Dukun Asmat Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia

Ini adalah judul buku yang mencatat mengenai berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat Asmat. Buku ini juga mencatat, perilaku hidup sehat yang sangat rendah serta pandangan masyarakat tentang sakit akibat penyakit yang kerap dikaitkan dengan budaya. Itu menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Asmat.

Wellem Bobi. Penulis buku Dukun Asmat Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia, memberikan pengantar bukunya. foto Ester Andoyap/tspp.

DUKUN Asmat, Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia. merupakan buku pertama yang khusus mengenai kondisi kesehatan di Kabupaten Asmat yang ditulis oleh seorang wartawan freelance, bernama Willem Bobi. Dalam kurun kurang dari empat tahun ia pernah menjadi kontributor berita di Tabloid Suara Perempuan Papua, yang kadang dikirimnya dari Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiayai, Nabire dan Asmat.

Selain itu, dia juga menjadi freelance di beberapa media massa di Mimika, Nabire dan Jayapura, seperti surat kabar Jubi cetak dan online serta Papua Post Nabire. Berita-berita yang lebih dominan ditulis Willem Bobi, adalah persoalan kesehatan, pendidikan, perempuan, lingkungan hidup serta sedikit berita politik dan hukum.

Penulisan buku dukun Asmat, berawal dari rasa simpati penulis terhadap para dukun di Asmat yang walau memiliki pengetahuan dan ketrampilan seadanya, tapi mereka melayani sesama yang sakit dengan setia dan tulus hati tanpa menerima imbalan. Kalau pun ada, tak sebanding dengan jasanya. Kadang hanya menerima ucapan terima kasih atau rokok segulung.

Namun masyarakat di Asmat lebih percaya datang berobat di dukun ketimbang berobat ke rumah sakit. “Masyarakat tidak percaya rumah sakit, karena cara pelayanan petugas kurang bagus. Perilaku petugas medis yang kasar, tidak ramah dan obat yang masyarakat bawa minum juga tidak bisa sembuh. Itu yang masyarakat di Asmat lebih percaya dukun”, tulis Bobi dalam bukunya.

Hal lain yang juga menjadi dasar penulisan buku ini adalah kalau dinas kesehatan bersama mitranya ingin membahas program pembangunan kesehatan di Asmat, mereka pergi bicara di hotel-hotel mewah di Merauke, Jayapura atau bahkan di luar Papua dengan menghabiskan biaya sangat mahal. Tapi hasilnya kadang kurang jelas di lapangan.

Willem Bobi dalam bukunya mengatakan, Dinas Kesehatan juga mengalami banyak kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Asmat. Jumlah tenaga dokter, perawat, bidan dan mantri sangat terbatas, secara geografis juga sangat sulit, masyarakat asli hidup terpencar di wilayah-wilayah yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut seperti sampan, speedboat dan perahu jonson, keadaan cuaca ombak laut juga sulit diprediksi. Salah hitung ombak, nyawa bisa melayang cuma-cuma. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan medis juga belum secara memadai.

Para narasumber yang membahas buku Dukun Asmat Targedi Misi Kemanusiaan Indonesia di Hotel Aston Jayapura. Yang jadi narasumber adalah Paskalis Keagop, Pdt. Dr. Benny Giay, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura dan Andi Tagiuma. foto Ester Andoyap/tspp.

Jumlah tenaga medis yang ada terbatas, tapi mereka jadi pekerja proyek di dinas kesehatan, dampaknya konsentrasi lebih terpusat ke proyek daripada semangat melayani masyarakat menurun.   

Kondisi-kondisi ini juga membuat walaupun dana yang dialokasikan untuk pembangunan kesehatan mencapai ratusan miliyar, sama saja pelayanan kesehatan tidak bisa maksimal untuk menjangau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Asmat.

Jumlah tenaga medis misalnya, hingga 2010 lalu terdapat 350 tenaga medis dan nonmedis di Kabupaten Asmat. Terdiri dari: dokter 11 orang, dengan spesialisasi 8 dokter umum, seorang dokter ahli bedah, dan lainnya dokter ahli kandungan, ditambah dengan 20 perawat, 15 bidan, farmasi, apoteker, dan tenaga nonmedis.

Dalam kerangka penyusunan rencana dan strategi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Asmat bekerja sama dengan tiga mahasiswa program doktor dari Universitas Diponegoro Semarang melakukan penelitian berbasis lingkungan dan wilayah selama empat bulan pada Januari – April 2008.

Hal-hal yang diteliti adalah kondisi geografis, karakteristik wilayah dan lingkungan, karakteristik penduduk, pola perilaku masyarakat, penerapan norma pelayanan kesehatan masyarakat, dan etika dalam manajemen pelayanan kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian itu, ditemukan 13 jenis penyakit dominan yang diderita anak-anak usia nol sampai empat tahun maupun yang diderita orang dewasa. Jumlahnya yang sangat fantastis.

Buku dukun Asmat terdapat 686 halaman yang terbagi kedalam tujuh bagian, yang membahas mengenai: 1) Kondisi lingkungan hidup dan kelangkaan air bersih. 2) Kondisi kesehatan dan berbagai penyakit yang diderita masyarakat. 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat, seperti gedung, obat-obatan, peralatan pelayanan medis.

Empat: Ketersediaan sumberdaya manusia tenaga medis, seperti: dokter, perawat, mantri, bidan dan tenaga nonmedis. 5) Bagaimana perilaku tenaga medis melayani pasien yang datang ke Pustu, Puskesmas dan RSU. 6) Kenapa masyarakat lebih percaya berobat ke dukun, ketimbang ke pusat pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah?

Penulis menyajikan informasi tentang kondisi kesehatan di Kabupaten Asmat secara lengkap. Bagi pengambil kebijakan, aktivis kesehatan, peneliti, mahasiswa yang menekuni ilmu kesehatan bisa gunakan buku Dukun Asmat. Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia sebagai referensi. Bisa dibeli di toko-toko buku yang tersebar di Jayapura.•

Penyakit Dominan yang Diderita Anak dan

Orang Dewasa Berdasarkan Hasil Penelitian

Mahasiswa Undip Semarang di

Kabupaten Asmat Tahun 2008

Jenis Penyakit yang Diderita Kelompok Usia Penderita Jumlah Penderita
0 – 1 Tahun 1 – 4 Tahun Usia Dewasa
1. Malaria klinis 2.273 3.355 25.164 30.792
2. Diare 2.066 2.550 13.682 18.298
3. ISPA 2.305 2.719 22.692 27.716
4. Penyakit kulit infeksi 355 643 3.356 4.354
5.  Penyakit kecacingan 164 921 1.085
6. Disentri 101 175 276
7. Kecelakaan dan rudapaksa 64 244 308
8.  Pneumonia 223 235 458
9. Penyakit mata 130 130
10. Frambusia 301 301
11.  Asma 2.484 2.484
12.  Kusta 8 8
13.  Lain-lain 186 238 424
         

                                                          Sumber. Buku Dukun Asmat. Tragedi Misi Kemanusiaan. Willem Bobi. 2015

paskalis keagop

Potret Alokasi Dana Kampung

KAMPUNG dalam banyak pandangan adalah simbol ketertinggalan. Kondisi kehidupan masyarakat kampung sangat jauh dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan. Seakan ini menjadi garis pemisah antara kampung dan kota.

Khusus di Tanah Papua, masyarakat pribumi lebih dari sekira 80 persen hidup di kampung-kampung dalam kondisi miskin, bodoh, tertinggal, terasing, terbatas, dan kehidupan masih bersifat subsistem menjadi persoalan serius pembangunan saat ini.

Untuk memajukannya, pemerintah menggagas program pemberdayaan dengan mengalokasikan dana bagi masyarakat di kampung-kampung – yang dikenal saat ini (2007 – 2017) dengan Program: PNPM Mandiri – kini diganti dengan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah pusat, Respek/Prospek oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah di setiap kabupaten memberikan dana pemberdayaan ke setiap kampung.

Untuk di Kabupaten Jayapura dikenal dengan Program Alokasi Dana Kampung (ADK). Setiap program ini memberikan jumlah dana yang berbeda ke setiap kampung di Papua.

Dari rentang waktu pelaksanaan program pemberdayaan dan jumlah dana yang diterima setiap kampung, maka kondisi kehidupan masyarakat dalam aspek: sandang, pangan dan bisa dipastikan sudah berubah. Mengingat jumlah dana yang masuk ke kampung banyak, jumlah penduduk setiap kampung sangat sedikit dan wilayah kampung tidak luas.

Program pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Jayapura sudah dimulai sejak: 2000 – 2017, dan akan terus diberikan sampai tahun-tahun mendatang, dengan nama Program Alokasi Dana Kampung (ADK).

Semula program pemberdayaan hanya dipusatkan di distrik-distrik, tapi kemudian, program langsung diterapkan di setiap kampung dengan jumlah alokasi dana berbeda sesuai tingkat kesulitan wilayah.

Alokasi dana pemberdayaan tiap kampung khusus di Kabupaten Jayapura dimulai dengan dana sebesar 62 juta rupiah, kemudian dinaikkan menjadi Rp 132 juta. Dan sejak 2013, alokasi dana pemberdayaan perkampung bertambah menjadi Rp 300 juta sampai Rp 500 juta pertahun.

Jumlah dana pemberdayaan perkampung ini ditambah lagi dengan dana Program Alokasi Dana Desa dan dana Program Respek/Prospek. Ketiga program ini memberikan jumlah dana yang berbeda. Jika ditotalkan, maka dana pemberdayaan yang diterima masyarakat setiap kampung pertahun sejak 2000 – 2017 dari ketiga program itu telah mencapai lebih dari lima miliyar perkampung pertahun.   

Berdasarkan itu, surat kabar Tabloid Suara Perempuan Papua telah melakukan liputan ke kampung-kampung sejak 2008 hingga 2014 di 13 kabupaten, 32 distrik dan 73 kampung. Liputan 2008 dilakukan di 32 kampung, 12 distrik dan 6 kabupaten. Liputan 2010 di 25 kampung, 13 distrik dan 6 kabupaten serta liputan 2014 dilakukan ke 16 kampung di 7 distrik di Kabupaten Jayapura dengan liputan utama pengelolaan dana ADK Tahun 2013 dan 2014.

Ke-16 kampung yang diliput Tabloid Suara Perempuan Papua pada Agustus – November 2014 di Kabupaten Jayapura adalah: Kampung Hulu Atas dan Muara Nawa di Distrik Airu. Kampung Dosay, Sabron Yaru, dan Sabron Sari di Distrik Moy Sentani Barat. Kampung Yewena dan Tablasupa di Distrik Depapre. Kampung Umbron di Distrik Kaureh. Kampung Bambar, Doyo Baru, dan Kwedeware di Distrik Waibu. Kampung Babrongko dan Simporo di Distrik Ebungfauw. Kampung Bunyom dan Warombaim di Distrik Nimbokrang serta Kampung Muaif di Distrik Demta.

Anak-anak Kampung Worambaim menjual pinang di depan rumahnya usai pulang sekolah. foto Paskal Keagop/tspp

Liputan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kampung-kampung setelah adanya Program ADK dengan alokasi dana perkampung sebesar Rp 300 juta sampai Rp 500 juta pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Mengingat sudah dua tahun anggaran, maka setiap kampung telah menerima dana sebesar Rp 600 juta sampai satu miliyar rupiah.

Secara matematis, jumlah dana yang disalurkan ke tiap kampung sudah cukup banyak, dengan jumlah penduduk tiap kampung sedikit, sehingga bisa dipastikan kebutuhan dasar masyarakat kampung telah terpenuhi secara memadai. Namun pemberian jumlah dana yang banyak dalam kurun waktu yang lama dengan penduduk yang sedikit belum bisa menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat di kampung-kampung.

Karena setiap kampung memiliki kondisi yang berbeda. Seperti letak geografis yang sulit. Tidak semua kampung terhubung dengan infrastruktur darat, ada kampung yang hanya menggantungkan pada pesawat udara dan ada kampung yang hanya bisa dilalui melalui jalur laut, serta SDM yang baik juga tidak tersedia di kampung. 

Dalam liputan turun kampung itu, Tabloid Suara Perempuan Papua menemukan paling sedikit 20 kondisi yang terkait dengan program pemberdayaan kampung baik melalui Program ADK, Respek/Prospek maupun PNPM Mandiri: 1) Belum semua infrastruktur dasar kampung tersedia, karena pelaksanaan program lebih dititkberatkan pada target waktu cepat terserapnya dana dan program selesai harus tepat waktu sesuai ketentuan. 2) Sebagian besar warga kampung tidak mengetahui jumlah dana yang masuk ke kampung. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengetahui dan mengelola dana pemberdayaan.

Tiga: Pendamping atau fasilitator tinggal di tempat lain, dan datang ke kampung saat dana akan cair. 4) Domisili tetap kepala kampung di tempat lain, bukan di kampung yang dipimpinnya. 5) Dana digunakan di tempat lain dan bukti laporan penggunaan dana diambil dari tempat lain. 6) Suami ondoafi dan istri kepala kampung. 7) Kepala distrik sebagai sentra pengelola program pemberdayaan jarang ke kampung-kampung di wilayah pemerintahannya.  8) Pendamping dan Bamuskam di kampung hanya pelengkap administrasi. Pendamping tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menjadi agen perubahan di kampungnya. 9)  Tidak ada program skala prioritas dalam program pemberdayaan di kampung-kampung.  

Sepuluh: Kantor kepala kampung jarang dibuka. 11) Kepala kampung kerja di rumah.  12) Kepala kampung lebih banyak berurusan ke kantor bupati. 13) Tidak tersedia perangkat kerja kantor kepala kampung, seperti meja, kursi, papan pengumuman, buku tamu dan monografi kampung. 14)  Kampung kotor dan tidak tertata. 15) Dari 73 kampung di 13 kabupaten yang dikunjungi TSPP sejak 2008 – 2014, sektor ekonomi sama sekali tidak mendapat perhatian serius dalam program pemberdayaan. Padahal, ekonomi merupakan tolak ukur kemandirian dan kesejahteraan hidup masyarakat di kampung-kampung. Justru yang terjadi adalah tumpang-tindih program kegiatan. 

Enam belas: Ini menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan program pemberdayaan di kampung-kampung. 17) Tidak ada peta potensi wilayah di tiap kampung. 18) Instansi sektoral belum terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung. 19) SDM yang baik tidak tersedia secara merata di tiap kampung. 20) Beberapa kampung yang memiliki SDM yang bagus pergi tinggal dan mencari pekerjaan di kota. Mereka tidak berada di kampung.  

Informasi selengkapnya telah terbit dalam bentuk buku dengan judul: Potret Alokasi Dana Kampung di 16 Kampung Kabupaten Jayapura. Yang berminat dengan buku ini, bisa menghubungi Kantor Redaksi Tabloid Suara Perempuan Papua di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura.  

paskalis keagop