BAWASLU PAPUA GELAR PELATIHAN SAKSI PEMILU

Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.

BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Papua menggelar pelatihan saksi bagi peserta Pemilu 17 April 2019 selama sehari di Hotel Sahid Entrop, Jayapura, Sabtu 6 April  lalu. Pelatihan saksi itu digelar dalam kerangka Pemilu Presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Pelatihan itu dilaksanakan hanya diperuntukkan bagi saksi calon anggota DPD RI.  

foto paskal keagop/tspp

Pelatihan saksi peserta Pemilu yang semula dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 pagi, molor, hingga baru dimulai pada pukul 10.10 pagi, karena saksi peserta Pemilu yang telat hadir. Tak semua calon anggota DPD RI mengirim saksinya untuk ikut pelatihan saksi yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua.

Jumlah calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua yang akan bertarung dalam Pemilu 2019 sebanyak 14 calon. Mereka memperebutkan empat kursi DPD RI yang dialokasikan untuk wakil rakyat Papua di lembaga DPD RI. Empat calon anggota DPD yang akan lolos ke Senayan adalah calon perolehan suara terbanyak peringkat satu sampai peringkat empat. Nomor urut calon anggota DPD RI perwakilan Papua itu dimulai dari Nomor Urut: 21 – 34.   

foto staf Bawaslu Papua/tspp

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Papua, Cipto Wibowo mengatakan Ketua Bawaslu Papua, Metusalah Infandi dan beberapa anggotanya tidak hadir dalam pelatihan itu karena sedang melaksanakan tugas sosialisasi Pemilu di daerah-daerah.

“Pelatihan saksi peserta Pemilu anggota DPD ini dilaksanakan untuk penyamaan persepsi di tempat pemungutan suara. Karena saat Pemilu nanti ada tiga pihak yang bertugas di TPS, yaitu KPPS, pengawas TPS dan saksi peserta Pemilu, yang akan bertugas melaksanakan Pemilu di lapangan”, ujar Wibowo, yang sekaligus menjadi pemateri tunggal dalam pelatihan itu.

Wibowo mengatakan, pada Pemilu 17 April nanti tidak ada rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat TPS atau kampung seperti pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini, di TPS hanya menggelar pencoblosan, setelah itu semua surat suara bersama kotak suara dibawa ke distrik. Pleno rekapitulasi perolehan suara hanya akan dilakukan di Panitia Pemilihan Distrik (PPD), tidak ada lagi pleno penghitungan suara di TPS.

Ada tiga kategori pemilih dalam Pemilu nanti, yaitu pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) serta pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Dan saat Pemilu nanti, tak semua pemilih di sebuah TPS mendapat lima kertas suara untuk mencoblos, karena akan disesuaikan dengan alamat tempat tinggal pemilih yang tercancum di KTP. Misalnya, jika ada pemilih dari Dapil A Kota Jayapura, tapi saat Pemilu dia berada di Dapil B, maka dia hanya berhak mendapat empat kertas suara saja, yaitu kertas suara presiden, DPR RI, DPD dan DPR provinsi. Sedangkan kertas suara untuk anggota DPRD Kota Jayapura, dia tidak dapat karena alamat domisilinya beda”.

Begitupun kalau ada pemilih dari provinsi lain yang saat Pemilu dia berada di Papua, maka dia hanya dikasih tiga kertas suara saja untuk mencoblos, yaitu kertas suara untuk pasangan presiden, DPR RI, dan DPD RI. Dia tidak berhak mendapat kertas suara untuk DPRD kabupaten dan DPRD provinsi.

Foto paskal keagop/tspp

Cipto Wibowo mengatakan saat Pemilu nanti, KPU harus tempel tiga jenis daftar nama pemilih di TPS, dan juga akan dipegang oleh panitia pemungutan suara (PPS). “Selama saksi peserta Pemilu ada di TPS, dilarang untuk membantu tugas-tugas KPPS apapun yang ada di TPS. Saksi hanya memastikan apakah pemilih yang datang coblos di TPS itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam DPT, DPTB dan DPK”.

Pihak-pihak yang harus hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu, panitia pengawas, dan pemantau Pemilu. Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu, yaitu dari partai politik, Tim Pemenangan Presiden serta anggota DPD.

“Tugas saksi peserta Pemilu mulai dari TPS sampai ke KPU adalah untuk menyaksikan proses penghitungan kertas suara sesuai dengan data-data yang telah tersedia sebelumnya”, jelas Cipto Wibowo.

Wibowo juga menegaskan, sisa kertas suara di TPS, tidak boleh dibagi kepada siapapun untuk mencoblos. Tapi itu harus dicoret, dan  seluruh permasalahan yang terjadi di TPS harus diselesaikan di TPS. Jangan dibawa-bawa ke tingkat atas, atau ke KPU.

Sementara Niko Tunjanan, anggota Bawaslu Papua yang hadir menutup pelatihan saksi peserta Pemilu di Hotel Sahid Entrop, Jayapura mengatakan keberhasilan Pemilu berjalan aman dan lancar itu, bukan hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk saksi.

paskalis keagop

Kami Membangun dari Nol

Lakius Peyon. Bupati Yalimo:

KABUPATEN Yalimo telah berusia 10 tahun pada Kamis, 21 Juni 2018 lalu. Pada usia itu memang tidak bisa diukur tingkat kemajuan pembangunan yang ideal. Wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, tidak tersedianya infrastruktur dasar saat pemekaran serta tidak tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi hambatan memulai pembangunan Yalimo sebagai daerah otonomi baru.

Tapi dalam kurun 10 tahun, sejak 2008 – 2018, pemerintah telah meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk dibangun terus sampai waktu yang akan datang.

Gubernur Papua Lukas Enembe, berbincang dengan Bupati Yalimo, Lakius Peyon di Elelim. foto Paskal Keagop/tspp.

Kamis 21 Juni siang, pemerintah dan masyarakat menggelar ibadah syukur ulang tahun ke-10 Kabupaten Yalimo. Usai syukuran, Bupati Yalimo Lakius Peyon menerima Tabloid Suara Perempuan Papua di rumah dinasnya di Elelim untuk wawancara mengenai Yalimo dalam kurun 10 tahun. Berikut penjelasannya:

 “Sebelum 2008, Yalimo masih wilayah Kabupaten Jayawijaya. Daerah ini dilayani para misionaris sampai tahun 2007. Jadi, kami orang-orang yang di atas saya itu dididik oleh misionaris. Semua aspek pembangunan seperti pendidikan, kesehatan juga oleh misionaris. Yalimo juga masuk ke wilayah Distrik Kurima, karena kita ada di pertengahan.

 Setelah tahun 1990-an baru ada pemekaran distrik baru seperti Welarek, Benawa, dan Abenaho. Dan wacana pemekaran Kabupaten Yalimo mulai muncul di 2003. Akhirnya, Yalimo dimekarkan jadi Kabupaten melalui UU Nomor 4 Tahun 2008 yang disahkan DPR RI dan ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, pada 4 Januari 2008. Dan hari ini Yalimo sudah 10 tahun sebagai kabupaten.

Pembangunan di Yalimo kita mulai dari nol. Kita mulai dari 2008 sampai sekarang 2018. Proses pembangunannya bisa terbantu karena Jalan Trans Irian yang sedang dibangun dari Wamena ke Jayapura itu kebetulan melewati Yalimo, sehingga bisa terbantu dengan mobil-mobil jenis hardtop yang bisa mobilisasi barang dan orang dari Wamena ke Yalimo.

Pada saat pemekaran sampai 2010 pemerintahan tidak berjalan maksimal karena bupati dan pegawai berkantor di Wamena. Nanti mau pelantikan bupati definitif tahun 2011 baru dipercepat pembangunan perkantoran dan membangun barak tempat tinggal pegawai serta memindahkan semuanya dari Wamena ke Elelim. Jadi efektif kita membangun mulai 2011 sampai 2017.

Pembangunan di bidang pendidikan, kita bangun gedung-gedung sekolah untuk SD ada 40 di kampung-kampung dan SMP ada 10. Tapi tenaga guru kurang, sehingga pemuda di kampung yang lulusan SD, SMP dan SMA yang mengajar secara suka rela. Tapi kadang proses belajar-mengajar tidak berjalan lancar. Ada guru kontrak dan guru honor, tapi mereka tidak jalankan tugas. Lebih banyak mereka lari ke kota untuk jadi pegawai di  kantor-kantor.

Kami berikan insentif yang besar, sediakan pesawat gratis untuk urus keperluan, tapi sama saja. Mereka tidak mau laksanakan tugas. Tapi ada beberapa yang tetap tugas di kampung.

Ada sekira 1.600 anak Yalimo yang kuliah di Jayapura, Manokwari maupun di luar Papua. Kami kontrak 11 rumah untuk mahasiswa di Jayapura, Manokwari maupun yang kuliah di luar Papua. Hanya satu asrama di Jayapura yang kita punya. Lainnya kita konntrak.  

Lokasi asrama di Manokwari dan Manado kami sudah beli, tapi belum bangun. Untuk sementara, mereka tinggal di kontrakan dan digubuk yang mereka bangun sendiri. Tiap bulan kita kasih uang makan.

Di 2018 ini, kita kirim 50 anak lulusan SD masuk SMP Betani di Jayapura. Kami kasih dana satu miliyar untuk bangun gedung guna menampung anak-anak kami. Kami sudah buat kontrak kerjasama dengan Sekolah Betani untuk tiap tahun kami kirim 50 anak lulusan SD masuk SMP di sana. Kami akan bangun asrama lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Anak-anak yang kami kirim sudah terseleksi. Prestasi belajarnya bagus, agar yang lain juga bisa termotivasi untuk belajar.  

Kami juga membiayai anak Yalimo yang kuliah S1, S2, S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahasiswa S3 dapat biaya hidup Rp 15 juta pertahun. Yang sekolah pilot ada 20 orang masuk tahun lalu dan ada 4 orang yang masuk di 2018. Mereka kita biayai tiap orang dapat Rp 1,2 miliyar. Yang sekolah dokter juga kami biayai penuh. Di 2018 ini kami rencana kirim 5 orang kuliah di Australia untuk jurusan apa saja.

Untuk bidang kesehatan, kita bangun Puskesmas dan Pustu dilengkapi dengan tenaga medis. Tapi masyarakat di pedalaman lebih percaya kader kesehatan didikan misionaris. Mereka ini yang jadi relawan melayani kesehatan di kampung-kampung. Masyarakat punya keyakinan bisa sembuh kalau dilayani oleh tenaga medis didikan misionaris. Sedangkan pelayanan oleh dokter dan perawat mereka tidak percaya bisa sembuh.

Ada Satgas Kaki Telanjang yang melayani secara mobile dari kampung ke kampung. Cara ini bagus, karena sangat membantu masyarakat. Orang kampung lebih senang dengan kelompok itu, karena lengkap. Ada dokter, perawat, bidan, mantri, ahli gizi, dan kesehatan lingkungan.

Rumah Sakit Yalimo Tipe D sedang dalam proses pembangunan, dengan nilai Rp 60 miliyar.

Ada penderita HIV AIDS, tapi mereka malu memeriksakan diri. Karena kalau ketahuan ada ODHA yang memeriksakan diri, mereka akan dikucilkan. Akhirnya mereka mati karena malu. Penderita HIV AIDS harus melawan rasa malu supaya bisa mendapat pelayanan medis.

Kita sedang siapkan Raperda tentang ibu hamil wajib tes HIV AIDS untuk selamatkan bayi dalam kandungan. Walaupun ibu itu hamil dari suami sah, tapi harus tes HIV AIDS. Sebab istri bisa tertular HIV dari suaminya ataupun dari istri terhadap suaminya. Kalau ibu hamil positif terinveksi HIV, maka pemerintah harus selamatkan bayinya.

Di bidang ekonomi. Tanah di Yalimo sangat subur, cocok untuk tanam padi dan budidaya ikan air tawar. Potensi ini belum dikelola. Kalau budidaya ikan air tawarnya banyak, kita bisa kirim ikan ke Wamena dan kabupaten lain. Potensi pertanian ada kopi, pisang, buah merah, coklat, betatas, keladi, dan lainnya. Tapi hasilnya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasar.  

Potensi wisata juga banyak, tapi kami belum kelola. Tempat penginapan, coffee, kolam renang, tempat jual produk asli Yalimo juga belum disiapkan. Kita sedang rencanakan untuk membangun.

Perekaman e-KTP di Yalimo tinggal 20 persen. Diharapkan 2018 ini sudah rampung, dan datanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019 maupun untuk program pembangunan lainnya. Seperti menghitung orang miskin, jaminan sosial  dan lainnya.

Untuk pelayanan pemerintahan di Yalimo kita pusatkan ke kampung. Tidak ada lagi pelayanan di distrik. Karena unsur pemerintahan di kampung sudah lengkap. Ada wilayahnya, rakyatnya, struktur pemerintahannya, dan keuangannya. Hanya hal-hal tertentu saja yang kita butuh distrik.

Jumlah distrik di Yalimo ada 5, tapi kita rencana mekarkan 3 distrik baru. Kami akan usulkan dalam sidang DPRD, tanggal 29 Juni. Mudah-mudahan usulan itu bisa disetujui Dewan. Sementara jumlah kampung ada 300. Ada kampung yang penyelenggaraan pemerintahannya hancur, tapi ada juga kampung yang penyelenggaraan pemerintahannya berjalan baik.

Uang masuk ke kampung juga bagus, tapi dampaknya merusak tatanan sosial masyarakat. Dulu orang bisa kerja baku bantu, tapi sekarang tidak bisa. Nanti dia tanya, ada uang berapa?  

Untuk percepatan penerobosan isolasi, maka di 2018 ini kami rencana beli 5 unit alat berat untuk taro di lima titik. Seperti Landikma, Abenaho, dan Apahapsili. Di 5 titik ini akan dibangun lapangan pesawat perintis ukuran kecil, dan buka jalan antarkampung, jalan ke distrik dan jalan pertanian. Alat berat akan digunakan dengan cara swakelola. Kami bayar operator dan beli bahan bakar.

Kalau masyarakat sendiri yang kerja jalan satu kilometer biayanya Rp 200 juta, kalau kerja 3 kilometer biayanya Rp 600 juta. Tapi kalau biaya kerja satu kilo meter itu dikerjakan oleh kontraktor dalam bentuk proyek, maka nilainya Rp 1,2 miliyar. Kalau dia kerja 3 kilometer berarti nilainya Rp 9 miliyar. Atas penghitungan itu, kita beli alat kasih masyarakat kampung yang kelola secara swakelola. Mereka bisa gunakan untuk berbagai keperluan, seperti bangun jalan, buka lahan pertanian, bikin kolam ikan dan lainnya.

Penerangan di Elelim menggunakan listrik dari PLN yang sudah diserahkan ke Pemda pada 29 Juni dan mulai operasi resmi 1 Juli 2018 selama 24 jam. Kebutuhan operasional listrik ditanggung Pemda. Biaya operasional listrik sebesar Rp 17 miliyar pertahun. Listrik di Yalimo masuk dalam Program Indonesia Terang. Ada beberapa kampung yang menggunakan solar cell yang dipasang oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Pemasangannya oleh orang Jakarta.

Kita juga sedang bangun bandara Tipe C sepanjang dua kilometer. Sekarang baru 700 meter. Terminal dan tempat parkir sudah bangun, kontrak kerjanya di Jakarta dengan nilai pekerjaan Rp 80 miliyar. Kami harap orang Jakarta harus berkontribusi latih putera daerah, karena sudah banyak pengusaha putera daerah”.

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino, alfonsa wayap