Sekira 75 Orang Meninggal Akibat Tanah Longsor di Jayapura

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura sepanjang Sabtu 16 Maret malam lalu mengakibatkan banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Sekira 75 orang meninggal, sekira 75 orang menderita luka ringan dan sekira 30 orang menderita luka ringan, lebih dari 4.226 orang mengungsi serta masih ada warga yang dilaporkan hilang dan sedang dalam proses pencarian.

Korban bencana banjir dan tanah longsor di Posko Pengungsian Sentani. Foto Pebriansyah Ariefana/SUARA.com

HUJAN deras yang mengguyur seluruh wilayah Jayapura sepanjang Sabtu malam 16 Maret 2019 lalu menimbulkan luka yang mendalam bagi semua pihak di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Hujan deras disertai banjir dan tanah longsor itu menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Kerusakan parah akibat banjir dan longsor terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura. Ada tujuh kampung di lima distrik di wilayah Kabupaten Jayapura yang mengalami kerusakan berat akibat banjir air hujan dan tanah longsor.

Air hujan deras yang mengalir dari arah Gunung Cycloops mengikuti aliran sungai yang sangat deras itu menghanyutkan rumah-rumah penduduk bersama isinya, kandang-kandang ternak peliharaan, jembatan, kebun-kebun milik warga serta memutuskan jalur lalulintas umum. Akses jalan utama antar permukiman penduduk terputus, dan warganya terisolasi.

Kerusakan terparah di wilayah Kabupaten Jayapura terjadi di lima distrik, yaitu di Distrik Sentani meliputi Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo, Sentani Kota, Kampung Yahim dan Kampung Sereh. Di Distrik Waibu, kerusakan terjadi di Kampung Doyo Baru. Di Distrik Sentani Barat, kerusakan terjadi di Kampung Kertosari, serta kerusakan terparah juga terjadi di wilayah Distrik Depapre dan Ravenirara.

Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir air hujan deras disertai tanah longsor dari arah Gunung Cycloops itu menimbulkan korban jiwa manusia dan materi yang tidak sedikit. Hingga kini belum dipastikan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor. Tim Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Badan SAR Nasional Provinsi Papua bekerjasama dengan TNI dan Polri masih terus melakukan pencarian korban, mengevakuasi korban, membuka posko-posko menampung pengungsi dan terus melakukan pendataan untuk memastikan berapa korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor.

Sejak Sabtu malam lalu hingga hari Senin 18 Maret 2019, mobil ambulance tanpa henti-hentinya bolak-balik mengantar korban meninggal maupun yang menderita luka-luka dari lokasi bencana ke rumah-rumah sakit maupun pusat-pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas). Identifikasi jenazah korban meninggal dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, Jayapura. Sementara korban menderita luka berat dan luka ringan mendapat perawatan di beberapa rumah sakit seperti RSU Yowari, RS Dian Harapan, dan RSU Abepura.

Selan itu, sebanyak 38 kantong berisi jenazah dikirim ke RS Bhayangkara Kotaraja untuk dilakukan identifikasi pada Minggu, 17 Maret. Dari 38 jenazah itu, petugas medis berhasil mengidentifikasi 22 jenazah korban bencana dan kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses identifikasi jenazah korban banjir dan tanah longsor masih terus dilakukan hingga Senin, 18 Maret.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura, Sumartono mengatakan kemungkinan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih terus dilakukan pencarian. 

Permukiman penduduk yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Sabtu malam 16 Maret 2019 lalu. Lebih dari 4.226 orang kehilangan tempat tinggal. Foto Dicky Adam Sidiq.

Data Kerusakan dan KerugianAkibat Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura.Sabtu, 16 Maret 2019, yang dikeluarkan Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura, terdiri dari: rumah terendam 211 unit, rumah rusak berat 350 unit, jembatan rusak berat 3 unit, drainase rusak berat 8 volume, jalan rusak berat 4 ruas, gereja rusak berat 2 unit, masjid rusak berat 1 unit, sekolah rusak berat 8 unit, Ruko rusak berat 104 unit, pasar rusak berat 1 unit, kendaraan roda empat terendam 5 unit, kendaraan roda dua terendam 20 unit serta perumahan yang terendam di Perumahan Doyo Baru, dan sekitarnya, Kompleks TNI 751, Balai Transmigrasi, dan Kompleks TNI AURI di Sentani.

Sementara jumlah pengungsi yang tertera di Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura, bahwa ada sekira 4.226 orang yang ditampung di sembilan Posko Bantuan Bencana Alam yang dibangun di: kompleks perkantoran bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani sebagai Posko Induk, Posko lainnya di: SIL, HIS, Perumahan Bintang Timur, Perumahan Gajah Mada, Doyo, Asrama Himles, dan Panti Jompo.  

Para korban banjir dan tanah longsor sangat membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan dapur, popok bayi, dan kebutuhan lainnya. Bantuan bisa dapat disalurkan ke posko-posko yang telah disiapkan pemerintah dan lembaga swasta di wilayah Sentani.

PAPUA MINTA TES CPNS MANUAL

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua menolak pendaftaran dan testing calon pegawai negeri sipil melalui internet. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet yang lemah menjadi kendala.

PENDAFTARAN calon pegawai negeri sipil 2018 resmi dibuka Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 26 September lalu melalui internet di Website: sscn.bkn.go.id. Pada hari pertama pembukaan, banyak pelamar kesulitan mendaftar karena websitenya sulit diakses, sehingga menimbulkan protes di mana-mana.

Khusus di Papua, gubernur, bupati dan walikota sepakat menolak pendaftaran CPNS melalui internet. Karena tidak semua kabupaten terhubung jaringan telekomunikasi. Kalaupun ada, jaringan internetnya susah diakses. Tak semua calon pelamar melek operasikan komputer dan internet.

Karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe bersama 29 bupati dan walikota menggelar rapat di Jayapura dan sepakat menolak pendaftaran CPNS melalui internet. Usulan itu kemudian disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Bogor pada Jumat 5 Oktober lalu.

Dalam rapat tertutup itu, “Presiden menyetujui usulan Papua untuk pendaftaran CPNS secara ofline”, ujar Lukas Enembe usai pertemuan yang digelar secara tertutup.

 Pertemuan itu diikuti Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan Ketua MRP Timotius Murib. Usulan pendaftaran CPNS dengan manual juga sudah disampaikan kepada Menpan-RB, Haji Asman Abnur, namun ia telah diganti dengan Menteri yang baru, sehingga terjadi miskomunikasi.

“Usulan kita sudah disetujui Presiden, dan nanti Presiden yang akan menyampaikan langsung kepada Menpan-RB yang baru. Presiden juga minta pemerintah Provinsi Papua untuk koordinasi dengan Kementerian terkait. Dan itu akan kami lakukan pada Senin 6 Oktober”, ujar Lukas Enembe di Bogor.

Kalau ada pelamar dari luar Papua, akan diatur secara teknis oleh daerah, terutama untuk formasi dokter, farmasi, dan guru yang selama ini belum bisa diisi oleh orang asli Papua. “Presiden minta dalam pelaksanaan pendaftaran CPNS harus hindari pratek KKN”, ujar Lukas.

Ketua Majelis Rakyat Papua Thimotius Murib usai pertemuan dengan Presiden berjanji akan menyurati secara resmi kepada 29 kepala daerah di Papua agar melaksanakan pendaftaran dan tes CPNS dengan cara manual. “Kita akan minta proses pendaftaran hingga pengumuman hasil dilakukan secara transparan. Hasil akhirnya akan seperti apa, itu tidak masalah. Yang penting 29 kepala badan kepegawaian daerah di Papua bisa melaksanakan sesuai hasil pertemuan dengan Presiden”.      

Lukas Enembe minta penerimaan CPNS di Papua jangan disamakan secara nasional, harus dibedakan. Pendaftaran dan testing CPNS di Papua harus ofline.

Jumlah formasi CPNS untuk tiap kabupaten di Papua berbeda. Seperti Kabupaten Boven Digoel 600 formasi, Kabupaten Jayapura 639 formasi, Kota Jayapura 613 formasi dan Mappi 400 lebih formasi.   

Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano mengatakan mekanisme pendaftaran CPNS mengikuti hasil pertemuan antara gubernur dan para bupati dengan presiden di Jakarta. “Kota Jayapura siap ikut tes CPNS melalui online, tapi 28 bupati menolak. Sehingga, pendaftaran dilakukan dengan dua cara: ofline dan online. Warga Kota Jayapura yang ingin melamar, silakan menyiapkan persyaratan yang diperlukan”.

Penerimaan CPNS di Kabupaten Jayapura diutamakan untuk pendidikan dan kesehatan. Dari 639 formasi yang tersedia, sebanyak 80 persen untuk guru dan medis. “Jumlah formasi itu sesuai dengan permintaan kita ke Menpan-RB untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga medis”, ujar Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.

Dalam proses penerimaan nanti, Kabupaten Jayapura juga menggunakan dua cara: online dan ofline. Karena ada jurusan-jurusan mendesak yang pengisiannya harus melalui jalur online. “Karena itu, kita harus buka ruang bagi CPNS diluar kebutuhan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk yang punya keahlian tertentu”, ujar Mathius.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal juga mengatakan tes CPNS di Papua akan menggunakan dua cara, ofline dan online sesuai kondisi daerah masing-masing. Wilayah-wilayah yang telah siap dengan jaringan internetnya bagus tes dengan cara online. Sedangkan daerah yang jaringan internetnya kurang bagus atau belum tersedia lakukan tes ofline. “Untuk soal ini, kementerian terkait di pusat juga sudah melakukan pemetaan”.

Sejak hari pertama pembukaan pendaftaran CPNS pada 26 September hingga ditutup secara resmi pada 15 Oktober pukul 23.59 malam lalu sudah 4.410.228 orang yang mendaftar di berbagai departemen dan kementerian untuk formasi pusat maupun di daerah melalui Website: sscn.bkn.go.id.

Kepala Biro Humas BKN RI Mohammad Ridwan mengatakan dari jumlah itu, yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran sebanyak 3. 470.567 orang, dan masih ada sekira sejuta pelamar yang belum menyelesaikan proses pendaftaran. BKN tidak memberi toleransi terhadap pelamar yang sudah buat akun lamaran, tapi belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi RI menetapkan lokasi tes CPNS berbasis komputer tersebar di 873 titik. Terdiri dari 237 titik merupakan infrastruktur milik BKN, dan 636 titik merupakan fasilitas milik Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), “yang akan disinkronkan dengan BKN”, ujar Menpan-RB, Syafruddin di Jakarta.

Ada 76 Kementerian dan lembaga serta 293 instansi daerah menggunakan fasilitas komputer milik BKN, serta ada 233 instansi lainnya menggunakan fasilitas komputer UNBK. Panitia seleksi nasional harus berorientasi memudahkan masyarakat dalam mengakses lokasi ujian.

Formasi penerimaan CPNS 2018 yang tersedia untuk instansi pusat dan daerah berjumlah 238.015 formasi. Dibagi untuk instansi pusat 51.271 formasi yang tersebar di 76 kementerian dan lembaga. Sedangkan instansi daerah mendapat jatah 186.744 formasi, yang tersebar di 525 instansi.

Formasi guru menduduki peringkat pertama, dengan rincian guru Kementerian Agama untuk kabupaten kota sebanyak 12 ribu formasi. Guru kelas dan guru mata pelajaran pemerintah daerah sebanyak 88 ribu formasi. Untuk guru agama di pemerintah daerah sebanyak delapan ribu formasi. Sedangkan formasi dosen di Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

paskalis keagop