Hentikan Menu Hidangan Berbahan Hiu Saat Imlek

BEBERAPA waktu lalu, Balai Karantina Ikan Klas I Surabaya II bersama Bea Cukai Jawa Timur I berhasil menggagalkan penyelundupan sirip hiu ilegal sebanyak 20 ton dengan tujuan Tiongkok. 

Dokumen ekspor sirip hiu yang berhasil digagalkan itu dipalsukan menjadi Frozen Fish Maw (isi perut ikan). Padahal, dari segi jenis, jelas berbeda, dan dari sisi harga juga jauh berbeda. Data Balai Karantina Ikan Klas I Surabaya menyebut, perkilo sirip hiu yang dijual harganya bisa mencapai sejuta rupiah.

Selama ini penyelundupan sirip hiu dari Indonesia marak terjadi. Catatan FAO pada 2010 menyebut Indonesia merupakan negara  yang melakukan ekspor hiu terbesar mencapai 100.000 ton per tahun. 

Uniknya, selain melanggar hukum, karena hasil penjualan tidak masuk ke kas negara, penyelundupan juga bermasalah. Karena hiu merupakan salah satu satwa langka dilindungi. Selain itu, penyelundupan dilakukan karena permintaan sirip hiu untuk dikonsumsi menyambut hari raya Imlek biasanya meningkat. 

“Saat menjelang imlek biasanya harganya melambung.  Di Tiongkok ada semacam prestise kalau bisa makan sup sirip hiu di hari raya Imlek,” ujar Sugiharto Budiman, Sekjen Eco Diver Journalists, Sabtu lalu. 

Tidak hanya di Tiongkok, menjelang perayaan Hari Raya Imlek, hal serupa juga terjadi di Jakarta. Permintaan akan sirip hiu selalu tinggi. Survei  WWF-Indonesia  pada  Desember  2015  menemukan,  setidaknya  30 persen dari 135 responden hotel berbintang dan restoran di DKI Jakarta  masih menawarkan menu berbahan dasar hiu. 

“Survei WWF-Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan konsumsi sirip hiu di restoran di Jakarta setidaknya 15.000 kg per tahun”, demikian isi siaran pers WWF Indonesia yang diterima Eco Diver Journalits.

Sejak  awal  perkembangan  gastronomi,  hidangan  berbahan  dasar  ikan  hiu  dianggap  eksotik  karena kerap dibarengi dengan mitos tentang khasiat dan rasanya. 

Oleh sebab itu, Eco Diver Journalists dan WWF-Indonesia mengajak hotel dan restoran yang masih menawarkan dan menyajikan  hidangan berbahan dasar hiu untuk menyediakan menu alternatif dengan bahan-bahan yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. 

“Kami yakin jaringan hotel  dan restoran  tetap  dapat  memuaskan konsumen  mereka  walau  tidak  lagi  menyajikan  menu hidangan berbahan dasar hiu.” ujar Sugiharto Budiman.

 Saat ini, data WWF menyebut, 2 hingga 3 hiu mati setiap detiknya akibat perburuan di perairan dunia, kebanyakan untuk memenuhi permintaan sebagai bahan dasar makanan dan obat tradisional. Dengan kemampuan reproduksi hiu yang lambat, hanya melahirkan 5-10 anak dalam dua hingga tiga tahun, keberadaan populasi hiu di alam  terancam  punah.  

Sementara itu, tak banyak pihak yang peduli bahwa punahnya hiu akan  berakibat pada kesehatan  ekosistem  laut,  salah  satu  ekosistem  yang  menopang  keberlanjutan hidup manusia. 

“Acap kali seekor hiu harus berakhir di atas piring makan dalam perjamuan mewah, padahal hiu  merupakan  predator  puncak yang  memiliki peran menjaga kestabilan ekosistem laut”, ujar Dwi Aryo Tjiptohandono, Koordinator Kampanye Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia.

Bulletin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2009 menyebut adanya kandungan merkuri di tubuh hiu. Kandungan merkuri itu sebesar 1-4 ppm. Jika kontaminan merkuri itu masuk ke tubuh  manusia, sebagian  besar  akan  ditimbun  di  ginjal. Selanjutnya akan mengakibatkan kerusakan pada susunan saraf pusat, ginjal dan hati.

Dengan kondisi itu, sudah saatnya kita menghentikan segala bentuk  promosi, konsumsi dan penjualan produk berbahan dasar hiu. Selain berdampak buruk bagi tubuh, karena kandungan merkuri yang tinggi, hiu merupakan penjaga kestabilan ekosistem. “Jika populasi hiu menurun akibat perburuan ilegal, pada akhirnya kepunahan hiu akan mengganggu keseimbangan ekosistem”, pungkas Sugiharto.

Akhirnya Pemilu Ulang di Kabupaten Jayapura

PEMILIHAN kepala daerah serentak pada Rabu, 15 Februari 2017 di Kabupaten Jayapura telah berjalan aman dan lancar. Sebanyak 132.094 orang yang telah datang memberikan hak suaranya di 348 tempat pemungutan suara juga sudah pastikan siapa yang bakal menang untuk memimpin Kabupaten Jayapura periode 2017 – 2022 mendatang.

Anggota KPUD Kabupaten Jayapura gelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati periode 2017 – 2022 yang bertarung dalam Pilkada 2017. Sebanyak lima pasangan calon bertarung dalam pemilihan itu. foto Paskalis Keagop/tspp.

Pleno penghitungan suara lima pasangan calon dilakukan KPUD Kabupaten Jayapura di Hotel Sentani Indah pada 24 Februari, yang dihadiri: Panwaslu, PPD, PPS dan Panwas dari 19 distrik, lima pasangan calon, massa pendukung, tim sukses, partai politik pengusung pasangan calon, aparat kemananan gabungan polisi dan tentara berjaga-jaga di hampir seluruh sudut di dalam dan di luar hotel, sekelompok massa menggelar spanduk sembari berorasi di seberang jalan raya serta diliput oleh wartawan dari berbagai media massa di Jayapura.

Suasana pleno dalam ruangan hotel pun berjalan lancar dengan penuh harap dari semua pihak yang hadir di dalamnya. Ketua KPUD, Lidia Maria Mokay, didampingi empat anggota komisionernya mulai membacakan hasil suara dari 19 Panitia  Pemilihan Distrik.

Hasil suara dari distrik pertama selesai dibacakan tanpa keberatan, dan dilanjutkan dengan distrik kedua. Saat sedang membacakan itulah, Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura Ronald Manoah menyodorkan sebuah surat ke meja KPUD. Dalam surat itu, Panwaslu merekomendasikan bahwa pleno penghitungan suara harus dihentikan karena telah terjadi banyak pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan sistemik selama proses pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari di 17 distrik.

Ketua KPUD, Lidia Maria Mokay pun segera melaksanakan perintah rekomendasi Panwaslu itu dengan berhenti membaca hasil suara dari distrik ketiga dan langsung menyatakan harus PSU!

Pernyataan itu sontak membuat semua pihak di dalam ruangan itu kaget dan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari lima peserta pemilihan kepala daerah 15 Februari di Kabupaten Jayapura.

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua, Herlina Monim, yang juga anggota DPR Papua, secara berulang-ulang menanyakan apa alasan PSU kepada Panwaslu dan KPUD, tapi keduanya tidak bisa menjelaskan. Debat antara Lidia dan Herlina pun membuat suasana ruang pleno menjadi sangat gaduh.

Tiga dari lima pasangan calon bupati yang bertarung dalam Pilkada 15 Februari 2017 di Kabupaten Jayapura. Tiga Paslon bupati itu didampingi Ketua KPUD Lidia Maria Mokay usai pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. foto Paskalis Keagop/tspp.

Tiba-tiba seluruh anggota KPUD dan Panwaslu langsung lari meninggalkan ruang pleno tanpa penjelasan dengan dikawal ketat oleh anggota polisi, Brimob dan tentara melalui pintu samping dan naik ke mobil aparat keamanan yang telah disiapkan lalu pergi dari kawasan Hotel Sentani Indah. Sebuah drama yang diduga telah diskenariokan sebelum pleno rekapitulasi suara.

Ruang pleno pun menjadi sepi dan tak satupun orang dalam ruangan itu yang berkata apa-apa. Semuanya bingung dengan kelakuan anggota KPUD dan Panwaslu.

Panwaslu dan Panitia Pemilihan dari 19 distrik yang diundang hadir dalam pleno itu diam dan bingung untuk berkata apa. “Kami ini diundang datang untuk ikut pleno? Tapi kenapa keadaannya kaco begini?”, tanya salah seorang anggota PPD. “Kalau ada pelanggaran di bawah, kenapa kami Panwas distrik tidak dikasih tahu? Kita di distrik tidak ada temuan pelanggaran, tiba-tiba di kabupaten bilang ada pelanggaran? Pelanggarannya di mana?”, tanya salah seorang anggota Panwas distrik di ruang pleno hari itu dengan nada emosi.

Pada 24 Februari merupakan waktu pleno serentak di hampir 101 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 15 Februari, termasuk di Kabupaten Jayapura. Hasilnya, ada wilayah yang kepala daerahnya langsung disahkan dan dilantik serta ada daerah yang dilakukan pemungutan suara ulang atas perintah Mahkamah Konstitusi RI.

Sementara, hasil Pilkada Kabupaten Jayapura tidak jelas, karena tidak pernah ada pleno dan bingung untuk para pihak mengadukannya ke lembaga hokum mana? terutama ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada berita acara pleno sebagai dasar hukum di persidangan.

Aksi massa para pendukung pasangan calon bupati Jayapura pada Pilkada 2017 tak hanya dilakukan di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, tapi dukung-mendukung kandidat itu sampai ke halaman Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. foto Engel Wally/tspp.

Walau kondisi serba compang-camping, akhirnya disepakati secara bersama untuk melaksanakan pemilihan ulang berdasarkan rekomendasi Panwalus Kabupaten Jayapura pada 23 Agustus. Rekomendasi Panwaslu inipun tidak punya dasar hukum, sebab Ketua KPUD, Maria Lidia Mokay setelah menerima rekomendasi, tidak membuat berita acara mengenai diterimanya rekomendasi Panwaslu.

Namun akhirnya Pilkada ulang di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan pada 23 Agustus lalu. Siapa pun yang terpilih harus dihormati karena itu pilihan rakyat, bukan pilihan penyelenggara atau pilihan aparat keamanan.