjalanan pemerintah di Tanah Papua dan di Indonesia.

Saya pikir kapasitas yang kita miliki sesudah memimpin GKI, itu adalah kapasitas yang dapat berguna bagi masyarakat umum, entah posisinya sebagai apa. Karena itu, sangat rugi kalau kapasitas yang dimiliki seorang mantan ketua Sinode GKI hanya terkubur dan tidak ada ruang lain untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan faktor sejarah itu, untuk GKI di Tanah Papua, afiliasi pribadi seperti saya saat ini, warga GKI tidak punya pikiran negatif. Sebab mereka sudah belajar dari perjalanan sejarah GKI selama ini, bahwa ada manfaat dengan kondisi Papua yang selalu berkonflik, selalu dalam gelombang-gelombang aneka kepentingan politik dengan kondisi Indonesia yang belum mapan dalam soal kebhinnekaaan, keberagaman, kemajemukan, dan intoleransi juga masih ada.

Sampai hari ini saja, masih ada gereja-gereja yang ditutup. Ada juga beberapa aliran agama tertentu yang mau diakui dan dimasukan ke dalam peraturan-perundangan berbangsa dan bernegara, tapi belum dikasih ruang untuk mereka bisa bernafas. Maka menurut saya, ruang ini penting untuk kita masuki.

Walaupun kita hanya setitik embun atau sebatang lilin di sana, tapi minimal kata-kata kita bisa diperdengarkan dalam kerangka memelihara kekristenan di Indonesia. Paling tidak kita bisa bicara pada tempatnya. Jangan sampai kita tidak terlibat dalam legislasi-legislasi di legislatif. Kalau kita tidak terlibat, hal-hal menyangkut kekristenan tidak akan terakomodasi sama sekali.

Undang-undang, Pancasila, dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dasarnya sudah benar. Tapi kita masih menemukan ada kelompok-kelompok orang yang bersikap arogan, dan masih mengutamakan kepentingan sendiri. Maka, lebih baik kita tokoh agama kalau bisa masuk ke DPR kabupaten, provinsi dan pusat untuk mengimbanginya.

Tapi hal semacam ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak punya kapasitas. Seperti seorang kader politisi yang ugal-ugalan dengan penampilan spiritual yang tidak benar masuk DPR, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan hal-hal mendasar yang jadi kebutuhan orang banyak? Manusia hidup bukan hanya dari soal makan, minum dan uang. Tapi manusia hidup juga dari pendidikan, dan keimanan. Kehidupan spiritual seseorang juga sangat menentukan.

Kita belajar menjadi besar dalam GKI, berkapasitas, berpengetahuan, berpengalaman, sehingga kekayaan yang sudah diberikan GKI itu harus kita terjemahkan untuk kepentingan orang banyak.

Dalam sejarah kepemimpinan GKI, selalu masuk politik. Itu terkesan GKI melahirkan pemimpin hanya untuk politik, tidak untuk kepentingan gereja?

Memang dari proses kaderisasi, ada kendala-kendala yang kita tidak bisa tutupi. Penghargaan atau ruang bagi para mantan pemimpin Sinode di GKI Tanah Papua sejak 1956 sampai pada saya, itu sangat sempit. Ruang itu sempit karena orang tidak menghargai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh kepemimpinan sebelumnya. Pemimpin yang baru selalu menganggap semua hasil-hasil yang telah dikerjakan periode sebelumnya buruk.

Akhirnya, terkesan mantan pemimpin sebelumnya seolah-olah dianggap tidak pernah berbuat apa-apa, lalu mengatur yang baru dengan mengusir yang lama.  

Dalam konteks itu, kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki harus bisa dipakai sesuai dengan cara sendiri. Kalau dari pandangan teologis alkitabiah, kepemimpinan atau jabatan-jabatan yang kita miliki dalam gereja itu, lebih banyak jabatan keumatan untuk publik, jabatan untuk menyelenggarakan hal-hal yang bersifat spiritual. Seperti pendampingan konteks konflik secara pastoral konseling, dan sebagainya.

Dan dari sisi itu, saya pikir pengertian kata politik itu harus diterangkan dengan baik. Karena, orang berpikir bahwa politik itu adalah daerah yang kotor. Sehingga, seolah-olah kita yang bersih ini tidak boleh masuk ke sana.

Kalau setiap mantan ketua Sinode GKI masuk ke politik, itu akan membuat orang ingin jadi ketua Sinode hanya untuk kepentingan politik pribadinya, bukan karena ingin bangun jemaat dan gereja?

Kesan untuk orientasi para mantan ketua Sinode GKI ke politik itu, pada periode bapa Corinus Berotabui, periode Ibu Yemima Krey sebagai Ketua Pengganti Antarwaktu, itu kita sudah memikirkan bahwa itu bukan suatu keharusan. Tapi itu kembali pada pilihan orang itu sendiri.

Kita pernah merumuskan sebuah peraturan kepegawaian dalam Sinode GKI, bahwa apabila seseorang keluar ke eksekutif atau legislatif atau peranan tertentu di pemerintah, itu dia dilolosbutuhkan selama masa tugasnya.

Tetapi setelah itu kami melihat pertumbuhan tenaga kerja GKI hingga sekarang begitu besar, hampir mencapai 3.000-an lebih dan para pensiunan pegawai Sinode GKI sudah mencapai 700-an lebih. Artinya, ada kemungkinan kelompok pensiunan ini akan menjadi masalah bagi gereja.

Lalu kita pikir, kenapa kita tidak manfaatkan mereka supaya berguna bagi banyak orang di luar lingkungan gereja GKI? Itu yang kita mulai merumuskan peraturan kepegawain GKI bahwa kalau seseorang sudah mencapai 5 sampai 10 tahun menjelang pensiun, dan dia miliki karakter-karakter, karisma-karisma, orientasi-orientasi bermasyarakat, itu dia boleh terlibat dalam pelayanan di pemerintah. Kita bikin ruangnya, kalau dia mau ke sana, silakan. Karena ruang ini kita anggap penting dari sisi kaderisasi.

Kalau semua orang yang mantan pemimpin dalam struktur di GKI, seperti ketua jemaat, ketua klasis, ketua sinode itu membentuk forum-forum supaya mereka ada terus di dalam lingkungan gereja, maka itu tidak akan memberi ruang bagi generasi baru untuk kreatif dan terlibat dalam gereja.

Kita anggap sifat paternalisme yang tidak perlu dikembangkan di dalam gereja. Karena pengertian gereja adalah: 1) Tuhanlah hakim dan penasehat. Jadi generasi baru yang sedang bekerja itu mereka berkaca pada alkitab dan tata gereja, yang menjadi rambu dan arah bagi mereka bekerja.

Kedua, mereka yang sudah selesai bekerja (mantan pemimpin dalam struktur GKI), itu dari konteks kepemimpinan, pemimpin sebagai hamba itu dia harus turun ke bawah, bekerja ke tengah umat. Apakah dia bekerja sebagai penatua atau pendeta jemaat. Konteks itu belum kita rinci.

Tapi kalau dia masuk ke masyarakat untuk menjadi gubernur, bupati, walikota, masuk anggota DPR di kabupaten, kota, provinsi, pusat atau bahkan jadi menteri itu bisa. Tergantung pada kapasitasnya. 

Anda masuk Calon anggota DPR RI atas kemauan sendiri atau diajak?

Sesuai kapasitas dan kapabilitas saya, setelah selesai dari jabatan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, saya mendaftar jadi Bakal Calon Gubernur Papua periode 2018 – 2023, dengan moto saya “Membangun di Atas Dasar yang Sudah Ada”. Itu atas kemauan saya sendiri. Karena saya merasa sebagai warga negara punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Jadi, ya apa salahnya?

Setelah tidak jadi, lalu saya pikir apakah bisa cari hal lain. Kemudian pada 11 April 2018 Bapak Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Jayapura, saat itu beliau meminta saya  berdoa. Saat mau pulang, Jokowi tanya, “sudah selesai tugas?”, saya jawab “sudah pa”, lalu Presiden bilang ke pa Surya Paloh, “harus di tarik ke Jakarta. Bagaimana caranya, nanti tarik ke Jakarta”. Kemudian, Surya Paloh bilang “kalau bicara ke saya, berarti harus masuk ke DPR tidak mungkin ke tempat lain”.

Percakapan singkat itu mendorong saya mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar menjadi Calon Anggota DPR RI di Partai Nasdem. Saya merasa harus bisa berbuat sesuatu untuk Papua, untuk kekristenan di Indonesia, dan harus bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan Indonesia kalau kita berada di dalam sistem.

Jangan orang lain bicara Papua di Jakarta. Lebih baik orang Papua sendiri yang bicara tentang Papua. Karena dia punya nurani Papuanis yang kental, rasa cinta kasih yang mendalam karena dia cinta saudaranya, tete neneknya, bapa mamanya, om dan tantenya, saudara-saudaranya yang ada di Tanah Papua, bukan karena dia mau dapat uang atau dia mau dapat makan. Bukan! Panggilan nurani itu sangat berbeda.

Saat Anda tidak terpilih menjadi Ketua Sinode GKI, apakah itu disampaikan juga ke Jokowi?

Oh ya, sudah. Sebelum beliau terpilih jadi Presiden, saya orang yang mendoakan dia pada 4 April 2014 di Kantor Sinode GKI di Argapura di dalam ruang kerja Ketua Sinode. Dan pada bulan Juni 2014, beliau datang lagi untuk memulai kampanye Calon Presiden, saya berdoa lagi di Yoka.

Saat Jokowi menghadapi gugatan sengketa Pemilu di DKPP dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta juga, saya diundang lagi berdoa di Balai Kota Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu, Jokowi masih Gubernur DKI Jakarta.

Setelah Jokowi menang dalam pemilihan Presiden, dia bisik saya untuk ditarik ke Jakarta. Saya bilang tidak bapa, saya tetap di Papua sebagai Ketua Sinode GKI untuk tetap berdoa dari Papua untuk bapa.

Makanya, waktu dia berkunjung ke Gunung Merah Sentani bulan April kemarin, beliau sendiri yang langsung minta saya pimpin doa. Selesai doa, beliau tanya “sudah selesai dari tugas Ketua”, saya jawab “sudah pa”. Lalu dia bilang, “wah, kalau begitu ke Jakartalah”. Saya bilang ya, kalau bapa perintahkan begitu saya akan ikuti. Ikuti ini yang kita ada ikut dengan cara menjadi Calon Anggota DPR RI.

Untuk bisa masuk ke Jakarta itu yang kita tetap ikut alur formal. Tata cara main harus diikuti. Mungkin mau diangkat jadi menteri itu yang dia langsung panggil dan angkat jadi menteri. Tidak perlu ikut jalur formal.

Selama jadi Ketua Sinode, semua warga GKI di 40 kabupaten di Tanah Papua menghormati Anda. Tapi setelah turun masuk ke politik, apakah mereka masih tetap menghargai dengan memilih Anda masuk anggota DPR RI? Ini tergantung pada gaya kepemimpinan kita di dalam hati nurani umat, karena mereka sudah tahu siapa itu Alberth Yoku. Jadi, mereka pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan penilaian mereka selama saya jadi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Saya mendengar secara umum semua sudah menelepon saya dan menyampaikan kesedihan mereka saat saya memimpin Sinode GKI. Mereka juga senang karena saya sudah maju ke DPR RI.

 Saya juga sudah sampaikan bahwa kalau nanti duduk di DPR RI, saya akan tetap berorientasi pada Papua. Bukan berorientasi provinsi, tapi berorientasi pada Tanah Papua. Saya akan bersatu dengan teman-teman yang akan muncul di DPR dan DPD RI dari Tanah Papua. Selama masa calon ini, kita sudah saling berdiskusi mengenai apa yang akan kita bicarakan di sana bisa berpengaruh. Pengaruhnya harus bisa luas, seluas Tanah Papua agar menjadi energi positif dan bersinergi.

Dalam sejarah politik para Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, selalu ke Partai Golkar. Tapi Anda sekarang lebih memilih ke Partai Nasdem. Kenapa bisa begitu?

Yang pertama, saya melihat Nasdem adalah satu-satunya partai politik yang aneh tapi ada di Indonesia. Aneh, karena dia selalu berani menyatakan pilihannya. Seperti waktu Jokowi pada periode pertama sebelum Jokowi datang lapor bicara apa-apa, Nasdem sendiri sudah menentukan orang yang tepat untuk maju dalam Pilpres 2014 adalah Jokowi. Kemudian pada periode kedua ini juga, Partai Nasdem langsung menentukan Jokowi sebagai Capres RI 2019 dari Nasdem. 

Kedua, dalam menghadapi fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara yang konteksnya ada korupsi yang terjadi, Nasdem keluar dengan satu pernyataan bahwa partai tanpa mahar.

Pernyataan partai tanpa mahar itu dalam hubungannya dengan Nasdem menyiapkan kader untuk melawan dan mengatasi korupsi. Hal itu dimulai dengan pendaftaran calon anggota legislatif di Partai Nasdem tidak bayar. Ini cara Nasdem mendidik orang yang jadi calon anggota DPR supaya tidak bayar-bayar.

Kalau ada bayar-bayar, orang yang jadi panitia minta-minta terus bayar, Caleg yang tidak punya uang bisa mati gara-gara tidak punya uang untuk bayar. Itu artinya, Partai Nasdem sedang melatih mental anak-anak bangsa Indonesia untuk tidak main sogok, tidak main pungutan liar, dan tidak menjadi koruptor. 

Ketiga, saya senang Ketua Umum Partai Nasdem, yang punya komitmen bahwa membangun Partai Nasdem bukan untuk politik kekuasaan, tapi untuk membangun bangsa. Ini untuk merestorasi kehidupan bangsa Indonesia.

Restorasi berarti soal pembaharuan. Pembaharuan bisa terjadi kalau ada pertobatan, penegakan hukum, HAM, keadilan dan kebenaran, korupsi diberantas. Kandungan-kandungan ini membuat saya berpikir, Nasdem itu baik. Partai-partai lain saat ini banyak yang sudah luka sana-sini. Jadi saya tidak mau ikut. Lebih baik kita ikut yang masih sehat, supaya kita juga sehat di dalam.

Sebelum ke Nasdem, apakah ada partai lain yang pernah menawarkan Anda?

Saat pencalonan gubernur, Partai Golkar memberi perhatian besar. Tapi dalam pencalonan anggota DPR ada tawaran dari Perindo dan Gerindra, tapi saya lebih memilih ke Partai Nasdem, bukan karena mereka tidak baik, tapi melalui pertimbangan-pertimbangan melihat visi partainya, dan melihat pemimpinnya.

Selama ini Anda dikenal sebagai tokoh agama yang lebih banyak urus masalah keagamaan, kemudian masuk ke politik. Bagaimana tanggapan masyarakat secara umum. Mungkin ada yang bilang sebenarnya apa yang Alberth Yoku cari?

Untuk menjawab yang setuju dan tidak setuju atau yang setengah setuju, itu artinya saya harus menyatakan moto saya dengan tepat. Karena itu identitas dan integritas saya, yaitu “Saya Diutus Sebagai Hamba ke DPR RI untuk Berdoa bagi Kesejahteraan Bangsa dan Menjadi Duta Kerukunan”. Sehingga warna politik saya atau warna pikiran-pikiran dan apa yang akan saya kerjakan itu terletak di dalam moto itu.

Itu memang sangat substansial, tapi saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh di soal itu. Karena saya akan terikat pada apa yang saya katakan. Berdasarkan moto itu, saya akan membentuk tim staf ahli untuk membuat naskah-naskah akademik guna pembuatan naskah legislasi untuk kita perjuangkan dari sisi keagamaan untuk pemeliharaan kerukunan keagamaan yang baik dan kebhinnekaan.

Saya akan lebih fokus menjelaskan kepada siapapun pada bidang ini dengan tetap berpegang pada Mazmur 122, Mazmur 133, Roma 13 dan Yohanes 17: 21 tentang doa Yesus.  Bagian akhir dari semua itu adalah bagaimana orang Kristen menjadi garam dan terang dunia di Republik Indonesia.

Apakah Anda jadi pengurus dulu baru masuk Caleg di Nasdem atau langsung mendaftar jadi Caleg? Saya langsung masuk Caleg. Tapi selama ini mereka minta saya menangani bidang kerohanian.

Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan Anda masuk Caleg DPR RI?

Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada GKI di Tanah Papua, karena seorang Alberth Yoku dari Ifar Besar sekolah di STT, jadi Pendeta GKI dan sampai dengan menjadi Ketua Sinode GKI. Itu adalah sebuah pendidikan yang sangat luar biasa yang membentuk saya menjadi manusia yang ada seperti hari ini.

Semua kekayaan ilmu, pengalaman dan kapasitas yang saya miliki dari GKI itu akan saya gunakan untuk mengabdi dan melayani masyarakat umum yang lebih luas ke tengah masyarakat umum, ke tengah denominasi gereja-gereja, ke tengah agama-agama dan Indonesia pada umumnya.

Kedua, saya mau berpesan bahwa jangan selalu melihat orang menjadi bupati, walikota, gubernur, anggota DPR atau jadi menteri dan sebagainya itu orang politik, dengan anggapan bahwa  politik itu tempat yang paling busuk dan gelap.

Padahal, pengertian politik dalam bahasa Indonesia adalah suatu pola, metode, taktik, cara, seni dari seseorang atau sekelompok orang untuk mengerjakan hal yang mereka cita-citakan dan bagaimana cara mereka mencapai sesuatu.

Jadi menurut saya, jangan melihat orang dari gereja, dari agama yang masuk ke pemerintah itu seolah-olah pindah kandang. Tidak. Karena dalam diri seorang Alberth Yoku, itu adalah seorang anak adat, yang juga adalah seorang rakyat Indonesia dan juga adalah seorang Kristen. Jadi saya anak adat, anak agama/gereja dan anak pemerintah.

Waktu lalu, saya berperan di agama dengan tetap berorientasi pada menasehati pemerintah dan adat. Peran yang sama akan saya jalankan di politik jika saya terpilih masuk anggota DPR RI, juga akan berguna bagi adat dan agama.

 Jadi, tidak boleh memandang konotasi negatif Alberth Yoku mau cari apa? Kita tidak cari apa. Tapi kita mau menterjemahkan ilmu, pengalaman, kapasitas dan profesionalisme yang ada pada kita untuk menjangkau lebih jauh dari konteks GKI di Tanah Papua. Kita bisa menjangkau Hindu, Budha, Islam dan lain-lain di dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Selama ini, saya juga berperan dan menjadi anggota Forum Kerjasama Umat Beragama, dan PGGP. Dan sekarang kita berorientasi ke politik (DPR RI), itu hanya untuk spesifikasi usaha penanganan kerukunan beragama di Papua dan Indonesia.

Saya berpesan kepada seluruh orang di Tanah Papua bahwa, dalam menentukan pilihan apapun bagi perwakilan-perwakilan yang akan duduk di lembaga pemerintahan supaya menjauhkan diri dari primordialisme, materialisme, dan politik uang. Jangan karena dia kasih uang banyak jadi kita pilih dia.

Era sekarang sudah sangat maju, sehingga kita harus bisa mendorong orang yang benar-benar bisa menjadi berkat dan berdampak positif dan dapat membela daerah yang diwakilinya untuk kemajuan banyak orang. Kualitas seseorang ini yang saya harap bisa menjadi perhatian bagi rakyat Papua dalam memilih perwakilan di DPR RI.

Setelah dari jabatan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, apakah masih terus melayani di gereja?

Saya melayani di Klasis Keerom. Tugas memimpin ibadah, memberi ceramah, gabung di ibadah-ibadah khusus, olahraga bersama kaum bapa. Semua itu berjalan biasa. Tidak ada hal yang saya jauhkan diri dari sumber gereja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *