Verifikasi Media: Mendorong Profesionalisme Pers atau Bredel Gaya Baru?

PROSES pendataan dan verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers terus menuai pro dan kontra. Sebagai tanda bagi media cetak dan siber yang sudah terverifikasi, Dewan Pers akan memberikan logo yang di dalamnya terdapat barcode, yang dapat dipindai dan tersambung ke data Dewan Pers terkait perusahaan pers tersebut. Sementara untuk media televisi dan radio akan dipasang bumperin dan bumperout khusus, yang mengapit program berita yang disiarkan.

Ketua Dewan Pers RI, Yoseph Adi Prasetyo saat jadi narasumber dalam sosialisasi peran pers dalam Pemilu 2019 di Hotel Horison Jayapura pada 15 Oktober 2018. foto Paskalis Keagop/tspp.

Wacana pemblokiran bagi situs media siber yang tidak terverifikasi juga mengemuka, alih-alih menertibkan media siber abal-abal versi Dewan Pers; penertiban ini dikhawatirkan menjadi celah baru bagi rezim untuk melakukan pembredelan gaya baru.

Banyak persoalan yang dihadapi di lapangan untuk memenuhi semua aspek yang disyaratkan Dewan Pers, agar sebuah perusahaan pers dapat memperoleh label “terverifikasi”. Ketiadaan Petunjuk Teknis yang rinci dari Dewan Pers, membuat proses pengurusan izin-izin terkait pendirian perusahaan pers membingungkan dan banyak menemukan kendala.

Selama ini sosialisasi tentang Standar Perusahaan Pers yang dilakukan Dewan Pers hanya dilakukan di kalangan industri media saja, hampir tidak pernah ada sosialisasi ke Ikatan Notaris Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.

Gambar ini direpro dari dokumentasi Dewan Pers oleh Paskalis Keagop/tspp.

Persoalan yang dihadapi dalam pengurusan perizinan media siber misalnya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di beberapa daerah mengharuskan pemohon melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Artinya, media siber tersebut harus “mendapat restu” untuk beroperasi dari pemerintah. Tentu hal ini bertentangan dengan semangat kebebasan pers seperti yang termaktub dalam UU Pers No. 40/ 1999.

Perbedaan kebijakan terkait proses perizinan pendirian perusahaan pers juga cenderung terjadi di berbagai daerah. Misalnya, di daerah tertentu ada perusahaan pers yang selain mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Gangguan (HO) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; namun juga mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), padahal perusahaan pers bukanlah termasuk badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang perdagangan.

Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dikecualikan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar perdagangan. Selain itu, dalam Permendag tersebut menyatakan, Surat Izin Usaha Perdagangan juga tidak bisa dipakai untuk bidang usaha perdagangan yang telah diatur melalui aturan perundang-undangan tersendiri, dalam hal ini perusahaan pers tunduk pada aturan UU Pers No. 40/1999.

Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Pers No. 40/1999, badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang “secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk perusahaan pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.

Gugus tugas pengawasan Pemilu 2019 yang dipresentasikan oleh Dewan Pers kepada wartawan di Jayapura, 15 Oktober 2018. foto Paskalis Keagop/tspp.

Saat ini, rujukan terkait bentuk dan standar perusahaan pers hanyalah Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-Dp/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, yang diperbarui dengan Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

Dalam butir 1 berbunyi “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” (merujuk pada Pasal 9 Ayat 2 UU No. 40/1999). Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan. Badan hukum lainnya yaitu Yayasan atau Koperasi.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 16/ 2001 tentang Yayasan menjelaskan, Yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha, dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain Yayasan menyertakan kekayaannya. Artinya, yayasan harus mendirikan badan usaha terpisah jika ingin menjalankan usaha di bidang perusahaan pers.

Yang patut digarisbawahi, perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dapat dikenakan pidana denda seperti tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 UU Pers No. 40/1999, yang berbunyi “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 UU Pers No. 40/1999, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Wartawan Tabloid Jubi.com, Dominggus Mampioper, jadi moderator bagi Anggota KPUD Papua Sandra Mambasar dan Ketua Dewan Pers RI, Yoseph Adi Prasetyo yang jadi narasumber dalam sosialisasi peran pers dalam Pemilu 2019 di Hotel Horison Jayapura, 15 Oktober 2018. foto Paskalis Keagop/tspp.

Bagaimana jika media tersebut berbentuk badan hukum namun menurut penilaian Dewan Pers tidak memenuhi standar perusahaan pers dan tidak layak mengantongi label sebagai media “terverifikasi”?, tidak menutup kemungkinan media tersebut dapat dikenakan pidana denda seperti tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 UU Pers No. 40/1999?

Jika merujuk pada peraturan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, maka perusahaan pers dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas (PT) Usaha Khusus, sebagai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Bidang usaha khusus adalah bidang usaha yang secara khusus melakukan suatu bidang usaha khusus, yang perizinannya juga harus dimohonkan ke instansi khusus.

Merujuk pula pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik RI No. 95/2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka perusahaan pers masuk dalam kategori Informasi dan Komunikasi, dengan enam sub golongan antara lain: Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah (KBLI 58130), Penyiaran Radio oleh Pemerintah (KBLI 60101), Penyiaran Radio oleh Swasta (KBLI 60102), Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah (KBLI 60201),  Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta (KBLI 60202), Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah (KBLI 63911), serta Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta (KBLI 63912). 

Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo saat diwawancarai wartawan usai sosialisasi peran pers dalam Pemilu 2019 di Hotel Horison Jayapura, 15 Oktober 2018. foto Paskalis Keagop/tspp

Dalam Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers juga menyebutkan, perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Namun tidak ada penjelasan instansi lain apa saja yang berwenang mengesahkan sebuah perusahaan pers. Apakah misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota berwenang pula mengeluarkan surat rekomendasi untuk pendirian media siber?. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang rancu dan patut untuk dipertanyakan. 

Selain soal bentuk badan hukum perusahaan pers, isu upah layak juga selayaknya dimasukkan dalam persyaratan “verifikasi”, dimana perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi minimal 13 kali setahun (butir 8 Standar Perusahaan Pers). Hal ini harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen terkait bahwa perusahaan pers sudah memenuhi aturan upah layak tersebut. 

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK), dapat dipidana paling rendah satu tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta.

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura bersama Dewan Pers di Hotel Horison Jayapura, 15 Oktober 2018. foto Paskalis Keagop/tspp.

Ketentuan tentang Ketenagakerjaan ini perlu ditekankan, karena banyak kasus perusahaan pers hanya memberikan kartu pers kepada wartawannya tanpa memberi gaji, dan meminta wartawannya untuk mencari penghasilan sendiri.

Sejatinya, proses pendataan dan verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers, jangan sampai mempersulit penerbitan media-media profesional yang mengedepankan Kode Etik Jurnalistik namun terganjal hanya karena belum memperoleh label “terverifikasi”.

Pun, jangan sampai regulasi barcode terverifikasi bagi media, menjadi pengulangan layaknya memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti di zaman Orde Baru yang notabene membatasi kebebasan pers serta hak menyampaikan pendapat dan informasi.

Agoez  Perdana. adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen – AJI Medan

      Editor In Chief KabarMedan.com.

Ekspansionisme Indonesia dalam Aneksasi Papua Barat

SEBELUM mulai diskusi ini, pertama kita harus mengartikan dulu apa yang dimaksud ekspansionisme. Adalah motivasi atau keinginan suatu nasional untuk menggabungkan dan atau memperluas wilayah tambahan lain diluar batas nasionalnya. Motivasi ini didorong paling sedikit ada lima alasan para ekspansionis itu menyerbu suatu daerah  tertentu yaitu: 1) karena lebih banyak lebensraum yaitu tempat hidup dan kekayaan alam seperti minyak, gas, emas, tembaga, kayu, dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya adalah alasan ekonomi. 2) demi mendemonstrasikan kekuatan nasional untuk mengintimidasi tetangga. 3)karena suatu ideologi nasionalisme yang besar, kekuasaan dan kekuatan nasional. 4) alasan irredentist yaitu untuk menemukan kembali bagian-bagian teritorial nasional yang telah hilang dan, alasan 5)ada suatu kepercayaan bahwa mempunyai sejarah nasional untuk mendirikan kembali misi kuno atau batas dongeng itu.

Dalam posisi ini, saya membatasi diri pada konteks nasional Indonesia, dalam hubungan dengan “ekspansionis Indonesia” untuk menganeksasi Papua Barat. Istilah aneksasi itu sendiri adalah suatu perampasan atau pencaplokan sebagian atau keseluruhan dari suatu wilayah lain secara paksa dengan menggunakan alat-alat pemaksa. Aneksasi selalu terkait dengan tindakan invasi atau agresif militer. Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah suatu negara lain atau wilayah lain. Dengan maksud menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa.

Tujuan invasi itu adalah skala yang besar dan jangka panjang. Dibutuhkan suatu pasukan yang besar untuk mempertahankan daerah yang diinvasi atau dianeksasi. Lebih sering diklasifikasi sebagai serbuan, skirmis atau serangan invasi. Jadi, istilah ekspansi dan aneksasi merupakan simbol dari sehelai kertas. Aneksasi adalah pemaksaan kehendak dari satu pihak. Aneksasi berlawan dengan integrasi. Integrasi terjadi melalui konsensus sosial dari kedua pihak dalam posisi yang sama. Sedang aneksasi tidak. Dikaitkan dengan konteks Papua dalam Indonesia sulit dihindari dengan retorika apapun. Fakta dan bukti-bukti dapat meyakinkan kita bahwa telah terjadi sebuah aneksasi. Dimana Indonesia secara paksa menyerang dan menganeksasi Papua Barat. Maklumat Trikora dan agresi Mandala sebagai aksi invasi militer di Papua. Memperjelas argumentasi ini dibangun berdasarkan ada empat alasan.

Alasan pertama, tipis akhir langkah pertama. Fakta bahwa dari tahun 1950 hingga 1962 pemerintah Indonesia menekan rakyat Papua dan pemerintah Belanda untuk merebut Papua Barat dari kekuasaan Belanda. Tekanan ini dilakukan melalui berbagai macam cara seperti infitrasi, propaganda, mobilisasi masa, diplomasi politik, perundingan, dan sebagainya. Tetapi desakan pertama tersebut tidak berhasil. Karena Papua Barat bukan merupakan bagian dari Asia tetapi terpisah yaitu Melanesia. Karena itu, pada 1961 mengumumkan kemerdekaan Papua Barat. Tetapi setelah Indonesia merasa desakan pertama di atas tidak berhasil dan langkah terahir yang ditempuh adalah diselesaikan melalui invasi militer untuk penalukkan Papua Barat pada 1 Mei 1963 melalui maklumat Trikora dengan agresif militer yang disebut Mandala.  

Alasan kedua, propotisi ekspansionis. Fakta bahwa kebijakan pemerintah Indonesia selalu bergantung pada keinginan propotisi ekspansionis. Indonesia sudah pernah mendemonstrasikan itu dalam menyerbu Timor Timur, konfrontasi dengan Malasya pada 1963 – 1966 dan kampanye sebelum menguasai Papua Barat dari tahun 1950 hingga 1962, dan akhirnya benar-benar terbukti menaklukan Papua Barat pada 1 Mei 1963 melalui TRIKORA. Alasan kedua ini tentu saja berdasarkan bukti historis ekspansionisme Indonesia.

Ketika melihat alasan kedua ini merupakan satu rangkaian ihwal, tiga episode yang mendemonstrasikan di sekitar daerah-daerah perbatasan langsung dengan Indonesia, untuk mengarahkan penambahan atau perluasan wilayah. Di mana dengan mudah melompot ke wilayah lain, karena itu bukti bahwa Indonesia membuat konstitusi teritorial ekspansionisme. Ketika kita menguji motivasi dan dinamika politik dibalik dari setiap episode itu, dapat ditemukan bahwa bagaimanapun juga Indonesia didefinisikan sebagai ekspansionisme teritorial (territorial expansionism). Karena ketiga episode tersebut di atas jelas bahwa tidak ditemukan sesuatu faktor penyebab yang signifikan.

Dasar utama mereka terletak pada teori pembentukan negara “Indonesia Raya” atau ”greater Indonesian” suatu teori yang berasal dari Muhamad Yamin dan Presiden Indonesia pertama Sukarno dan tentu saja para pemimpin lain negara ini. Oleh karena itu, terus menerus memperluas batas nasional sesuai dengan batas historik dalam imperium kuno seperti Majapahit atau Sriwijaya. Tentu saja suatu fakta sejarah yang tidak benar dan salah besar karena teori tersebut sama sekali tidak terbukti dan salah besar.   

Alasan ketiga, analogi dengan fasisme. Adalah di mana paling sering menghadapi diantara kritikus radikal dari pemerintah Indonesia, yang oleh banyak orang disebut analogi fasisme. Alasannya adalah pernyataan cenderung ekspansionis itu tidak dapat dipisahkan untuk membangun struktur karakteristik militer atau authoritarian atau resim fasisme itu. Sejak Indonesia dibentuk hingga sekarang, tak dapat disangkal bahwa Indonesia sangat authoritarian, pemerintah basis militer (army-based government), yang dianggap selama ini ekspansionis dan agresif. Hampir sama dengan Mussolini di Italia atau Hitler di Jerman, atau Jepang sebelum usai perang.

Karena ideologi militeristik dan imperialistik, hal ini lebih kompleks karena kekuasaan militer mengendalikan sosial politik di Indonesia. Dasar karakteristik inilah Indonesia menyerbu dan menaklukkan Papua Barat melalui aksi militer. Fakta bahwa di Papua Barat, produk karakteritik fasisme ini tampil dalam bentuk pernyataan dan tindakan yang selama ini dianggap sangat militeristik. Tentu saja ini semua adalah produk dari resim fasisme tersebut yang dianggap fasistik dan provokatif.

Alasan keempat, expansionist Designs. Argumentasi ini tidak terlepas dari beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Indonesia selain mempunyai pengalaman historis ekspansi dan struktur karakteristik militer yang authoritarian atau resim fasisme juga memiliki jumlah personel militer yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik khususnya Kepulauan Melanesia, Polinesia dan Mikronesia (diluar teritorial Amerika). Dari segi penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang siap memobilisasi. Karena karakteristik mereka telah terbentuk resim fasisme melalui milisi. Di mana fakta ini dapat dilihat dari berbagai aksi yang pernah terjadi misalnya Timor Timur pasca referendum 1999, kasus Ambon dan Moso. 

Desain ekspansi Indonesia ini dapat diketahui dari berbagai sumber bacaan dan referensi yang tersedia. Dalam tulisan-tulisan ini secara jelas dapat menunjukkan motivasi dan desain Indonesia untuk berekspansi ke kawasan-kawasan lain yang telah disebutkan dalam teori greater Indonesian itu. Dalam Mackie (1986), telah membongkar motivasi dan desain Indonesia yang berekspansi ke Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Setelah mereka berhasil  menganeksasi Papua Barat bagian barat pulau New Guinea ini. Dengan itu, dia dengan mudah melompat ke bagian timur di Papuan New Guinea.

Fakta bahwa pemerintah Indonesia menekan Papua New Guinea membantu dari segi kemiliteran dengan kesepakatan mencoba membatasi perlawanan rakyat Papua Barat dan masalah lintas batas yang tidak mencari tempat berlindung di wilayah timur. Beberapa tahun terakhir ini pesawat-pesawat militer Indonesia melewati batas lintas dan terakhir dua pesawat tempur Indonesia mengindimasi pesawat sipil PNG membawa perdana menteri dari Singapura. Ini sebagai deretan permintaan pertama. Kalau permintaan ini ditolak dari permulaan, ultimatum terakhir adalah aneksasi Papua New Guinea secara keseluruhan. Karena Indonesia tidak punya alasan lain yang bisa dipercaya untuk lebih banyak desain buruk lain.

Kembali kepada penciptaan teori Indonesia Raya itu sendiri didasari oleh dua asumsi yakni historis imperium kono Sriwijaya-Majapahir dan penyebaran bahasa. Kedua asumsi tersebut digunakan Muhamad Yamin dan Sukarno dalam kampanye menciptakan teori Indonesia Raya. Penyebaran bahasa yang dimulai dari Madagasgar di ujung benua Afrika ke arah barat Kamboja utara, meliputi kepulauan Polinesia hingga di Kepulauan Fiji ujung timur Melanesia disebutkan dalam teori itu.

Hal ini dapat dilihat ketika Yamin mempromosikan teori tersebut dalam berdebatan di bulan Juni 1945 kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam teori ini wilayah yang merupakan bagian dari Indonesia Raya itu dimulai dari Madagasgar, ke arah barat di Kamboja utara, Thailand, Borneo utara dan Malaya, Jepang, Filipina, Timor Timur dan Papua Barat. Tetapi di mana dalam berdebatan tersebut Muhamad Yamin dan Sukarno mendukung teori ini sedangan Mohamed Hatta dan Agus Salim menolaknya.     

Setelah Indonesia terbentuk wilayah-wilayah yang masuk dalam teori itu tidak berhasil merebut semuannya. Teritorial-teritorial itulah telah menjadi desain ekspansi Indonesia jangka panjang. Hal ini bukan tidak mungkin, Indonesia hendak mewujudkan motivasi itu salah satu desain adalah diusahakan untuk mengeksploitasi sentimen nasionalis pada basis untuk kebesaran historis. Dalam indokrinasi pengajaran sejarah dan patriotisme Indonesia di sekolah-sekolah, akademik militer dan di berbagai pelatihan atau kursus, yang dapat dipastikan berlanjut untuk mempersatukan dengan elemen “fantasi Yaminisme” itu. Kemudian dipelihara dan dibangun sebagai suatu paham dasar bergerakan ekspansi untuk mewujudkan teori “greater Indonesian” itu.

Kini ideologi muncul dengan beberapa partai politik di Indonesia semisal Gerindra. Dalam berbagai kajian menunjukkan Papua secara geologis, geografis, kultural dan historis tidak memiliki ikatan tertentu dalam struktur secara internal. Dalam berbagai konspirasi internasional atas papua pun bangsa Papua sebagai subjek tidak dilibatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan fakta-fakta itu dapat meyakinkan kita bahwa Papua di dalam NKRI adalah sebuah fakta ANEKSASI.

oleh Ibrahim Peyon