Staf Komnas Hamda Dianiaya Aparat

“Sebagai pimpinan, saya tidak bisa menerima penganiyaan staf saya seperti itu”, ujar Frits Ramandey mengenai penganiayaan staf Komnas HAM Daerah Papua yang dilakukan oleh anggota polisi di Waena, 18 Mei 2017 lalu. Hingga kini penyelesaiannya belum jelas.    

Nareki Kogoya. Staf Komnas Ham Daerah Papua, yang dianiaya aparat. foto Paskalis Keagop/tspp.

PERISTIWA penganiayaan staf Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Daerah Papua yang dilakukan oleh anggota polisi terjadi pada Kamis, 18 Mei 2017 pukul 05.00 pagi di Waena, Jayapura.

Pagi itu, polisi melakukan penggrebekan di sebuah rumah warga di perumahan pemerintah daerah Bumi Perkemahan Waena, yang diduga sebagai tempat tinggal pelaku pembunuhan, Sumardi, dosen Universitas Cenderawasih Jayapura di tikungan Gedung Pramuka Waena, pada 11 Mei pukul 01.00 dini hari.

Kamis, 18 Mei, korban penaniayaan atas nama Nareki Kogoya, staf Komnas HAM Daerah Papua tidur di rumahnya, yang bersebelahan dengan rumah yang menjadi target penggeledahan polisi.

Penggeledahan dilakukan pukul 05.00 pagi, terdengar agak gaduh karena bunyi mobil dan teriakan orang-orang di luar rumahnya, sehingga korban kaget bangun dari tidurnya. Ia melihat ada banyak orang di rumah sebelah yang penghuninya kebanyakan mahasiswa.

Korban melihat, polisi menarik keluar para penghuni rumah ke halaman, sebagian dari mereka dipukul anggota polisi yang berpakaian preman.  Mereka yang kena pukul ada empat orang. Yaitu Etinus Kogoya (18) mahasiwa USTJ, Tim Wenda (19) dan Marton Wenda (18), keduanya mahasiswa Fakultas Fisip Uncen Jayapura, serta Narius Kogoya (32) PNS Kabupaten Lanny Jaya yang sedang berobat di Jayapura, yang menginap di rumah itu.

Keempat orang itu dipukul dan diiterogasi oleh anggota polisi yang berpakaian preman. “Saya kaget keluar dari rumah. Saya katakan, bapa-bapa sabar. Anak-anak mahasiswa itu, mereka tidak tahu masalah. Kita  sama-sama akan mencari pelaku, karena pelaku tidak ada di sini”, ujar Nareki kepada anggota polisi.

Saat berkata begitu, dua anggota polisi langsung mengarah ke dirinya dan menginterogasi dengan kata-kata: “Kamu tahu pelaku pembunuh? Ko siapa? dan siapa pelaku, yang ko tahu? Ko jawab!” jawabnya, “saya Nareki Kogoya, Pegawai Komnas Ham Papua. Kita sama-sama bekerja penegak hukum dan HAM, maka untuk mengungkapkan kasus ini  kita bekerja sama-sama”, ujarnya kepada polisi.

Walau Nareki telah menyebut identitas dirinya, dan menyatakan ia tidak tahu dengan perisitiwa pembunuhan hari itu, karena hari kejadian, ia tidur di kantor. Namun anggota polisi tidak ambil pusing dengan penjelasannya. Malah, mereka berempat, yakni Tim Wenda, Etinus  Kogoya, Marton Wenda dan Nareki Kogoya dinaikkan ke mobil dan dibawa ke Polsek Heram, Waena.

Selama berada di Polsek, mereka diinterogasi berbagai hal terkait dengan pembunuhan dosen Uncen di Waena. Dalam interogasi, polisi juga menyebut nama-nama orang yang diduga sebagai pelaku, tapi Nareki dan ketiga adiknya menyatakan tidak kenal nama-nama orang yang disebutkan polisi. Namun mereka menyatakan bersedia bekerjasama dengan polisi untuk menangkap para pelaku. Tapi polisi tidak mau, malah mereka dituduh melindungi pembunuh Sumardi.   

Setibanya di Polsek Heram, mereka dimasukkan ke sel masing-masing dan dimintai keterangan hingga pukul 07.00 pagi. Setelah itu, mereka diberi sarapan, makan kue dan minum. Saat itulah datang seorang anggota polisi dan meminta Nareki untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada siapapun. “Bapa jangan lapor  kemana-mana ya. Kalau ko lapor, kami akan jebak ko satu pasal dan akan kami penjarakan pak Kogoya. Jadi tolong ya?”, kata salah seorang anggota polisi kepada Nareki.

Nareki Kogoya memberikan keterangan dua kali, yaitu di Polsek Heram dan di Polresta Jayapura, tapi menolak menandatangani berita acara yang dibuat polisi.

Atas kejadian itu, Komnas HAM Daerah Papua melaporkan kasus penganiayaan polisi terhadap stafnya ke Bagian Propam Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar saat ditemui di Gedung Negara Angkasa Jayapura mengatakan kasus sedang dalam proses hingga tuntas.

Nareki yang sudah sembilan tahun bekerja di Komnas HAM Daerah Papua itu berharap perlu ada aturan hukum untuk melindungi pekerja HAM. Bukan berarti pekerja HAM itu kebal hukum, tapi setiap warga negara wajib menghormati hukum di negaranya. “Kasus yang saya alami, saya diperlakukan seolah-olah saya pelaku kejahatan. Karena itu, saya harap harus ada perubahan di kemudian hari yang terjadi di negara ini”.

Frits B. Ramandey. Plt. Kepala Sekretariat Komnas Ham Daerah Papua. foto Paskalis Keagop/tspp.

Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM Daerah Papua, Frits B. Ramandey, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan sebagai pimpinan lembaga Komnas HAM Daerah Papua, sudah berkoordinasi dengan Kapolresta Jayapura. Kasus itu telah dilaporkan ke Propam Polda Papua, dan berharap bisa segera diproses. Siapapun dia, apakah itu anggota Komnas HAM atau siapapun dia, itu tidak kebal hukum. Kalau yang bersangkutan itu dituduh, dicurigai? Itu silakan saja untuk dimintai keterangan. Tapi  bukan dengan cara dianiaya.

“Kita anggap yang dilakukan anggota polisi kepada staf Komnas HAM itu di luar prosedur tetap. Kalau anggap polisi punya diskresi ya, tapi kalau yang bersangkutan sudah mengaku sebagai anggota staf Komnas HAM dan sudah bersedia bekerjasama dengan anggota kepolisian, sebaiknya dia tidak boleh lagi mendapat intimidasi dan penganiayaan. Kalau ini tidak diselesaikan, akan menjadi preseden buruk bagi kerja-kerja anggota Komnas HAM dan aktivis HAM, dan lainnya di waktu mendatang”, jelas Frits.

Polisi punya kepentingan untuk meminta keterangan sebanyak-banyaknya kepada siapapun, termasuk staf Komnas HAM. Tapi jangan dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

“Tentu kita menolak. Penganiyaan itu membuat dia berdarah. Karena penganiayaan secara fisik. Sehingga ia menderita luka di bibir sebelah atas pecah. Kita sudah lapor ke Propam Polda Papua, dan sudah mendapat atensi dari Kapolda Papua dan juga dari Kapolri memberi atensi untuk segera diselesaikan. Ketua Komnas HAM RI juga sudah komunikasi dengan Kapolri, dan Kapolri sudah memberi atensi terhadap Polda Papua untuk segera diselesaikan”.

Kalau polisi lambat menyelesaikan kasus penganiayaan ini, Komnas HAM Papua akan meminta bantuan Kompolnas untuk menanganinya. “Tapi sekali lagi, kita percaya polisi tidak mungkin akan lambat karena ini dalam kerangka menjaga citra lembaga kepolisian”, ujar Frits Ramandey.

Kasus penganiayaan staf Komnas Hamda Papua oleh polisi terjadi pada 18 Mei 2017 lalu dan hari itu juga sudah dilaporkan ke Bagian Propam Polda Papua. Namun hingga kini belum jelas proses penyelesaiannya.

paskalis keagop

Bentrok Oneibo Berdampak Luas

Kasus bentrok antara masyarakat Kampung Oneibodengan anggota Brimob BKO Polsek Tigi Kabupaten Deiyai berdampak luas. Tidak hanya mendapat perhatian luas dari masyarakat, tapi lima anggota polisi terancam dipecat dari kesatuannya.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. foto Paskalis Keagop/tspp.

KASUS bentrokan itu bermula pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu. Hari itu, ada seorang warga Kampung Oneibo Distrik Tigi yang sedang mencari ikan di kali tenggelam, sehingga beberapa warga di sekitar membantu menyelamatkan korban lalu membawanya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Paniai di Enarotali. Karena jaraknya jauh, sehingga seorang guru datang minta tolong ke kepala tukang PT. Putera Dewa Paniai bernama Yohanis Randa untuk mengantar korban ke rumah sakit menggunakan mobil perusahaan.

“Tapi Yohanis tidak berani mengantar orang sakit karena kondisinya sudah sekarat. Dan dia berpikir jika diantar, jangan sampai yang bersangkutan meninggal di jalan lalu masyarakat balik menuntut dirinya”, jelas Kabid Hums Polda Papua, Kombes Pol. A. M. Kamal di Jayapura, 2 Agustus lalu.

Karena Yohanis tidak mau tolong, guru itu pergi mencari mobil di tempat lain yang lebih jauh. Setelah mendapatkan mobil, mereka mengantar korban tenggelam ke rumah sakit di Enarotali yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kejadian.

Frits B. Ramandey. Plt. Kepala Sekretariat Komnas Ham Daerah Papua. foto Paskalis Keagop/tspp.

Setibanya di rumah sakit, dokter yang menanganinya menyatakan korban telah meninggal. Lalu masyarakat bawa kembali jenazah ke Waghete, Ibukota Kabupaten Deiyai. Kejadian itu membuat orang marah. Mengingat tenda perusahaan dekat dengan rumah korban, sehingga menurut warga, jika karyawan perusahaan itu menolong secepatnya mengantarkan ke rumah sakit menggunakan mobil, mungkin korban bisa tertolong.

Tapi karena lambat, korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Akhirnya, warga marah dan melempari kamp perusahaan dengan kayu, batu dan alat tajam lainnya serta memukuli karyawan.

Sehingga karyawan lapor ke Site Manajer PT. Putera Dewa Paniai, Aldi, dan langsung melaporkannya ke anggota Brimob BKO Polsek Tigi. Namun jumlah personilnya kurang, Danton Brimob, Iptu Aslam Djafar melapor ke Polsek Tigi terkait adanya penyerangan karyawan di kamp perusahaan kontraktor yang sedang mengerjakan proyek jembatan.

Masyarakat Paniai di Enarotali menyambut kunjungan Gubernur Papua Barnabas Suebu dengan tarian adat saat melakukan Turun Kampung ke kabupaten itu pada 2008. foto Paskalis Keagop/tspp.

Tak lama kemudian anggota Polsek Tigi sebanyak delapan orang ditambah sembilan  anggota Brimob dipimpin Kapolsek Tigi, Iptu H. M. Raini dan Danton Brimob Iptu Aslam Djafar bersama karyawan perusahaan datang ke tempat kejadian untuk negosiasi dengan masyarakat.

“Waktu menggerakan Brimob itu yang terjadi ekskalasi antara masyarakat dan Brimob kemudian terjadi lempar-lempar dan tembak-tembak, mengakibatkan ada orang menderita luka-luka dan ada yang meninggal dunia”, jelas Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM Daerah Papua, Frits B. Ramandey di ruang kerjanya, 9 Agustus lalu.

Anggota polisi yang hendak negosiasipun panik dan kesulitan mengendalikan emosi warga yang semakin brutal. Akhirnya, aparat mengeluarkan tembakan peringatan yang diarahkan ke atas dan ke tanah untuk menghentikan bentrokan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. A. M. Kamal mengatakan, peluru yang ditembakan ke tanah itu terpantul dan mengenai sembilan warga sipil, yang mengakibatkan seorang bernama Yulius Pigai meninggal dan delapan warga lainnya menderita luka berat dan ringan. Tiga korban luka berat telah dikirim menjalani perawatan di RSUD Nabire. Tapi dua korban atas nama Derianus Pikey dan Yohanis Pakage dirujuk ke RSUD Dok 2 Jayapura, Jumat 4 Agustus untuk perawatan lebih intensif. Sedangkan empat lainnya telah dipulangkan ke rumah usai perawatan.  

Selain warga sipil, sebanyak delapan anggota polisi juga menderita luka akibat kena lemparan batu, kayu dan alat tajam lainnya serta kaca belakang mobil patroli aparat pecah kena lemparan warga.

Kejadian itu membuat sebagian orang di Jayapura marah dan turun menggelar aksi di kantor DPR Papua, pada Selasa 7 Agustus lalu. Massa yang tergabung dalam Solidaritas HAM Masyarakat Papua meminta kasus penembakan di Onebo harus segera dituntaskan, sebab selama ini beberapa kasus serupa yang terjadi di wilayah itu tak kunjung tuntas.

Ketua Dewan Adat Meepago, John Gobay juga menyayangkan kejadian itu. “Jika hari itu, kepala tukang bersedia mengantar orang sakit yang minta tolong ke rumah sakit, kemungkinan peristiwa itu tidak terjadi”.  

Semua anggota kepolisian yang berada di lapangan saat kejadian telah dimintai keterangan dan sebanyak sembilan anggota Brimob BKO diajukan dalam sidang kode etik di Mapolda Papua. “Kita akan mengecek proyektil yang bersarang di tubuh korban, apakah menggunakan peluru tajam atau peluru karet. Namun hingga kini belum bisa mengecek proyektil itu karena belum ada persetujuan dari keluarga”, ujar Kamal.

Kapolda Papua Irjend Pol. Boy Rafli Amar mengatakan jumlah aparat yang terlibat dalam bentrokan dengan warga di Kampung Oneibo saat itu sebanyak 17 personil, terdiri dari 8 anggota Brimob dan 9 anggota Polsek Tigi. Mereka diduga melanggar Standar Operasional Prosedur Polri. Pelanggaran SOP itu berupata tidak adanya koordinasi antara Kapolsek Tigi Iptu Maing Raini dengan Kapolres Paniai AKBP Supriyagung sebelum terjun ke lokasi bentok serta  tidak menempuh upaya negosiasi sebelum melepaskan tembakan peringatan dan penggunaan senjata api secara tidak terkontrol.

Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Komnas HAM Daerah Papua, Frits B. Ramandey mengatakan dari hasil gelar perkara dan hasil kunjungan lapangan menunjukkan bukti yang cukup untuk dinaikan statusnya. Karena cukup punya tiga fakta penting, yaitu ada orang meninggal, ada tempat kejadian perkara, dan ada orang meninggal, serta ada barang bukti berupa panah, busur, batu-batu, kayu, besi, senjata, selongsong peluru yang diduga mengakibatkan ada orang meninggal.

Sebagian wilayah kota Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai. Foto diambil dari dalam pesawat sebelum mendarat oleh Paskalis Keagop/tspp.

Kapolda Papua Boy Rafli Amar telah menarik Danton Brimob bersama anggotanya ke Jayapura dan memutasikan Kapolsek Tigi. “Saya telah menginstruksikan kepada aparat Bidang Profesi dan Pengamanan Polda untuk segera menggelar sidang kode etik bagi sembilan personil tersebut”.

Sidang kode etik profesi Polri dimulai digelar pada 9 – 30 Agustus di Aula Rasta Samara Mapolda Papua. Sebanyak sembilan anggota dihadapkan dalam sidang itu, dan empat polisi dinyatakan bersalah, yaitu Aipda ES, Bripka VM, Iptu AD dan Iptu MR.

Saat bentrok, Aipda ES dan Briptu VM mengeluarkan tembakan dengan menggunakan peluru tajam tanpa perintah dari komandannya. Sedangkan Iptu AD berperan sebagai Danton Brimob menempatkan anggotanya di lokasi kejadian tanpa izin pimpinannya, dan Iptu MR selaku Kapolsek Tigi meninggalkan lokasi kejadian tanpa memperhatikan anggotanya yang sedang berhadapan dengan massa.

Dalam sidang, tiga anggota polisi: Aipda ES, Bripka VM, dan Iptu AD mendapat sanksi dipindahkan ke fungsi tugas yang berbeda bersifat demosi selama kurang dari setahun. Sementara Iptu MR, mendapat sanksi dipindahkan ke jabatan yang berbeda bersifat demosi selama sekira setahun. “Mereka dinyatakan bersalah karena perbuatan mereka sebagai perbuatan tercela dan diwajibkan meminta maaf secara lisan”, ujar Kombes Pol. Alfred Papare yang memimpin Sidang Kode Etik Polri, pada 30 Agustus lalu.

Sedangkan lima anggota lainnya dinyatakan tidak bersalah, karena mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan ke tanah menggunakan peluru hampa dan karet atas permintaan komandannya, Iptu AD, yaitu Aiptu MS, Briptu E, Briptu A, Briptu EA dan Briptu RR. “Sehingga tindakkan yang mereka lakukan sesuai prosedur kode etik anggota Polri”, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. A. M. Kamal di Mapolda Papua usai sidang.   

Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar sejumlah regulasi, yaitu Pasal 7 Ayat 1 huruf b dan c serta Pasal 13 Ayat 1 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri. Menurut peraturan ini, setiap anggota dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan tugas polisi.

Frits Ramandey meminta pemerintah daerah segera melakukan pemulihan terhadap masyarakat, dukungan terhadap para korban, pembiayaan dan sebagainya, sehingga penanganannya bisa berjalan cepat. Sebab kasus Oneibo mendapat perhatian luas dari daerah maupun tingkat nasional.

paskalis keagop