Misi 8: Mendorong Terbentuknya Pansus Kerukunan DI DPR RI

KITA harus selalu ingat akan filosofi, ideologi dari negara kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa menjadi perekat bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam segala aspek.

Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya kita ini terbentuk dari perbedaan dan keberagaman. Itu sebabnya, penting sekali untuk hal ini harus dipahami bahwa kita memang diciptakan berbeda satu sama lain, kita memang tidak sama dalam banyak hal. Namun bukan untuk dibeda-bedakan, tapi itulah konfigurasi bangsa kita, dibentuk dari keberagaman menjadi sebuah bangsa yang utuh dan besar diantara bangsa-bangsa lain di dunia dan berdiri di atas keberagaman dan  kemajemukan.

Umat dari semua agama di Kabupaten Raja Ampat ambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua 2017 di Waisai. Foto paskal keagop/tspp

Itu sebabnya, sangat jelas filosofi yang telah diletakkan pada founding father kita yang dengan tegas meletakkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,dalam sebuah pita emas yang menjadi pijakan lambang negara kita, Burung Garuda. Burung garuda mencengkram seutas pita emas bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi semangat yang kuat untuk kembali melihat dan memaknai filosofi ini secara mendalam.

Semangat restorasi dan revolusi mental menjadi energi dan semangat baru untuk membangun keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi bangsa, karena ketidakpahaman akan makna ini. Kita tidak bisa dipaksa untuk menjadi yang lain.

Kita juga tidak bisa berubah dalam sekejap dengan paksaan dan ancaman. Perlakuan khusus pun menjadi ancaman kehancuran dan perpecahan yang pada akhirnya menjadikan kita runtuh.

Untuk itu, saya melihat bahwa konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat seharusnya menjadikan kita sadar bahwa kita ini sedang berada dalam bayang-bayang ancaman kehancuran, akibat kepentingan-kepentingan sesaat yang membuat kita tidak bisa akur dan hidup rukun satu dengan yang lainnya.

Masalah-masalah kebangsaan mengenai toleransi dan kerukunan hidup keberagaman yang muncul akhir-akhir ini, karena fanatisme keagamaan yang berlebihan, munculnya sentimen-sentimen yang saling menghujat satu sama lain berbasis agama sesungguhnya menjadi tanda bagi kita bahwa benih-benih disintegrasi sedang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu (umumnya aktor intelektual).

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dalam ibadah pembukaan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua 2017 di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Ini harus dihentikan dengan memunculkan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh filosofi dan ideologi negara dengan tetap memandang visi: “Satu Indonesia, Merauke sampai Sabang dari Miangas sampai Pulau Rote”.

Untuk itu, dalam pandangan saya harus ada Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI yang fokus membicarakan kemajemukan dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pansus ini menjadi penting karena akan menghadirkan pikiran-pikiran yang benar-benar (baca: menghasilkan karya pikir) untuk mendatangkan kerukunan dalam keberagaman.

Kita tidak setuju dengan kekhususan-kekhususan yang pada akhirnya melahirkan kecemburuan dan sikap-sikap primordialisme sempit, yang dengan tegas dan pasti melahirkan diskriminasi dan penolakan terhadap keberagaman dan melahirkan dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Oleh karena itu, kita berharap Pansus Kerukunan di DPR RI ini menjadi ujung tombak bagi munculnya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dari ujung Timur Papua sampai ujung Barat Sumatera dari Utara Sulawesi sampai ujung Selatan Nusa Tenggara.

Pansus Kerukunan di DPR RI ini pun diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mengatur soal kerukunan hidup berbangsa dan bernegara  di Indonesia sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang diawali dengan spirit restorasi menuju Indonesia Baru, yakni Indonesia yang menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekuatan besar di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Misi 7: Menjadi Penghubung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

DALAM konteks berbangsa dan bernegara kita tidak bisa menyangkal yang namanya hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, tentu ada peran-peran yang harus dimainkan dalam kaitannya dengan memberi ruang bagi terciptanya harmonisasi relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pdt. Alberth Yoku mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe saat diwawancarai Wartawan Cenderawasih Pos di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Untuk itu, perlu diberi catatan bahwa hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dasar dari konteks negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

Di sini yang dimaksudkan adalah daerah-daerah mengakui adanya pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengakui adanya pemerintah daerah disertai dengan kewenangan dan amanat yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga dengan dasar ini muncul pengakuan akan adanya relasi pusat dan daerah. Pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Dalam hubungan ini, momentum masa reses akan dimanfaatkan untuk menyukseskan tiga hal, yaitu:

 Pertama, sebagai wakil rakyat, saya akan membawa pikiran-pikiran yang berkembang di legislatif tingkat nasional untuk didiskusikan dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih memahami dan menerima berbagai kebijakan dan isu-isu tingkat nasional yang memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Pada sisi yang lain, saya menjadi pihak yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensinkronkan dan menemukan hal-hal yang tidak bisa diatasi di daerah. Dengan peran ini, maka berbagai aspek yang menjadi kepentingan daerah dapat saya lanjutkan untuk didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano dan Pdt. Alberth Yoku

Kedua, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, saya akan membuka ruang sharing dengan ketua-ketua DPRD se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) sehingga tercipta Forum Parlementaria di Tanah Papua. Forum ini lebih banyak membahas hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas kelegislasian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kelegislasian dan tata aturan perundang-undangan yang berlaku tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, bersama Forum Parlementaria di Tanah Papua, kita akan membahas lingkup partisipasi publik. Misalnya, keterlibatan pihak agama, masyarakat adat, lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), bahkan dunia usaha (investor, Kamar Dagang Adat Papua, Kadin, dan berbagai asosiasi dunia usaha di Tanah Papua) dalam pembangunan.

Melalui forum ini akan dibahas soal peran dan kontribusi masing-masing pihak dengan tetap berpegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratisasi bagi kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.