Harus Ada Sinkronisasi Antardinas

■Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Yalimo,  

Didimus Wandik

Daerah ini baru, perlu pembinaan terus-menerus. Dalam pelaksanaan, pasti ada yang berhasil,  ada yang tidak.

POTENSI lokal di Yalimo cukup banyak dan harus dikembangkan, terutama potensi-potensi unggulan. Barang kebutuhan pada umumnya masih dipasok dari luar.  Walau sudah dijual di kios-kios, jumlahnya masih terbatas dan cukup mahal.

Didimus Wandik. Kepala Dinas UKM Yalimo. foto Joost Mirino/tspp.

Ketika saya (Didimus Wandik) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kami bekerja sama dengan pedagang menyiapkan Izin Usaha Perdagangan dan Sutat  Izin Tempat Usaha serta melakukan pendekatan dengan bank untuk meminjamkan modal usaha. Pinjaman bank  tidak besar, hanya Rp 250 ribu. Namun, itu menandakan adanya kepercayaan dari bank. Pertumbuhan ekonomi di Elelim berangsur membaik karena ada pertambahan modal dan barang yang masuk.

Selain itu, pemerintah juga menjamin kondisi daerah yang memungkinkan pelaku  usaha bergerak dengan baik.  Dengan pihak pedagang, baik pedagang lokal maupun yang dari luar, Dinas UKM mengadakan pertemuan.

Waktu saya masih di Perindustrian dan Perdagangan, jumlah pedagang masih sedikit. Sekarang pedagang dari luar berangsur masuk setelah melirik peluang usaha di sini. Ini tampak dari mulai munculnya tempat-tempat usaha atau dari surat izin usaha baru yang  diajukan. 

Hasil pertanian masyarakat Yalimo. foto Paskal Keagop/tspp.

Untuk menjaga pemerataan dan khususnya keberpihakan kepada pedagang lokal di Elelim, kami mengatur agar pasar tradisional hanya boleh digunakan pedagang lokal. Pedagang dari luar diminta pengertiannya akan hal ini. Sewaktu saya kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, saya komit bahwa hasil bumi setempat hanya boleh dijual warga lokal. Pedagang dari luar bebas menjajakan apa saja barang-barang industri tempat-tempat jualan mereka.

Kebijakan ini kami ambil berdasarkan kesepakatan demi menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang bisa saja merebak. Proteksi ini, termasuk, misalnya,  jual-menjual pinang. Penyalur pinang memang dari luar, tapi saya bilang, “Kalau bisa, kita  kasih ke orang Papua sendiri  yang bawa datang dari Jayapura atau tempat-tempat lain,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Didimus Wandik, kepada Tabloid Suara Perempuan Papua di Elelim, Rabu 20 Juni 2018.  

Bukannya mau mendiskriminasi, tapi  demi kenyamanan. Kalau di kota, silakan tapi kalau di kampung, kasih kesempatan buat orang-orang sendiri.  

Kami mensosialisasikan bahwa di kota, kita tidak bisa membatasi orang. Siapapun punya hak untuk berdagang. Yang penting jangan melulu mengedepankan motif ekonomi, tapi  juga mempertimbangkan pembangunan daerah. Misalnya, jangan karena mau mencari untung, barang kedaluwarsa pun masih dipajang di kios-kios.

Khusus untuk orang Papua, ada bantuan dari dana Otsus untuk pengembangan pekonomian masyarakat. Karena itu, waktu saya masih di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kami mendata para pelaku usaha kecil di distrik-distrik. Lalu menunjang mereka dengan bahan-bahan kebutuhan pokok dan melakukan pembinaan. Kami bangun tempat jualan. Hal itu dilanjutkan kepala dinas yang baru. Di Dinas Koperasi dan UKM, juga kami terus melakukan pembinaan untuk UKM.

Setelah saya dipindahkan  dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Koperasi dan UKM, kami fokus membentuk koperasi. Semuanya, ada 11 koperasi. Masing-masing beranggotakan sekira 20 orang. Jadi, katakanlah ada 220 anggota. Kalau UKM, hampir 600. Baik Papua maupun non-Papua. Koperasi-koperasi itu menyebar di distrik. Dinas Koperasi dan UKM sudah melakukan pendataan dan monitoring tahun ini (2018).

 Kami melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan.  Karena di sini kadang koperasi tidak bisa dibedakan dengan kios. Kami memberikan pemahaman agar mereka bisa membedakan dan mengelola.

Di titik-titik yang susah dijangkau bahan-bahan kebutuhan pokok, kami menyediakan koperasi di situ. Bahan-bahan kebutuhan yang disediakan di koperasi-koperasi kami adakan dengan dana hibah dari Otsus. Kami mendistribusikannya ke koperasi-koperasi. Masyarakat bisa berdagang dan membeli di situ dengan harga yang murah.

Tapi, namanya juga sesuatu yang baru, ada yang berhasil, ada yang tidak. Mungkin karena kekurangpahaman. Tapi tugas kami untuk memberikan bantuan dan pembinaan.

Lokasi persawahan padi di Elelim, Kabupaten Yalimo. foto Paskal Keagop/tspp.

Potensinya di Kabupaten Yalimo cukup besar. Ada jenis kopi yang bisa tumbuh di daerah berhawa panas, ada yang bisa dikembangkan di daerah berhawa sejuk. Dinas Pertanian mulai mengembangkan beberapa hektare setiap tahun. Di sini juga ada sagu, khuss di kawasan yang berair. Kalau di pesisir kan tumbuh di daerah-daerah rawa yang luas.

Lalu, ada buah merah. Hanya Dinas Koperasi dan UKM belum fokus mengarahkan pelaku-pelaku usaha konsentrasi mengurus itu. Mudah-mudahan nanti kami dan rekan-rekan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencoba.

Ada juga nenas, yang cukup potensiil. Kami pernah dua kali mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber dari Balai Perindustrian Provinsi Papua. Mereka mengatakan, nenas di sini bagus dan perlu dikembangkan. Dan kami sudah merekomendasikannya. Dalam pembahasan Otsus baru-baru, kami lihat sudah dimasukkan, dan mungkin akan diwujudkan.

Program Dinas Koperasi dan UKM ke depan baru kami ajukan dalam pembahasan Otsus. Kami ada subsidi dari dana hibah Otsus untuk membeli hasil bumi dari kampung-kampung. Hasil kebun masyarakat kami jual ke mama-mama Papua untuk dikelola.

Ini  yang akan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena hasil mereka  susah dipasarkan keluar. Kadang rusak atau hanya dijadikan pakan ternak.  Pemerintah provinsi menyetujuinya dalam pembahasan Otsus. Tahun depan (2019) kami bisa laksanakan.

Untuk sejumlah pelaku usaha, kami topang dengan pelatihan, seperti untuk mama- mama Papua. Bagaimana cara menjajakan barang dan mengelola uang.

Tapi, Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa jalan sendiri, karena ada keterkaitan pengembangan ekonomi dengan dinas dan instansi lain, seperti Dinas Pertanian,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas-dinas ini berapat bersama membahas apa andil masing-masing.

Misalnya, bagaimana reka-rekan di Dinas Pertanian merencanakan pengembangan produk-produk unggulan yang ada. Lalu, bagaimana tim dari Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengatur pengelolaan hasil produksi.

Buah merah, misalnya. Pihak yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan dan penanaman atau budi daya adalah Dinas Pertanian. Juga pengembangan sayur dan buah-buahan. Kalau menyangkut produksi, Dinas Koperasi dan UKM berperan di situ. Kami tampung lalu kirim ke Wamena atau Jayapura untuk dijual. Sementara yang menyiapkan tempat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ada kegiatan industri yang pernah kami coba dengan dana hibah dari Otsus, seperti pabrik tahu. Hanya saja, tidak berlanjut karena tidak ditunjang dengan bahan baku produk sendiri. Dana hibah miliaran itu kami gunakan menyiapkan tempat, mesin,  tenaga pelatih dan bahan baku kedelai dari Surabaya. Kami beli bahan baku dari luar karena Dinas Pertanian belum bisa menyiapkan bahan baku sendiri melalui penanaman.

  Uang Otsus untuk pengembangan ekonomi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM, hanya untuk membiayai ekonomi masyarakat Papua, tidak bisa untuk lain-lain, seperti belanja pegawai. Karena petunjuk teknisnya memang begitu. Jadi, kami siapkan barang dan tempat. Daerah ini baru, perlu pembinaan terus-menerus.  

Mengenai harga-harga, banyak konsumen mengeluhkan kemahalan barang-barang di pasaran. Contohnya, bensin perliter Rp 25.000. Kami belum melakukan pengawasan. Mungkin Dinas Perindag yang melakukan pengendalian. Dinas Koperasi dan UKM hanya membina dan mengawasi, termasuk barang kedaluwarsa.

Harga bahan bakar minyak di Jayawijaya saja tidak stabil, apalagi di Yalimo. Bensin eceran juga dijual eceran oleh pedagang. Di Abenaho, warga asli juga jual bensin dan solar. Mereka juga dapat bantuan modal usaha dari pemerintah daerah.

Noken adalah salah satu mahar di Pegunungan Tengah. Yang berukuran besar harganya bisa Rp 1 juta. Kalau noken yang dikerjakan mama-mama ini banyak, bisa juga dipamerkan di luar daerah.

Kami berharap ada pembicaraan dan sinkronisai lintas-SKPD. Jangan karena ego SKPD masing-masing, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Contoh kasus, pabrik tahu tadi. Kami sudah siapkan tempat dan fasilitas, tapi beli kedelai masih dari luar. Seharusnya Dinas Pertanian bisa menyiapkan bahan baku melalui program penanaman kacang kedelai.     Khusus untuk kopi, kalau bisa dibikin areal yang luas dan produksi yang banyak. Ke depan, ada koperasi khusus kopi. Tapi,  itu tadi: sinkronisasi. Supaya bisa menanam sendiri, memproses sendiri, menjual sendiri. Dengan begitu, bisa ditaksir pengeluaran dan manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah.

paskal keagop, gabriel maniagasi, joost mirino, alfonsa wayap

Ikan Gabus Terancam Punah

Ikan gabus Danau Sentani terancam punah karena dilahap gabus toraja dan lohan. Kedua ikan asing ini adalah predator kejam.

KALAU dulu ikan gabus asli Danau Sentani mudah diperoleh di pasar-pasar tradisional ataupun dijajakan masyarakat di kota Sentani. Sekarang, ikan ini semakin sulit diperoleh, karena nyaris punah di habitatnya sendiri.

Siapa sangka ikan gabus yang merupakan endemik asli Danau Sentani, saat ini terancam punah di habitatnya sendiri, karena ekosistem tempatnya berkembangbiak tidak aman baginya. Sejumlah hal telah menjadi penyebab ikan gabus, khahabey (dalam bahasa Sentani) terancam punah. Continue reading