Sekira 75 Orang Meninggal Akibat Tanah Longsor di Jayapura

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura sepanjang Sabtu 16 Maret malam lalu mengakibatkan banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Sekira 75 orang meninggal, sekira 75 orang menderita luka ringan dan sekira 30 orang menderita luka ringan, lebih dari 4.226 orang mengungsi serta masih ada warga yang dilaporkan hilang dan sedang dalam proses pencarian.

Korban bencana banjir dan tanah longsor di Posko Pengungsian Sentani. Foto Pebriansyah Ariefana/SUARA.com

HUJAN deras yang mengguyur seluruh wilayah Jayapura sepanjang Sabtu malam 16 Maret 2019 lalu menimbulkan luka yang mendalam bagi semua pihak di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Hujan deras disertai banjir dan tanah longsor itu menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Kerusakan parah akibat banjir dan longsor terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura. Ada tujuh kampung di lima distrik di wilayah Kabupaten Jayapura yang mengalami kerusakan berat akibat banjir air hujan dan tanah longsor.

Air hujan deras yang mengalir dari arah Gunung Cycloops mengikuti aliran sungai yang sangat deras itu menghanyutkan rumah-rumah penduduk bersama isinya, kandang-kandang ternak peliharaan, jembatan, kebun-kebun milik warga serta memutuskan jalur lalulintas umum. Akses jalan utama antar permukiman penduduk terputus, dan warganya terisolasi.

Kerusakan terparah di wilayah Kabupaten Jayapura terjadi di lima distrik, yaitu di Distrik Sentani meliputi Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo, Sentani Kota, Kampung Yahim dan Kampung Sereh. Di Distrik Waibu, kerusakan terjadi di Kampung Doyo Baru. Di Distrik Sentani Barat, kerusakan terjadi di Kampung Kertosari, serta kerusakan terparah juga terjadi di wilayah Distrik Depapre dan Ravenirara.

Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir air hujan deras disertai tanah longsor dari arah Gunung Cycloops itu menimbulkan korban jiwa manusia dan materi yang tidak sedikit. Hingga kini belum dipastikan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor. Tim Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Badan SAR Nasional Provinsi Papua bekerjasama dengan TNI dan Polri masih terus melakukan pencarian korban, mengevakuasi korban, membuka posko-posko menampung pengungsi dan terus melakukan pendataan untuk memastikan berapa korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor.

Sejak Sabtu malam lalu hingga hari Senin 18 Maret 2019, mobil ambulance tanpa henti-hentinya bolak-balik mengantar korban meninggal maupun yang menderita luka-luka dari lokasi bencana ke rumah-rumah sakit maupun pusat-pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas). Identifikasi jenazah korban meninggal dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, Jayapura. Sementara korban menderita luka berat dan luka ringan mendapat perawatan di beberapa rumah sakit seperti RSU Yowari, RS Dian Harapan, dan RSU Abepura.

Selan itu, sebanyak 38 kantong berisi jenazah dikirim ke RS Bhayangkara Kotaraja untuk dilakukan identifikasi pada Minggu, 17 Maret. Dari 38 jenazah itu, petugas medis berhasil mengidentifikasi 22 jenazah korban bencana dan kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses identifikasi jenazah korban banjir dan tanah longsor masih terus dilakukan hingga Senin, 18 Maret.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura, Sumartono mengatakan kemungkinan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih terus dilakukan pencarian. 

Permukiman penduduk yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Sabtu malam 16 Maret 2019 lalu. Lebih dari 4.226 orang kehilangan tempat tinggal. Foto Dicky Adam Sidiq.

Data Kerusakan dan KerugianAkibat Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura.Sabtu, 16 Maret 2019, yang dikeluarkan Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura, terdiri dari: rumah terendam 211 unit, rumah rusak berat 350 unit, jembatan rusak berat 3 unit, drainase rusak berat 8 volume, jalan rusak berat 4 ruas, gereja rusak berat 2 unit, masjid rusak berat 1 unit, sekolah rusak berat 8 unit, Ruko rusak berat 104 unit, pasar rusak berat 1 unit, kendaraan roda empat terendam 5 unit, kendaraan roda dua terendam 20 unit serta perumahan yang terendam di Perumahan Doyo Baru, dan sekitarnya, Kompleks TNI 751, Balai Transmigrasi, dan Kompleks TNI AURI di Sentani.

Sementara jumlah pengungsi yang tertera di Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura, bahwa ada sekira 4.226 orang yang ditampung di sembilan Posko Bantuan Bencana Alam yang dibangun di: kompleks perkantoran bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani sebagai Posko Induk, Posko lainnya di: SIL, HIS, Perumahan Bintang Timur, Perumahan Gajah Mada, Doyo, Asrama Himles, dan Panti Jompo.  

Para korban banjir dan tanah longsor sangat membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan dapur, popok bayi, dan kebutuhan lainnya. Bantuan bisa dapat disalurkan ke posko-posko yang telah disiapkan pemerintah dan lembaga swasta di wilayah Sentani.

MERENCANAKAN GEOMETRI JALAN

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Yalimo,

Yan Ukago

Setelah Kabupaten Yalimo terbentuk, barulah pengerjaan jalan tembus ke Elelim digenjot.

KABUPATEN Yalimo dibentuk bersamaan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya. Sewaktu masih di bawah Kabupaten Jayawijaya, wilayah ini hanya meliputi dua distrik, yakni Distrik Abenaho dan Apalapsili. Wilayah-wilayah lain di balik gunung masuk Kabupaten Yahukimo.

Tapi kemudian Kementerian Dalam Negeri mempersyaratkan bahwa untuk membentuk kabupaten baru wilayah-wilayah cakupan harus meliputi lima distrik. Maka di bentuk lagi distrik Welarek (ke arah Yahukimo), Elelim (menjadi ibu kota). Wilayahnya ini sebelumnya hutan tak berpenduduk, selain kelompok-kelompok suku yang mengungsi ke sini saat bencana Kurima dulu. Mereka dipindahkan ke ujung lapangan terbang. Mereka kemudian mengembangkan beberapa jenis tanaman, antara lain, durian, dengan bantuan bibit dari Kementerian Pertanian. Hasilnya cukup bagus, karena tanah di sini mendukung.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, Yan Ukago menjelaskan peta jalan yang akan dibangun di Yalimo kepada Gabriel Maniagasi dari Tabloid Suara Perempuan Papua. foto Paskal Keagop.

Setelah Kabupaten Yalimo terbentuk, masalah berikut adalah distrik mana yang akan dipilih sebagai tempat kedudukan ibu kota? Ada yang usulkan Distrik Abenaho, ada yang Apalapsili, ada yang Welarek, ada pula yang mengajukan Distrik Benawa. Masing-masing dengan alasan dan pertimbangan sendiri.

Akhirnya, Distrik Elelim yang dipilih sebagai pusat ibu kota kabupaten.  Distrik ini berada di ketinggian 430 meter dari permukaan laut. Jaraknya dari Jayapura 455 kilometer. Elelim terletak di tengah Wemena-Jayapura yang berjarak 585 kilometer. Jarak Elelim-Wamena 130 kilometer. Sebelum pemekaran, belum ada jalan darat, perjalanan hanya dilakukan lewat udara.

Bandara perintis di Yalimo ada di Pasvalley, Apalapsili, Landikma, Welarek dan Elelim (sejak 1992), Benawa, Ubikisi (dibangun masyarakat secara swadaya).

Ini menunjukkan, distribusi barang dan jasa lebih banyak dilakukan melalui udara.  Tapi dari Wamena, tidak ada penerbangan tetap (terjadwal).

Kalau ada orang sakit yang hendak dibawa keluar untuk berobat, harus menyewa pesawat perintis. Biayanya sangat mahal. Jalan utama yang ada saat ini adalah Trans Papua. Sebelum Kabupaten Yalimo terbentuk, jalan darat hanya sampai di Abenaho. Jalan yang pernah dibuka, sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan. Karena ada lapangan terbang di Pasvalley, jalan darat sampai Abenaho bisa dipelihara. Penerbangan dari Wamena-Lanny Jaya atau Wamena-Karubaga dilakukan via Pasvalley.

Ruas Jalan Trans Irian antara Wamena dan Elelim yang belum diaspal. foto Paskal Keagop.

Setelah Kabupaten Yalimo terbentuk dan Elelim menjadi pusat ibu kota, barulah pengerjaan jalan tembus ke Elelim ditingkatkan, karena intensitas warga yang bepergian dan aktivitas ekonomi. Jalan diaspal, jembatan beton mulai digarap. Infrastruktur jalan mulai digenjot di era Bupat Er Dabi. Hingga sekarang, sekitar 80 persen jalan tembus Wamena-Elelim sudah rampung.

Sejumlah ruas jalan mulai dikerjakan sejak 2008. Antara lain, ke Apalapsili, Welarek.  Sekarang dituntaskan sisanya; rencana tahun ini (2018) diselesaikan.

Tapi, jalan tembus dari Elelim ke Benawa merupakan “proyek cepat” dari Presiden Joko Widodo (bagian dari jalan Trans Papua). Jalan ini sudah duji coba dengan kendaraan roda dua. Sebanyak 28 motor melintasinya. Namun, kendaraan lain belum. Mungkin Desember (2018), sudah bisa.

Jadi, ruas Jalan Trans Papua dari Elelim ke Benawa, diperluas. Ke Distrik Welarek, kurang-lebih, delapan kiometer sudah dicapai. Dibangun dari dua arah,  terus ke Apalapsili. Tinggal dua kilometer lagi. Tahun ini dibuka bagian ke Abenaho: ruas jalan nasional.

Satu wilayah datar yang cukup luas di sekitar Sungai Mamberamo, rencananya mau dikembangkan sebagai kawasan pertanian bersama potensi lainnya di situ. Pemerintah juga sedang membuka jalan dari Elelim. Sudah dapat empat kilometer, mungkin tahun ini dicapai dua kilometer lagi.

Program bupati yang baru (Lakius Peyon) adalah penerapan sistem kluster yang rencana dimulai akhir tahun ini. Bupati berencana mendaratkan alat-alat berat di sekitar 12 titik. Belajar dari Benawa, Pasvalley dan Elelim. Kalau ada alat-alat berat, masyarakat bisa menyewa untuk keperluan membangun kampung. Mereka bisa menyewa dengan dana kampung.

Diawasi Dinas Pekerjaan Umum (PU), program dari dana kampung yang terkait dengan infrastruktur bisa dikerjakan masyarakat sendiri dengan menyewa alat berat. Pemerintah siapkan bahan bakar. Ini salah satu yang akan masuk dalam Perda.

Dua kampung sudah menerapkan cara ini. Rencana mulai 2019, alat-alat berat didatangkan.

PU bertugas merencanakan geometri jalan. Kalau ada kampung yang mau melakukan itu, PU tinggal menghitung volume pekerjaan dan biaya. Hasilnya disampakan ke kampung bersangkutan. Biayanya lebih murah, sekitar 5 sampai 6 kali di bawah biaya pemerintah.

Kalau jalan, itu kan ada jalan nasional yang menghubungan satu provinsi dengan provinsi lainnya. Jalan nasional dibiayai oleh pemerintah pusat, seperti jalan dari Jayapura-Wamena (Trans Papua). Ada jalan provinsi yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Berikutnya, jalan kabupaten, yakni jalan dari satu distrik ke distrik dan antarkampung.

Jalan kampung inilah yang dibangun pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten hanya menyiapkan alat-alat berat dan bahan bakar. Kalau ada kepala kampung yang berhasil membangun kampungnya dengan dana kampung, ia berhak mendapat penghargaan dari bupati. Misalnya, membikin kolam ikan dengan alat berat. Di daerah pegunungan, rata-rata harga sewa alat berat per hari Rp 14 juta. Untuk menggusur jalan, kalau di area yang bagus, alat berat bisa mencapai 150 meter per hari, sedangkan di area pegunungan hanya 60 meter. Kendala utama lainnya di sini adalah perlunya jembatan gantung untuk jalan-jalan kampung.

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino, alfonsa wayap