Sekira 75 Orang Meninggal Akibat Tanah Longsor di Jayapura

Hujan
deras yang mengguyur wilayah Jayapura sepanjang Sabtu 16 Maret malam lalu
mengakibatkan banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Sekira 75 orang meninggal, sekira 75 orang menderita luka ringan dan sekira 30
orang menderita luka ringan, lebih dari 4.226 orang mengungsi serta masih ada
warga yang dilaporkan hilang dan sedang dalam proses pencarian.


Korban bencana banjir dan tanah longsor di Posko Pengungsian Sentani. Foto Pebriansyah Ariefana/SUARA.com

HUJAN
deras yang mengguyur seluruh wilayah Jayapura sepanjang Sabtu malam 16 Maret
2019 lalu menimbulkan luka yang mendalam bagi semua pihak di Kabupaten Jayapura
dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Hujan deras disertai banjir dan tanah longsor
itu menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Kerusakan
parah akibat banjir dan longsor terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura. Ada
tujuh kampung di lima distrik di wilayah Kabupaten Jayapura yang mengalami
kerusakan berat akibat banjir air hujan dan tanah longsor.

Air
hujan deras yang mengalir dari arah Gunung Cycloops mengikuti aliran sungai yang
sangat deras itu menghanyutkan rumah-rumah penduduk bersama isinya,
kandang-kandang ternak peliharaan, jembatan, kebun-kebun milik warga serta
memutuskan jalur lalulintas umum. Akses jalan utama antar permukiman penduduk
terputus, dan warganya terisolasi.

Kerusakan
terparah di wilayah Kabupaten Jayapura terjadi di lima distrik, yaitu di
Distrik Sentani meliputi Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo, Sentani Kota, Kampung
Yahim dan Kampung Sereh. Di Distrik Waibu, kerusakan terjadi di Kampung Doyo
Baru. Di Distrik Sentani Barat, kerusakan terjadi di Kampung Kertosari, serta
kerusakan terparah juga terjadi di wilayah Distrik Depapre dan Ravenirara.

Kerugian
yang ditimbulkan akibat banjir air hujan deras disertai tanah longsor dari arah
Gunung Cycloops itu menimbulkan korban jiwa manusia dan materi yang tidak
sedikit. Hingga kini belum dipastikan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat
banjir dan tanah longsor. Tim Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Jayapura
bersama Badan SAR Nasional Provinsi Papua bekerjasama dengan TNI dan Polri
masih terus melakukan pencarian korban, mengevakuasi korban, membuka
posko-posko menampung pengungsi dan terus melakukan pendataan untuk memastikan
berapa korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor.

Sejak
Sabtu malam lalu hingga hari Senin 18 Maret 2019, mobil ambulance tanpa
henti-hentinya bolak-balik mengantar korban meninggal maupun yang menderita
luka-luka dari lokasi bencana ke rumah-rumah sakit maupun pusat-pusat pelayanan
kesehatan (Puskesmas). Identifikasi jenazah korban meninggal dilakukan di Rumah
Sakit Bhayangkara Kotaraja, Jayapura. Sementara korban menderita luka berat dan
luka ringan mendapat perawatan di beberapa rumah sakit seperti RSU Yowari, RS
Dian Harapan, dan RSU Abepura.

Selan
itu, sebanyak 38 kantong berisi jenazah dikirim ke RS Bhayangkara Kotaraja untuk
dilakukan identifikasi pada Minggu, 17 Maret. Dari 38 jenazah itu, petugas
medis berhasil mengidentifikasi 22 jenazah korban bencana dan kemudian
diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses identifikasi jenazah korban
banjir dan tanah longsor masih terus dilakukan hingga Senin, 18 Maret.

Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura, Sumartono mengatakan
kemungkinan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih terus
dilakukan pencarian. 


Permukiman penduduk yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Sabtu malam 16 Maret 2019 lalu. Lebih dari 4.226 orang kehilangan tempat tinggal. Foto Dicky Adam Sidiq.

Data
Kerusakan dan KerugianAkibat Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura.Sabtu, 16
Maret 2019, yang dikeluarkan Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura,
terdiri dari: rumah terendam 211 unit, rumah rusak berat 350 unit, jembatan
rusak berat 3 unit, drainase rusak berat 8 volume, jalan rusak berat 4 ruas, gereja
rusak berat 2 unit, masjid rusak berat 1 unit, sekolah rusak berat 8 unit, Ruko
rusak berat 104 unit, pasar rusak berat 1 unit, kendaraan roda empat terendam 5
unit, kendaraan roda dua terendam 20 unit serta perumahan yang terendam di
Perumahan Doyo Baru, dan sekitarnya, Kompleks TNI 751, Balai Transmigrasi, dan
Kompleks TNI AURI di Sentani.

Sementara
jumlah pengungsi yang tertera di Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura,
bahwa ada sekira 4.226 orang yang ditampung di sembilan Posko Bantuan Bencana
Alam yang dibangun di: kompleks perkantoran bupati Jayapura di Gunung Merah
Sentani sebagai Posko Induk, Posko lainnya di: SIL, HIS, Perumahan Bintang
Timur, Perumahan Gajah Mada, Doyo, Asrama Himles, dan Panti Jompo.  

Para
korban banjir dan tanah longsor sangat membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan
seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan dapur, popok bayi, dan kebutuhan
lainnya. Bantuan bisa dapat disalurkan ke posko-posko yang telah disiapkan
pemerintah dan lembaga swasta di wilayah Sentani.

MERENCANAKAN GEOMETRI JALAN

Kepala Dinas Penataan
Ruang dan Pekerjaan Umum
Yalimo,

Yan Ukago

Setelah Kabupaten Yalimo terbentuk, barulah pengerjaan jalan tembus ke Elelim digenjot.

KABUPATEN Yalimo dibentuk bersamaan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya. Sewaktu masih di bawah Kabupaten Jayawijaya, wilayah ini hanya
meliputi dua distrik, yakni Distrik Abenaho dan Apalapsili. Wilayah-wilayah lain di balik gunung masuk Kabupaten
Yahukimo.

Tapi
kemudian Kementerian Dalam Negeri mempersyaratkan bahwa untuk membentuk
kabupaten baru wilayah-wilayah cakupan harus meliputi lima distrik. Maka di bentuk
lagi distrik Welarek (ke arah Yahukimo), Elelim
(menjadi ibu kota). Wilayahnya ini sebelumnya hutan tak berpenduduk, selain kelompok-kelompok suku yang
mengungsi ke sini saat bencana Kurima dulu. Mereka dipindahkan ke ujung lapangan terbang. Mereka kemudian mengembangkan beberapa jenis tanaman, antara
lain, durian, dengan bantuan bibit dari Kementerian Pertanian. Hasilnya
cukup bagus, karena tanah di sini mendukung.


Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, Yan Ukago menjelaskan peta jalan yang akan dibangun di Yalimo kepada Gabriel Maniagasi dari Tabloid Suara Perempuan Papua. foto Paskal Keagop.

Setelah
Kabupaten Yalimo terbentuk, masalah berikut adalah distrik mana yang akan
dipilih sebagai tempat kedudukan ibu kota? Ada yang usulkan Distrik
Abenaho, ada yang Apalapsili,
ada yang Welarek, ada pula yang mengajukan Distrik Benawa.
Masing-masing dengan alasan dan pertimbangan sendiri.

Akhirnya,
Distrik Elelim
yang dipilih sebagai pusat ibu kota kabupaten.  Distrik
ini berada di ketinggian 430 meter dari permukaan laut. Jaraknya dari Jayapura 455 kilometer. Elelim terletak di
tengah Wemena-Jayapura yang berjarak 585 kilometer. Jarak Elelim-Wamena 130 kilometer. Sebelum pemekaran, belum ada jalan darat, perjalanan hanya dilakukan lewat
udara.

Bandara
perintis di Yalimo
ada di Pasvalley, Apalapsili, Landikma, Welarek dan Elelim (sejak 1992), Benawa, Ubikisi (dibangun masyarakat secara swadaya).

Ini
menunjukkan, distribusi barang dan jasa lebih banyak dilakukan melalui udara.  Tapi
dari Wamena, tidak ada penerbangan tetap (terjadwal).

Kalau
ada orang sakit yang hendak dibawa
keluar untuk berobat, harus menyewa pesawat perintis. Biayanya sangat mahal. Jalan
utama yang ada saat ini adalah Trans Papua. Sebelum
Kabupaten Yalimo terbentuk, jalan darat hanya sampai di
Abenaho. Jalan yang pernah dibuka, sama sekali tidak bisa dilalui
kendaraan. Karena ada lapangan terbang di Pasvalley, jalan darat sampai Abenaho
bisa dipelihara. Penerbangan dari Wamena-Lanny Jaya atau Wamena-Karubaga dilakukan via Pasvalley.


Ruas Jalan Trans Irian antara Wamena dan Elelim yang belum diaspal. foto Paskal Keagop.

Setelah
Kabupaten Yalimo terbentuk dan Elelim menjadi pusat ibu kota, barulah pengerjaan jalan tembus ke Elelim ditingkatkan, karena
intensitas warga yang bepergian dan aktivitas ekonomi. Jalan diaspal, jembatan beton mulai digarap. Infrastruktur
jalan mulai digenjot di era Bupat Er Dabi. Hingga sekarang, sekitar 80 persen jalan tembus Wamena-Elelim sudah rampung.

Sejumlah
ruas jalan mulai dikerjakan sejak 2008. Antara lain, ke Apalapsili, Welarek.
 Sekarang
dituntaskan sisanya; rencana tahun ini (2018) diselesaikan.

Tapi,
jalan tembus dari Elelim
ke Benawa merupakan “proyek cepat” dari Presiden Joko Widodo (bagian
dari jalan Trans Papua). Jalan ini sudah duji coba dengan kendaraan roda dua.
Sebanyak
28 motor melintasinya. Namun, kendaraan
lain belum.
Mungkin Desember (2018), sudah bisa.

Jadi, ruas Jalan Trans Papua dari Elelim ke Benawa, diperluas. Ke Distrik Welarek, kurang-lebih, delapan kiometer sudah dicapai. Dibangun dari dua arah,  terus ke Apalapsili. Tinggal dua kilometer lagi. Tahun ini dibuka bagian ke Abenaho: ruas jalan nasional.

Satu
wilayah datar yang cukup luas di sekitar Sungai
Mamberamo,
rencananya mau dikembangkan sebagai kawasan
pertanian bersama potensi
lainnya di situ. Pemerintah juga sedang membuka jalan dari Elelim. Sudah dapat empat kilometer, mungkin tahun ini dicapai dua kilometer lagi.

Program bupati yang baru (Lakius Peyon) adalah penerapan sistem kluster yang rencana dimulai akhir tahun ini. Bupati berencana mendaratkan alat-alat berat di
sekitar 12 titik. Belajar dari Benawa, Pasvalley dan Elelim. Kalau ada alat-alat berat, masyarakat bisa menyewa untuk keperluan
membangun kampung. Mereka bisa
menyewa dengan dana kampung.

Diawasi Dinas Pekerjaan Umum (PU), program dari dana kampung yang terkait dengan infrastruktur bisa dikerjakan masyarakat sendiri dengan menyewa alat berat. Pemerintah siapkan bahan bakar. Ini salah satu yang akan masuk dalam Perda.

Dua
kampung sudah menerapkan cara ini. Rencana mulai
2019, alat-alat berat didatangkan.

PU bertugas merencanakan geometri jalan. Kalau ada kampung yang mau melakukan itu, PU tinggal menghitung volume
pekerjaan dan biaya. Hasilnya disampakan ke kampung bersangkutan. Biayanya
lebih murah,
sekitar 5 sampai 6 kali di
bawah biaya
pemerintah.

Kalau
jalan, itu kan ada jalan
nasional yang menghubungan satu
provinsi dengan provinsi lainnya. Jalan nasional dibiayai oleh
pemerintah pusat, seperti jalan dari Jayapura-Wamena (Trans Papua). Ada jalan provinsi yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Berikutnya, jalan
kabupaten, yakni jalan dari
satu distrik ke distrik dan antarkampung.

Jalan kampung inilah yang dibangun pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten hanya menyiapkan alat-alat berat dan bahan bakar. Kalau ada kepala kampung yang berhasil membangun kampungnya dengan dana kampung, ia berhak mendapat penghargaan dari bupati. Misalnya, membikin kolam ikan dengan alat berat. Di daerah pegunungan, rata-rata harga sewa alat berat per hari Rp 14 juta. Untuk menggusur jalan, kalau di area yang bagus, alat berat bisa mencapai 150 meter per hari, sedangkan di area pegunungan hanya 60 meter. Kendala utama lainnya di sini adalah perlunya jembatan gantung untuk jalan-jalan kampung.

paskalis keagop, gabriel maniagasi, joost mirino, alfonsa wayap