TARIK ULUR PEMILIHAN WAKIL BUPATI KEEROM

Kapan pemilihan wakil bupati Keerom? Hingga kini belum jelas. Antara Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, DPRD dan Muhammad Markum belum ada kata sepakat?

Anggota DPRD Keerom menerima aspirasi karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN 2 Arso. foto Paskal Keagop.

TUNTUTAN berbagai elemen masyarakat agar DPRD segera memproses pemilihan wakil bupati Keerom pengganti sisa waktu 2016 – 2021 terus bergulir. Tuntutan pemilihan wakil bupati itu sudah digulirkan masyarakat Keerom sejak sebulan meninggalnya Bupati Keerom Celsius Watae di penghujung tahun 2017 lalu hingga kini belum juga dilakukan. Aksi menduduki kantor bupati Keerompun sudah dilakukan, tapi bagai angin berlalu.   

Ada dua partai politik yang berkepentingan untuk mengusulkan nama calon wakil bupati Keerom, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera. Masing-masing pengurus partai pusat telah merekomendasikan dua nama ke DPRD Keerom untuk dipilih menjadi wakil bupati. Namun hingga 20 Oktober 2018 lalu, belum ada tanda-tanda DPRD memulai proses pemilihan.

Pada proses awal, ada sekira sembilan nama yang diusulkan ke Partai Golkar, tapi akhirnya mengerucut hingga tinggal dua nama bakal calon wakil bupati Keerom, yaitu Pieter Gusbager dan Herman Yoku.

Semakin larutnya proses pemilihan wakil bupati Keerom itu membuat berbagai kelompok masyarakat terus-menerus mendesak DPRD segera memproses pemilihan wakil bupati. Tapi hingga 20 Oktober lalu belum juga dilakukan pemilihan oleh anggota DPRD Keerom karena dua nama yang telah direkomendasikan kepada Bupati Keerom Muhammad Markum belum menyerahkannya kepada DPRD.

Berlarutnya pemilihan wakil bupati itu membuat masyarakat adat Keerom memberi waktu seminggu untuk DPRD melakukan pemilihan. Itupun tidak ada, sehingga berbagai komponen masyarakat bersatu menduduki kantor bupati Keerom pada akhir September lalu.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Keerom, Kansius Kango mengatakan dua nama yang telah direkomendasikan DPP Partai Golkar sudah final. Sehingga DPRD Keerom tinggal menindaklanjutinya saja.

“Surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar sudah turun dan kita sudah terima. Didalamnya tercantum dua nama, Herman Yoku dan Pieter Gusbager. Isi surat rekomendasi itu meminta DPD Partai Golkar Keerom segera menindaklanjutinya dengan pemilihan wakil bupati”, tegas Kansius di Arso, 27 Agustus lalu.

Walau keputusan Partai Golkar sudah final, tapi tidak sendirian, Golkar harus berkoordinasi dengan PKS sebelum mengajukan dua nama calon wakil bupati itu ke DPRD untuk dipilih.

Semakin larutnya pemilihan wakil bupati membuat Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis meminta DPD Partai Golkar Keerom menindaklanjuit surat rekomendasi DPP Golkar, yang telah mengusulkan Pieter Gusbager dan Herman Yoku untuk dipilih menjadi wakil bupati Keerom.

Ketua Ikatan Perempuan Asli Keerom, Ana Maria Borotian juga meminta DPD Partai Golkar Keerom untuk segera memproses dua nama yang telah direkomendasikan DPP Partai Golkar ke DPRD untuk ditetapan menjadi wakil bupati agar roda pemerintahan bisa berjalan normal. 

Kantor DPRD Kabupaten Keerom. foto Paskal Keagop

Hal senada ditegaskan Koordinator Pemuda dan Mahasiswa Keerom, Kristian May, meminta Partai Keadilan Sejahtera tidak mengintervensi rekomendasi DPP Partai Golkar mengenai pengusulan nama calon wakil bupati. “Kami minta sebaiknya PKS sesuaikan saja dengan rekomendasi DPP Partai Golkar, dan jangan bikin kabur air”, tegas Kristian May kepada wartawan di Kotaraja, Jayapura. Minggu, 2 September lalu.

Sementara, Ketua Dewan Adat Distrik Manem dan Arso Timur mendesak Bupati Keerom Muhammad Markum dan Ketua DPRD Keerom Syahabudin Halid segera memproses pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2016 – 2021.

Walau desakan datang silihberganti, tetapi Partai Golkar, PKS, DPRD dan Bupati Keerom Muhammad Markum belum juga bergeming untuk memulai proses pemilihan. Ketua DPRD Keerom Syahabuddin mengatakan, jika Muhammad Markum sudah menyerahkan rekomendasi ke DPRD, maka Dewan akan segera memproses pemilihan wakil bupati mengikuti tata tertib pemilihan yang sudah disahkan DPR Keerom pada Juli 2018 lalu.

Pernyataan Syahabuddin itu menunjukkan dua nama Calon Wakil Bupati Keerom yang tercantum dalam rekomendasi Partai Golkar: Pieter Gusbager dan Herman Yoku masih tersimpan di saku Muhammad Markum.

Ada kemungkinan berlarutnya pemilihan wakil bupati karena Muhammad Markum ingin memimpin sendiri pemerintahan periode ini tanpa wakil bupati? atau mungkin karena Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera belum sepakat siapa yang berhak mendampingi Bupati Keerom Muhammad Markum? Entahlah.  

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino

Kunjungan Bupati Jayapura ke Sentani

Testing untuk pelatihan

budaya-foto-1

Tarian sambutan