PLN AKAN BANGUN PLTA URYA DUA

Penerangan Listrik Negara pusat berencana membangun Penerangan Listrik Tenaga Air Urya 2 di Distrik Unurum Guay. Tapi rencana itu bakal tak mulus, karena pembangunan PLTA Urya 1 meninggalkan banyak masalah yang hingga kini tak pernah dituntaskan PLN.

Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi bersama perwakilan PLN pusat saat sosialisasi di aula lantai satu kantor bupati Jayapura, pada Jumat 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

SOSIALISASI dan konsultasi publik rencana pembangunan PLTA Urya 2 dilakukan Konsultan PLN pusat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura pada Jumat 15 Februari 2019 lalu. Sosialisasi  awal itu dihadiri perwakilan masyarakat pemilik hak ulat di Kampung Beneik dan Kampung Santosa, perwakilan pemerintah Distrik Unurum Guay, Kapolsek Unurum Guay, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, dan perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sosialisasi dan konsultasi publik itu dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan dan gambaran persoalan awal, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun jadwal konsultasi ke berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTA Urya 2 seluas 150 hektar. Luasnya sama dengan areal PLTA Urya 1. Lahan seluas ini milik lima marga di Kampung Beneik dan Kampung Santosa Distrik Unurum Guay.  

Sumber energi listrik PLTA Urya 2 akan berasal dari Sungai Sermoai di Beneik. PLTA Urya 2 ini akan terkoneksi dengan Jaringan Transmisi 70KV System Jayapura melalui Switchyard Orya 1 70KV.

Perwakilan PLN dan masyarakat Kampung Urya Dua Distrik Unurum Guay saat sosialisasi di kantor bupati Jayapura, Sentani 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

Santosa dan Beneik adalah dua kampung asli yang masuk dalam areal PLTA Urya 1 dan Urya 2. Biaya pembangunannya ditaksir sekira 340 juta Euro, yang dibiayai oleh Pemerintah Jerman.

Jika PLTA Urya 2 ini beroperasi, maka akan menghasilkan energi listrik sebanyak 14 Mega Watt. “Dampaknya sangat positif bagi pembangunan masyarakat, yaitu tersedianya peluang kerja bagi pencari kerja, pembangunan rumah-rumah kontrakan/kos, dan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar”, ujar Konsultan PLN. PLTA Urya 2 membutuhkan tenaga kerja sebanyak 298 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyarankan PLN bahwa dalam pelakanaan pembangunan PLTA Urya 2 nanti harus memperhatikan aturan pengelolaan hutan. Hak-hak masyarakat adat harus diperhatikan karena sampai sekarang masyarakat asli yang punya hak ulayat selalu bilang belum menjadi tuan di negeri sendiri. Karena itu, jangan mengabaikan hak-hak mereka. Di wilayah itu ada hutan lindung yang harus dilestarikan.

“Mulai hari ini, Jumat 15 Februari 2019 dinas teknis dampangi masyarakat adat untuk proses selanjutnya sampai PLTA Urya 2 beroperasi. Kepala Distrik Unurum Guay serta Kepala Kampung Santosa dan Kepala Kampung Beneik harus berperan memberikan informasi kepada PLN agar proses perencanaan pembangunan PLTA Urya 2 bisa berjalan lancar”.

Sekda juga mengingatkan PLN agar pemberian kompensasi terhadap masyarakat adat harus dihargai secara manusiawi. “Identifikasi persoalan dengan baik agar tidak ada yang terabaikan dan berbagai persoalan yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Urya 1 tidak terjadi lagi di waktu mendatang”, tegas Hana Hikoyabi.

Sementara Kapolsek Unurum Guay, yang turut hadir bersama masyarakat Santosa dan Beneik memperkirakan rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan timbul konflik, karena masyarakat adat merasa dirugikan dengan pembangunan PLTA Urya 1. “Karena itu, mohon dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi konflik”.

Perwakilan Pemuda Unurum Guay, menegaskan banyak proyek semacam ini yang berdasarkan pengalaman hanya tinggalkan masalah. Karena itu jangan diulang. Orang datang bicara, setelah proyek jadi mereka menghilang.

“Banyak proyek yang dibiayai dana asing hanya untuk kepentingan Jusuf Kalla dan Aburizal Bakri bersama keluarga mereka. Kita orang Papua tidak pernah dapat apa-apa. Mereka hanya datang tipu-tipu masyarakat. Ada masalah lama di pembangunan PLTA Urya 1 yang harus diselesaikan dulu baru boleh dilanjutkan dengan pembangunan PLTA Urya 2”, tegasnya.

Kepala Kampung Beneik, Petrus minta pendataan masyarakat adat pemilik hak ulayat harus dilakukan dengan baik, sebab proyek PLTA Urya 1 tidak semua masyarakat yang punya hak ulayat masuk dalam daftar penerima kompensasi. Dari lima marga, hanya tiga yang terima kompensasi, sementara dua marga tidak dapat, sehingga timbul konflik.

“Semua pihak, entah PLN pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat adat sebaiknya harus duduk sama-sama bicara selesaikan masalah PLTA Urya 1 dulu baru dimulai dengan rencana pembangunan PLTA Urya 2 yang baru, kalau tidak ini akan menimbulkan konflik di masyarakat”, tegasnya.

Perwakilan masyarakat bersama pemerintahan kampung dan distrik Unurum Guay menyimak pemaparan rencana pembangunan PLTA Urya Dua di Unurum Guay. Sentani 15 Februari 2019. foto TSPP/paskal keagop.

Sementara Kepala Kampung Santosa, Lamberth Kargualam mengatakan sosialisasi semacam ini harus melibatkan masyarakat lima marga yang punya hak ulayat seluas 150 hektar yang akan menjadi areal pembangunan PLTA Urya 2. Pengalaman pembangunan PLTA Urya 1 masyarakat pemilik tidak pernah diperlakukan dengan baik. “Kami lima marga yang punya tanah dianggap seperti binatang. Karena itu, harus dibicarakan dan diatur dengan baik agar tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Pembangunan PLTA Urya 1 menimbulkan banyak masalah yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Lima marga yang punya tanah tidak dilibatkan dalam pembangunan PLTA Urya 1”, tegas Lamberth.

Lamberth mengatakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTA Urya 1, Ted Mokay, yang gertak-gertak kami sehingga kami merasa tertekan dan terpaksa setuju dengan harga tanah Rp 10 ribu permeter. “Ini, sangat merugikan kami masyarakat adat lima marga yang punya hak ulayat. Kami tidak mau hal itu terjadi dalam rencana pembangunan PLTA Urya 2. Harga tanah permeter yang disepakati untuk membangun PLTA Urya 1 adalah 10.000 dikali luas lahan 150 meter, bayarnya sebesar 1.500.000 rupiah”.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Andreas Urunama, mengingatkan Konsultan PLN agar perlu perhatikan kearifan lokal yang saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura sedang melakukan pemetaan wilayah adat. Tim Konsultan PLN juga harus melakukan studi kajian sosial dan budaya masyarakat Papua di Universitas Cenderawasih Jayapura atau melibatkan akademisi untuk mempermudah rencana pekerjaan proyek PLTA Urya 2. Sebab, berhasil dan tidaknya rencana pembangunan PLTA Urya 2 tergantung pada penyelesaian persoalan PLTA Urya 1.

“Kalau tidak, rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan terganjal. Pembangunan PLTA Urya 1 hanya tiga marga yang diberikan kompensasi, sementara dua marga tidak menerima kompensasi. Karena itu, jangan terulang di Urya 2”, tegasnya.

Perwakilan Konsultan PLN pusat mengatakan saran masukan dari semua pihak itu akan menjadi perhatian PLN, terutama bagi lima marga pemilik hak ulayat. “Kami juga akan pastikan apakah status kepemilikan lahan mereka ini sebagai hak pakai atau hak milik. Ini akan didata dengan baik untuk mengetahui status kepemilikan lahan proyek PLTA Urya 2”.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan dana asing yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat adat, dan 2) Pemenuhan hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat. Jika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dana bantuan asing tidak akan disetujui.

paskalis keagop

Mengenal Alberth Yoku

ALBERTH Yoku, lahir di Pulende, 14 Maret 1964, anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Hendrik Y. Yoku dan ibu Elci P. Yoku. Ayahnya lulus Sekolah Rakyat dan diterima menjadi tentara Belanda. Sementara ibunya setelah lulus Sekolah Rakyat, menjadi ibu rumah tangga dan melayani jemaat di GKI Onomi Flafouw Sentani.

Tidak seperti kebanyakan anak yang mengikuti jejak orangtuanya. Walau ayahnya seorang tentara, Alberth tidak ikut masuk tentara, ia lebih memilih masuk sekolah calon pendeta.

Dalam keluarga pasangan Hendrik dan Elci, dikaruniai anak pertama sampai keempat, semuanya perempuan, sehingga mamanya tidak disukai dan martabatnya sebagai perempuan diremehkan dalam keluarga. Ia dianggap perempuan yang tidak berguna karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga.

Pdt. Alberth Yoku bersama istri dan kedua anaknya di Mansinam

Dalam pergumulannya itu, Elci melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi kondisinya sangat lemah dan denyut jantungnya tidak berdetak. Ia panik dan takut lalu membawa bayi laki-laki yang baru lahir itu ke bawah pohon pisang. Bayinya diletakan di atas daun pisang, lalu Elci berdoa.

Dalam doanya, Elci memohon dan berjanji kepada Tuhan jika anak ini hidup, ia akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Usai berdoa, Elci kaget karena anaknya bergerak dan menangis.

Akhirnya, anak itu dibawa pulang ke rumah dan dirawatnya hingga tumbuh dengan sehat. Kehadiran anak laki-laki ini juga membuat ibunya sangat dihormati dalam rumah.

Doa ibunya ini terlihat dalam prestasi belajar Alberth saat masuk sekolah dasar hingga lulus SMA Negeri 1 Abepura. Nilai pelajarannya selalu baik. Terutama, nilai akhir pelajaran agama saat lulus SMA Negeri 1 Abepura, ia mendapat nilai 99. Sehingga gurunya menyarankan Alberth untuk melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Teologia Isak Samuel Kijne Abepura.

Ia pun masuk sekolah itu pada 1984 dan lulus 1988. Setahun kemudian Alberth Yoku dilantik menjadi Vikaris 1989 dan ditugaskan melayani Jemaat Dabra Klasis GKI Mamberamo Apawer.

Pdt. Alberth Yoku bersama para pendeta peserta sidang Sinode GKI di Tanah Papua 2017 di Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Alberth Yoku telah bertugas melayani warga GKI di wilayah Mamberamo selama delapan tahun, sejak 1989 – 1997. Selama bertugas di daerah terpencil ini, ia mengalami banyak tantangan yang membuatnya memahami persoalan GKI dengan sangat baik. Ia juga mempelajari berbagai peraturan gereja.  

Sinode GKI yang didirikan pada 26 Oktober 1956 itu memiliki tata tertib dan peraturan untuk bagaimana bisa melayani umatnya dengan baik. Semula dari Calon Pendeta kemudian dilantik menjadi Pendeta pada 1990. Jabatan pelayanannya pun mulai meningkat secara perlahan.

Diawali dengan menjadi vikaris, pendeta, pelayan jemaat, ketua klasis, sekretaris departemen sinode, wakil sekretaris BP Am sinode dan akhirnya menjadi Ketua BP Am Sinode GKI yang membawahi 53 klasis, lebih dari 1.327 jemaat dengan lebih dari 444.747 anggota jemaat di Tanah Papua.

Tidak semua pendeta mengalami nasib seperti yang dialami Alberth Yoku. Ia memulai dari bawah hingga mencapai puncak tertinggi di struktur lembaga gereja. 

Pada Sidang Sinode GKI tahun 2011 di Klasis Sentani, tak banyak peserta sidang yang mengira Alberth Yoku bisa terpilih menjadi Ketua Sinode. Dalam pra pencalonan, ia mendapat dukungan 94 suara dari total 225 suara yang harus dicapai seorang kandidat. Jumlah dukungan suara pada pra pencalonan itu mengantarkannya dengan mulus hingga terpilih jadi Ketua Sinode. Doa ibunya dibawah pohon pisang di jawab oleh Tuhan. “Anak ini akan saya persembahkan untuk Tuhan”.

Keluarga Hendrik Elci diberkati Tuhan, dari ketujuh anak mereka, enam diantaranya bekerja di ladang Tuhan, dan semuanya menjadi pemimpin di dalam GKI di Tanah Papua.

Selama 22 tahun bekerja sebagai Pendeta di daerah terpencil itu membuat Alberth Yoku memahami persoalan warga jemaat secara baik. Sehingga, setelah ditabis menjadi Ketua BP Am Sinode GKI pada 15 Januari 2012, ia menata secara periodik dan berjenjang secara organisasi, personalia, manajemen, keuangan, aset dan tata layanan bagi umat di dalam gereja.

Hal penting yang ia lakukan adalah menata sistem keuangan GKI yang selama itu bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi agar kesejahteraan seluruh pegawai yang kerja di GKI bisa terjamin secara adil dan merata.

Sudah 29 tahun (1988 – 2017) mengabdi di GKI di Tanah Papua, sebagai Pendeta hingga menjadi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Selepas jabatan Ketua Sinode, Alberth Yoku mulai menatap dunia lain, yakni dunia politik. “Saya berpikir sebagai anak adat, anak gereja dan anak pemerintah, saya punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Jadi, ya apa salahnya saya masuk anggota DPR RI”?

Masuk ke dunia politik diawali dengan mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Papua periode 2018 – 2023 di Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan moto “Membangun di Atas Dasar yang Sudah Ada”. Tapi tak lolos.

Dan kini mendaftar jadi Calon Anggota DPR Republik Indonesia periode 2019 – 2024 di Partai Nasional Demokrat, dengan visi: “Saya Diutus Sebagai Hamba ke DPR RI untuk Berdoa bagi Kesejahteraan Bangsa dan Menjadi Duta Kerukunan”.

Visi itu akan menjadi warna politik dan pikiran-pikirannya dalam bekerja sebagai anggota DPR RI nanti. Kalau sudah duduk di DPR RI, “saya akan tetap berorientasi pada Papua. Bukan berorientasi provinsi, tapi berorientasi pada Tanah Papua. Saya akan bersatu dengan teman-teman yang akan muncul di DPR dan DPD RI dari Tanah Papua. Kita akan menjadi energi positif dan bersinergi bagi Tanah Papua”.  

Berdasarkan moto itu, “kita akan perjuangkan untuk pemeliharaan kerukunan keagamaan yang baik dan kebhinnekaan dengan tetap berpegang pada Mazmur 122, Mazmur 133, Roma 13 dan Yohanes 17: 21 tentang doa Yesus. Semua itu adalah bagaimana orang Kristen menjadi garam dan terang dunia di Republik Indonesia”, ujar Alberth Yoku saat ditemui di Sentani. Senin, 1 Oktober 2018 lalu.

ALBERTH  YOKU.

Tempat Lahir: Pulende, 14 Maret 1964

Orangtua:

Ayah, Hendrik Y. Yoku (alm)

Ibu, Elci  P. Yoku (alm).

Pasangan Hendrik dan Elci dikaruniai enam anak. Empat perempuan dan tiga laki-laki:

  • Estina  Yoku
  • Kornelia  Yoku (alm)
  • Rodelila  Yoku
  • Hortensi  Yoku
  • Adrian Yoku
  • Alberth Yoku
  • Yansen Yoku

Istri: Apriantje A. Domo

Anak 2 orang:

  • Angelo Yoku,
  • Christian Aan Yoku 

Pendidikan:

  • SD YPK Ifar Besar, lulus 1977
  • Sekolah Teknik Negeri Sentani, lulus 1980
  • SMA Negeri 1 Abepura, lulus 1984
  • STT GKI IS Kijne Abepura, lulus 1988

Pengalaman Organisasi:

  • Pimpin Delegasi Klasis Mamberamo Apawer ke Jerman, Belanda dan Swiss, 1992
  • Pimpin Delegasi yang sama, 2001
  • Pimpin Delegasi GKI ke Vanimo – PNG, 1998
  • Mengikuti Sidang Dewan Gereja Reformasi se–Dunia (WARD),  2010

Pengalaman Kerja:

  •  Vikaris di Jemaat Maranatha Dabra Klasis Mamberamo Apawer: 1989 – 1993
  •  Dikukuhkan jadi Pendeta: 1990
  •  Pendeta Jemaat GKI Efata Kasonaweja: 1993 – 1994
  •  Pendeta Jemaat GKI Paulus Kapeso: 1994 – 1997
  •  Ketua Klasis Mamberamo merangkap Pelayan Jemaat 1995 – 1997
  •  Sekretaris Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI: 1998 – 2006
  •  Wakil Sekretaris BP Am Sinode GKI: 2006 – 2011
  •  Ketua BP Am Sinode GKI: 15 Januari 2012 – 15 Januari 2017