Ternyata WTP Itu Bisa Dibeli?

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI, bukan lagi menjadi ajang penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, tapi juga sebagai peluang bisa dibarter dengan rupiah.

Hans Kaiway. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih Jayapura. foto Paskalis Keagop/tspp

PALING tidak dalam kurun kurang dari 10 tahun terakhir ini, para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pusat maupun di daerah ‘paling rajin’ memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada para pemerintah daerah khusus di Papua yang dinilai berprestasi dalam mengelola keuangan pemerintahan dengan baik.  

Ada kabupaten yang sudah terima opini WTP empat kali berturut dan ada yang baru menerima wajar dengan banyak catatan. Bagi yang menerima, itu senang. Sebab, itu menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, karena dana bisa habis terkelola dengan baik dan mencapai sasaran. Tak peduli apakah auditor itu menilai secara obyektif atau tidak?

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan tiga Auditor Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan RI, masing-masing Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli dan Jarot Budi Prabowo yang menerima suap dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu membuat kepercayaan publik terhadap pemberian opini WTP oleh auditor BPK kepada para kepala daerah rontok. Karena diketahui, ternyata pemberian opini WTP oleh auditor badan pemeriksaan keuangan milik negara itu bisa dibayar.

Ketiga auditor AKN III BPK itu disuap agar bisa memberikan opini WTP kepada Kemendes PDTT, karena saat itu Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli dan Jarot Budi Prabowo sedang mengaudit laporan keuangan Kemendes PDTT. Kementerian ini ingin mendapat opini WTP dalam laporan keuangannya, sehingga mereka membayar 240 juta rupiah kepada auditor dan ketangkap KPK. Penangkapan itu akan mengungkap bagaimana cara auditor BPK memberikan opini WTP kepada berbagai pihak. Apakah pemberian opini WTP itu memang murni karena kinerja pengelolaan keuangan atau karena auditor menjual opininya kepada yang membutuhkan?

Penangkapan para auditor itu membuat para kepala daerah, khususnya di Papua rame-rame membuat pernyataan bahwa opini WTP yang mereka terima adalah hasil kerja keras. Maklum, ada beberapa kabupaten di Papua ini yang langganan menerima opini WTP. Pada Selasa, 30 Mei 2017 lalu, sebanyak 14 kabupaten di Papua rame-rame terima opini WTP. Dari jumlah itu, sebanyak delapan daerah mendapat WTP dan enam kabupaten lainnya meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kabupaten Asmat misalnya, sudah empat kali berturut menerima opini WTP.   

Penerimaan opini WTP secara massal itu menimbulkan pertanyaan banyak pihak di Papua. Apakah itu murni atau bukan? Para kepala daerah penerima opini pun cepat-cepat lakukan klarifikasi ke masyarakat. Kota Jayapura sudah tiga kali mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua. “Peraihan opini WTP itu bukan pemberian dan bukan pembelian. Tapi itu merupakan komitmen dan hasil kerja keras dari para pimpinan organisasi perangkat daerah”, tegas Walikota Jayapura, Benhur Tommi Mano menepis tudingan publik, pada Kamis 1 Juni lalu.

Kabupaten Jayapura juga sama, sudah tiga kali terima opini WTP. Soal ini, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta para aparatur sipil negara untuk menjelaskan perihal dan manfaat penerimaan opini WTP murni kepada masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang bertanya apa manfaat dari penerimaan opini WTP. “Padahal, WTP merupakan cermin dari semakin ketatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah”.

Tujuan pemeriksaan keuangan oleh auditor BPK itu adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, dengan pengandalan sistem pengendalian interen, kepatuhan kepada undang-undang dan kecukupan pengungkapan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, Hanz Z. Kaiwai mengatakan WTP  itu satu opini dari BPK sebagai auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan itu akan dilihat, apakah sudah memenuhi kaidah dan standar akutansi pemerintah atau tidak?  Laporan keuangan juga harus berdasarkan bukti-bukti yang mendukung untuk diperiksa, kemudian auditor akan memberikan opininya.

“Jika sebelum 2010 belum ada pemerintah daerah di Papua yang menerima opini WTP, itu wajar saja, sebab di masa itu sumberdaya manusia yang mengelola keuangan pemerintah daerah belum memadai. Kapasitas mereka masih rendah. Aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah juga belum disediakan pemerintah daerah. Dan kalau sekarang ada pemerintah daerah yang menerima opini WTP, itu karena infrastruktur pengelolaan keuangannya sudah bagus”, ujar Hanz Kaiwai di kantor DPR Papua Jayapura.

Para kepala daerah berfoto bersama pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Papua usai menerima WTP. foto Dinas Infokom Kabupaten Jayapura/tspp.

Hanz menilai jika ada pemerintah daerah yang menerima opini WTP, itu menunjukkan bahwa ada perbaikan dari pengelolaan keuangan daerah. BPK memeriksa berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan, yaitu gubernur, bupati dan walikota untuk membuat laporan keuangan pemerintah daera (LKPD). LKPD ini yang akan diperiksa oleh BPK. Dokumen laporan keuangan yang akan diperiksa BPK, tidak hanya LKPD, tapi juga dokumen lainnya seperti DPA tiap OPD dan RKA. BPK akan melihat seluruh proses, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Auditor adalah sebuah profesi, sama seperti profesi-profesi lain, memiliki kode etik, sehingga auditor bekerja secara profesional tunduk dan taat pada kode etik. Seorang yang profesional akan bekerja menurut sistem dan prosedur, sehingga dia bisa mengeluarkan satu opini sebagai profesi  auditor. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengikuti standart akuntansi, harus ada neraca, dan laporan lainnya dan itu harus didukung dengan bukti-bukti.

“Kalau ada seorang auditor yang melanggar kode etik profesi, itu persoalan individu, kita tidak bisa jadikan itu untuk menilai profesi auditor secara keseluruhan. Karena, sebagai satu profesi, mereka juga akan menjaga keprofesionalan mereka  untuk bekerja berdasarkan sistem dan prosedur yang dianut profesi auditor”, ujar Hanz.

Karena itu, jika masyarakat menemukan ada oknum auditor yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik profesinya, bisa dilaporkan kepada majelis profesi auditor untuk disidangkan dan menanyakan apakah dia bekerja sesuai dengan bukti-bukti dan prosedur. “Sebab bisa saja, ada masyarakat yang tidak suka dengan kerja-kerja auditor, lalu sengaja melaporkan untuk menghambat kerja auditor dalam memeriksa laporan keuangan demi kepentingan pelayanan pemerintah kepada masyarakat”, ujar Hanz Kaiwai.

Dalam auditor sendiri memiliki pengawasan internal langsung oleh atasannya. Karena hasil audit keuangan akan dilaporkan langsung kepada pimpinannya. Pimpinan akan melakukan supervisi kepada anak buahnya. Dan secara berjenjang, hasil audit itu akan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat.

Setelah menerima hasil audit itu, DPR akan menanyakan dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti  oleh eksekutif. Masyarakat selalu tidak percaya dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit kemudian mendapatkan opini WTP. Sebab laporan keuangan dan hasil auditnya sangat rahasia, sehingga publik selalu curiga dengan penerimaan opini WTP.

Karena itu, Hanz Kaiwai menyarankan mestinya pejabat pengelola informasi daerah mempublikasikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah melalui website-website atau media massa supaya publik juga bisa tahu mengenai ikhtiar-ikhtiar pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit BPK. Ini agar masyarakat juga bisa tahu antara laporan pengelolaan keuangan yang diperiksa auditor sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jangan sampai laporan keuangannya bagus, tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan”.

paskalis  keagop  &  rosa  buttu

PLN AKAN BANGUN PLTA URYA DUA

Penerangan Listrik Negara pusat berencana membangun Penerangan Listrik Tenaga Air Urya 2 di Distrik Unurum Guay. Tapi rencana itu bakal tak mulus, karena pembangunan PLTA Urya 1 meninggalkan banyak masalah yang hingga kini tak pernah dituntaskan PLN.

Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi bersama perwakilan PLN pusat saat sosialisasi di aula lantai satu kantor bupati Jayapura, pada Jumat 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

SOSIALISASI dan konsultasi publik rencana pembangunan PLTA Urya 2 dilakukan Konsultan PLN pusat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura pada Jumat 15 Februari 2019 lalu. Sosialisasi  awal itu dihadiri perwakilan masyarakat pemilik hak ulat di Kampung Beneik dan Kampung Santosa, perwakilan pemerintah Distrik Unurum Guay, Kapolsek Unurum Guay, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, dan perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sosialisasi dan konsultasi publik itu dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan dan gambaran persoalan awal, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun jadwal konsultasi ke berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTA Urya 2 seluas 150 hektar. Luasnya sama dengan areal PLTA Urya 1. Lahan seluas ini milik lima marga di Kampung Beneik dan Kampung Santosa Distrik Unurum Guay.  

Sumber energi listrik PLTA Urya 2 akan berasal dari Sungai Sermoai di Beneik. PLTA Urya 2 ini akan terkoneksi dengan Jaringan Transmisi 70KV System Jayapura melalui Switchyard Orya 1 70KV.

Perwakilan PLN dan masyarakat Kampung Urya Dua Distrik Unurum Guay saat sosialisasi di kantor bupati Jayapura, Sentani 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

Santosa dan Beneik adalah dua kampung asli yang masuk dalam areal PLTA Urya 1 dan Urya 2. Biaya pembangunannya ditaksir sekira 340 juta Euro, yang dibiayai oleh Pemerintah Jerman.

Jika PLTA Urya 2 ini beroperasi, maka akan menghasilkan energi listrik sebanyak 14 Mega Watt. “Dampaknya sangat positif bagi pembangunan masyarakat, yaitu tersedianya peluang kerja bagi pencari kerja, pembangunan rumah-rumah kontrakan/kos, dan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar”, ujar Konsultan PLN. PLTA Urya 2 membutuhkan tenaga kerja sebanyak 298 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyarankan PLN bahwa dalam pelakanaan pembangunan PLTA Urya 2 nanti harus memperhatikan aturan pengelolaan hutan. Hak-hak masyarakat adat harus diperhatikan karena sampai sekarang masyarakat asli yang punya hak ulayat selalu bilang belum menjadi tuan di negeri sendiri. Karena itu, jangan mengabaikan hak-hak mereka. Di wilayah itu ada hutan lindung yang harus dilestarikan.

“Mulai hari ini, Jumat 15 Februari 2019 dinas teknis dampangi masyarakat adat untuk proses selanjutnya sampai PLTA Urya 2 beroperasi. Kepala Distrik Unurum Guay serta Kepala Kampung Santosa dan Kepala Kampung Beneik harus berperan memberikan informasi kepada PLN agar proses perencanaan pembangunan PLTA Urya 2 bisa berjalan lancar”.

Sekda juga mengingatkan PLN agar pemberian kompensasi terhadap masyarakat adat harus dihargai secara manusiawi. “Identifikasi persoalan dengan baik agar tidak ada yang terabaikan dan berbagai persoalan yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Urya 1 tidak terjadi lagi di waktu mendatang”, tegas Hana Hikoyabi.

Sementara Kapolsek Unurum Guay, yang turut hadir bersama masyarakat Santosa dan Beneik memperkirakan rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan timbul konflik, karena masyarakat adat merasa dirugikan dengan pembangunan PLTA Urya 1. “Karena itu, mohon dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi konflik”.

Perwakilan Pemuda Unurum Guay, menegaskan banyak proyek semacam ini yang berdasarkan pengalaman hanya tinggalkan masalah. Karena itu jangan diulang. Orang datang bicara, setelah proyek jadi mereka menghilang.

“Banyak proyek yang dibiayai dana asing hanya untuk kepentingan Jusuf Kalla dan Aburizal Bakri bersama keluarga mereka. Kita orang Papua tidak pernah dapat apa-apa. Mereka hanya datang tipu-tipu masyarakat. Ada masalah lama di pembangunan PLTA Urya 1 yang harus diselesaikan dulu baru boleh dilanjutkan dengan pembangunan PLTA Urya 2”, tegasnya.

Kepala Kampung Beneik, Petrus minta pendataan masyarakat adat pemilik hak ulayat harus dilakukan dengan baik, sebab proyek PLTA Urya 1 tidak semua masyarakat yang punya hak ulayat masuk dalam daftar penerima kompensasi. Dari lima marga, hanya tiga yang terima kompensasi, sementara dua marga tidak dapat, sehingga timbul konflik.

“Semua pihak, entah PLN pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat adat sebaiknya harus duduk sama-sama bicara selesaikan masalah PLTA Urya 1 dulu baru dimulai dengan rencana pembangunan PLTA Urya 2 yang baru, kalau tidak ini akan menimbulkan konflik di masyarakat”, tegasnya.

Perwakilan masyarakat bersama pemerintahan kampung dan distrik Unurum Guay menyimak pemaparan rencana pembangunan PLTA Urya Dua di Unurum Guay. Sentani 15 Februari 2019. foto TSPP/paskal keagop.

Sementara Kepala Kampung Santosa, Lamberth Kargualam mengatakan sosialisasi semacam ini harus melibatkan masyarakat lima marga yang punya hak ulayat seluas 150 hektar yang akan menjadi areal pembangunan PLTA Urya 2. Pengalaman pembangunan PLTA Urya 1 masyarakat pemilik tidak pernah diperlakukan dengan baik. “Kami lima marga yang punya tanah dianggap seperti binatang. Karena itu, harus dibicarakan dan diatur dengan baik agar tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Pembangunan PLTA Urya 1 menimbulkan banyak masalah yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Lima marga yang punya tanah tidak dilibatkan dalam pembangunan PLTA Urya 1”, tegas Lamberth.

Lamberth mengatakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTA Urya 1, Ted Mokay, yang gertak-gertak kami sehingga kami merasa tertekan dan terpaksa setuju dengan harga tanah Rp 10 ribu permeter. “Ini, sangat merugikan kami masyarakat adat lima marga yang punya hak ulayat. Kami tidak mau hal itu terjadi dalam rencana pembangunan PLTA Urya 2. Harga tanah permeter yang disepakati untuk membangun PLTA Urya 1 adalah 10.000 dikali luas lahan 150 meter, bayarnya sebesar 1.500.000 rupiah”.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Andreas Urunama, mengingatkan Konsultan PLN agar perlu perhatikan kearifan lokal yang saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura sedang melakukan pemetaan wilayah adat. Tim Konsultan PLN juga harus melakukan studi kajian sosial dan budaya masyarakat Papua di Universitas Cenderawasih Jayapura atau melibatkan akademisi untuk mempermudah rencana pekerjaan proyek PLTA Urya 2. Sebab, berhasil dan tidaknya rencana pembangunan PLTA Urya 2 tergantung pada penyelesaian persoalan PLTA Urya 1.

“Kalau tidak, rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan terganjal. Pembangunan PLTA Urya 1 hanya tiga marga yang diberikan kompensasi, sementara dua marga tidak menerima kompensasi. Karena itu, jangan terulang di Urya 2”, tegasnya.

Perwakilan Konsultan PLN pusat mengatakan saran masukan dari semua pihak itu akan menjadi perhatian PLN, terutama bagi lima marga pemilik hak ulayat. “Kami juga akan pastikan apakah status kepemilikan lahan mereka ini sebagai hak pakai atau hak milik. Ini akan didata dengan baik untuk mengetahui status kepemilikan lahan proyek PLTA Urya 2”.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan dana asing yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat adat, dan 2) Pemenuhan hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat. Jika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dana bantuan asing tidak akan disetujui.

paskalis keagop