Pelibatan Perempuan dalam Perdamaian

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 juga diharapkan perempuan dapat membangun jaringan atau koalisi perempuan Papua yang bekerja untuk agenda perdamaian di Papua.

Para mentor pelatihan pelibatan perempuan dalam penyelesaian konflik di Makassar. foto Anggela Flassy.

INDONESIA merupakan negara yang paling rawan konflik di Asia Tenggara. Data dari Institut Titian Perdamaian menunjukkan bahwa di tahun 2008 – 2010 saja telah terjadi 4.021 konflik dan kekerasan yang berlatar etnik, agama, sumberdaya alam, politik, dan sebagainya. Dalam situasi ini perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan.

Semakin meluasnya konflik dan kekerasan di dunia termasuk kekerasan berbasis gender, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1325 dan 1820 tentang Perlunya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Wilayah Konflik dan Pentingnya Partisipasi Perempuan di Setiap Upaya Perdamaian.

Shadia Marhaban, Ketua LIGA Acheh menyampaikan materi bagi peserta pelatihan. foto Angela Flassy.

Selain Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, CEDAW dan Beijing Platform for Action juga menyoroti tentang pentingnya peran negara dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender ketika konflik terjadi.

Papua sebagai daerah dengan predikat daerah konflik, menempatkan perempuan dan anak di daerah ini rentan menjadi korban dari konflik itu. Untuk itu dilaksanakan pelatihan perempuan perdamaian (N-Peace training on Woman Waging Peace in Indonesia) bagi  20 perempuan asal Papua yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan, sejak 26 hingga 29 Juni 2011 lalu.

“Karenanya kegiatan pelatihan tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di berbagai wilayah, termasuk Papua menjadi penting guna membekali perempuan pegiat di masyarakat sipil dengan berbagai pengetahuan, sehingga kelak dapat menjadi agen perdamaian di komunitasnya masing-masing,” ujar Manager Program UNDP, Maja Suhud.

Pelatihan untuk perempuan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325, negosiasi dan advokasi perdamaian antara peserta.

Peserta pelatihan saat berada di Bandara Hasanuddin Makassar untuk pulang ke daerah asal masing-masing. foto Angela Flassy

Peserta pelatihan ini adalah para utusan perempuan dari LSM, lembaga pendidikan, media massa dan pemerintahan di Papua yang selama ini berjuang untuk keadilan dan perdamaian antara lain P3W GKI, KPKC Keuskupan Jayapura, ALDP, MRP, JDP, FOKER LSM, ESHAM, LP3AP, HMI, PELITA, MMP, YTHP-Keerom, Universitas Cenderawasih, BPP-Setda Provinsi Papua, Tabloid Suara Perempuan Papua, Humiinane, dan utusan mahasiswa Papua di Makassar.

Dalam pelatihan, diajarkan bagaimana perempuan dapat menjadi agen perdamaian di Papua, mengisnpirasi upaya-upaya perdamaian di Papua, dapat di implementasikan sesuai dengan konteks Papua dan diharapkan peserta dapat dapat berbagi dan bergabung dan N – Peace.

Ke depan diharapkan peserta juga akan mendukung pembentukan koalisi perempuan di Papua yang bisa bekerjasama dalam agenda perdamaian di provinsi mereka. Untuk tujuan ini, pelatihan akan membantu mengembangkan hubungan penting dari lokal-nasional-regional yang sedang dibentuk melalui inisiatif N-Peace di Indonesia.

Peserta pelatihan sedang mendengarkan materi yang disampaikan Ibu Venny. foto Anggela Falssy

Para pelatih akan membantu peserta untuk mengembangkan rencana aksi strategis yang dapat membantu advokasi bersama mereka untuk perdamaian dan juga dukungan memanfaatkan masa depan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di Papua.

“Sebenarnya jaringan perempuan perdamaian di Papua sudah ada, namanya TIKI yang dalam bahasa Mee berarti stop sudah. Saya pikir, tinggal disinergikan saja,” kata Frida Klasin, utusan dari Jaringan Damai Papua.

Jaringan perempuan TIKI Papua muncul sebagai kebutuhan yang ditegaskan pasca pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM  Perempuan Papua yang dilakukan pada pada 2009 hingga 2010. 

Presentasi hasil diskusi oleh Kelompok Oranye. foto Angela Flassy

Pendokumentasian itu dilakukan oleh 13 lembaga lokal bekerjasama dengan Komnas Perempuan Indonesia. Dengan pelatihan ini diharapkan jaringan yang sudah ada di Papua dapat mengembangkan jaringannya secara nasional maupun regional.

Foto bersama fasilitator dan peserta usai pelatihan. foto Panitia Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan atas kerjasama N-Peace Network, Search for Commonground, The Institute for Inclusive Security, Australian AID dan UNDP. Fasilitatornya pelatihan ini adalah Maria Damairia Pakpahan, Adriana Venny Aryani, Khairul Hasni, Shadia Marhaban dan Hilda Rolobessy – berasal dari daerah yang beragam dan membawa keterampilan dan keahlian yang berbeda. Keempatnya sebelumnya sudah mengikuti Training of Trainer N-Peace yang juga dilaksanakan oleh UNDP di Bangkok, Thailand.

Sebenarnya pelaksanaan kegiatan ini direncanakan di Jayapura, namun karena beberapa alasan, akhirnya dilaksanakan di Makassar. Alasan lainnya, agar peserta dapat lebih fokus dan tenang mengikuti pelatihan ini.  

“UNDP mohon maaf, karena tidak bisa lebih banyak lagi perempuan yang mengikuti pelatihan ini, dan hanya mampu melatih dua puluh orang saja,” sesal Maja Suhud. Harapannya agar peserta dapat menginformasikan dan membagikan kembali, apa yang diperolehnya dalam pelatihan ini kepada kelompok perempuan di masyarakat Papua.

Angela Flassy

Jalan Parah, Guru Menyerah

Sarana perhubungan menjadi salah satu sebab kekurangan guru di kampung, seperti nasib tiga Sekolah Dasar Inpres Bupul 6, Bupul 12 dan 13 di Distrik Ulilin.

SD Inpres Bupul 6 Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. foto Agapitus Batbual

KAMPUNG Belbeland, Baidup dan Kirely, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke adalah tiga dari sebelas kampung di sisi perbatasan Papua New Guinea. Ada sebelas kampung masuk dalam wilayah Distrik Ulilin. Sembilan kampung dihuni mantan transmigran, sementara dua kampung lainnya dimukimi warga lokal.

 Seperti rata-rata penduduk di kawasan terpencil di Papua, perhubungan menjadi salah satu penghambat utama antarkawasan. Demikian halnya Kampung Belbeland, Baidup dan Kirely. Kesulitan sarana perhubungan turut berkontribusi negatif terhadap pendidikan di kampung-kampung di sini.

 Sebagaimana yang dialami tiga sekolah dasar di Kampung Belbeland, Baidup dan Kirely: Sekolah Inpres Bupul 6, Bupul 12 dan Bupul 13. Kebanyakan guru memilih bertugas di kota-kota atau daerah-daerah pinggiran kota yang terjangkau jalan beraspal−yang memudahkan mobilitas.    

 Akibatnya, guru-guru menumpuk di sekolah-sekolah di kota. “Mereka tidak mau mengajar di sini, karena jalan sudah lama rusak,” kata Kepala Sekolah Dasar Inpres Bupul 6, Syamsia Erna, kepada tabloid Suara Perempuan Papua di Bupul, 17 Oktober 2010 lalu.

 Dibangun pada 1995, awalnya bangunan SD Inpres Bupul 6 hanya terdiri dari empat ruang kelas. Tiga ruang itu kemudian disekat menjadi enam ruang kelas. Ruang pertama untuk dua kelas: kelas 1 – 2, ruang kedua: kelas 3 – 4 dan ruang ketiga: kelas 5 – 6. Satu ruang lainnya dijadikan kantor guru.

“Keterbatasan ruang kelas memang seperti itu sejak sekolah dibangun, jalan keluarnya, kami berusaha pasang sekat,” ujar Syamsia.

Kepala SD Inpres Bupul 6 Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, Syamsia Erna. foto Agapitus Batbual

 Murid SD Inpres Bupul 6−saat tabloid Suara Perempuan Papua ke sana−sebanyak 53. Kelas 1: enam murid, kelas 2: sebelas murid, kelas 3: sepuluh murid, kelas 4: enam murid; kelas 5: Sembilan murid, kelas: 6: sepuluh murid.

Keadaan sekolah berdinding papan ini pun bisa dikatakan tidak berubah. Atap sengnya yang sudah berkarat merata, belum ada yang diganti. Begitu pun lantai semennya yang telah berubah merah karena keadaan tanah di kawasan ini.   

 Guru tetap hanya satu orang: Syamsia, mengajar enam kelas. Ia dibantu dua relawan lulusan sekolah menengah atas, Sri Purwaningsih dan Willem Kaipman. Disokong Sri dan Willem, Syamsia yang, ditempatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, menyampaikan pelajaran di enam kelas secara bergilir.

 Willem, 40 tahun, kelahiran Saman, Merauke, sebenarnya penjaga sekolah dan Sri, 38 tahun, kelahiran Sukoharjo, pengurus Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Belbeland. “Saya putuskan perbantukan mereka,” kata  Syamsia.

 Sri menangani kelas 1 – 2, Willem mengasuh kelas 3 – 4, Syamsia mengelola kelas 5 – 6. Di kelas yang lebih banyak murid, lebih banyak waktu diberikan. Guru pindah ke kelas lain, setelah dia menjelaskan mata pelajaran dan memberikan tugas di kelas sebelumnya. “Kalau sudah asyik, kadang lupa jam pelajaran di kelas lain,” kata Syamsia, kelahiran Geser, Maluku Utara, 52 tahun lalu.

 Honor untuk kedua guru relawan, terutama diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang, besarannya Rp 5 jutaan sekali terima. “Jumlah itu tergantung banyaknya siswa,” ujar Syamsia. Sri dan Willem dibayar Rp 500 dan Rp 700 ribu per bulan; kekurangan honor ditutup dari usaha ternak ayam kampung kecil-kecilan.

 Kendala kekurangan guru selalu diajukan dalam laporan bulanan sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kabupaten Merauke. Syamsia mengatakan, sudah menyampaikannya kepada Kepala Distrik Ulilin, Manufandu atau Marpaung. Bahkan membicarakannya secara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Kondisi ruas Jalan Trans Irian dari Merauke ke Boven Digoel di Ulilin Kabupaten Merauke yang rusak parah. Lumpur bisa copot roda kendaraan. foto Agapitus Batbual

 Syamsia menuturkan, sekitar 1996, saat masih ada insentif bagi guru-guru di daerah-daerah pelosok (Tunjangan Daerah Terpencil/TDT), tenaga pendidik di SD Inpres Bupul 6 cukup. Warga kampung bahkan sempat membangun lagi sebuah rumah guru dari bahan-bahan rumah warga yang ditinggal pergi.

 Tapi, sejak program ini dihentikan, guru-guru kehilangan minat dan berangsur menarik diri. Hingga tinggal seorang guru. Bangunan beratap seng, berdinding papan dan berlantai tanah ini kini kosong tak terhuni. Kecuali rumah tinggal kepala sekolah.

Kondisi SD Inpres Bupul 6, boleh jadi, tak seburuk SD Inpres Bupul 12 dan 13. Di masing-masing sekolah ini pun hanya ada satu guru tetap berstatus pegawai negeri, tapi tanpa guru bantu atau tenaga honorer. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dan kampung-kampung di Distrik Ulilin, selain tak rata, selalu berkubang lumpur saat hujan. Lumpur itu hampir mencaplok separuh roda kendaraan yang melintas.

SD Inpres Bupul 12 dan 13 pernah dibantu dua sepeda motor oleh Wakil Bupati Merauke era sebelumnya, Waryoto. Tapi, parahnya kondisi jalan menyebabkan, “sudah ganti rante sampai 10 kali,” kata Kepala Sekolah Bupul 12 Kampung Baidup, Juminah. “Kalau bapa wartawan jalan masuk Belbeland, bisa-bisa ‘putar haluan’, kalau hujan orang harus berenang melewati Kali Kum, kami bekerja dengan keadaan seperti ini,” ujar Juminah.

Jika tak hujan, bepergian bisa agak mudah dan lancar, apalagi jalan mulai ditimbun dan diaspal. Perjalanan Merauke–Belbeland bisa ditempuh sehari dengan kendaraan, dibanding sebelumnya. Misalnya, untuk mengurus gaji atau keperluan sekolah.

Tak cuma kendala jalan, tapi juga akses informasi dan komunikasi. “Mendengarkan siaran RRI saja, tidak bisa, susah mendapatkan gelombang” kata Juminah. Kalau ada keperluan penting yang harus disampaikan ke kabupaten, dia meminta bantuan ke pos pengamanan perbatasan di Kampung Baidup. Personel Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di situ yang akan menolong melalui Single Side Band (SSB).

Beberapa waktu berselang, SD Inpres Bupul 6 mendapat bantuan biaya pendidikan Rp 10 juta. Sebagian digunakan untuk membeli buku-buku sekolah. Karena kondisi jalan,  dan ongkos pengangkutan, Syamsia hanya membeli 10 buah buku pelajaran untuk sekolahnya. “Terpaksa, dua murid menggunakan satu buku,” ujarnya.

 Joost W. Mirino, Agapitus Batbual (Merauke)