PLN AKAN BANGUN PLTA URYA DUA

Penerangan
Listrik Negara pusat berencana membangun Penerangan Listrik Tenaga Air Urya 2
di Distrik Unurum Guay. Tapi rencana itu bakal tak mulus, karena pembangunan
PLTA Urya 1 meninggalkan banyak masalah yang hingga kini tak pernah dituntaskan
PLN.


Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi bersama perwakilan PLN pusat saat sosialisasi di aula lantai satu kantor bupati Jayapura, pada Jumat 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

SOSIALISASI dan konsultasi publik rencana pembangunan PLTA Urya 2 dilakukan
Konsultan PLN pusat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura pada Jumat 15
Februari 2019 lalu. Sosialisasi  awal itu
dihadiri perwakilan masyarakat pemilik hak ulat di Kampung Beneik dan Kampung Santosa,
perwakilan pemerintah Distrik Unurum Guay, Kapolsek Unurum Guay, serta Sekretaris
Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, dan perwakilan pimpinan organisasi
perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan
Dinas Lingkungan Hidup.

Sosialisasi dan konsultasi publik itu dilakukan untuk memperoleh
masukan-masukan dan gambaran persoalan awal, yang kemudian akan digunakan untuk
menyusun jadwal konsultasi ke berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat
pemilik hak ulayat.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTA Urya 2 seluas 150 hektar. Luasnya
sama dengan areal PLTA Urya 1. Lahan seluas ini milik lima marga di Kampung
Beneik dan Kampung Santosa Distrik Unurum Guay.  

Sumber energi listrik PLTA Urya 2 akan berasal dari Sungai Sermoai di
Beneik. PLTA Urya 2 ini akan terkoneksi dengan Jaringan Transmisi 70KV System
Jayapura melalui Switchyard Orya 1 70KV.


Perwakilan PLN dan masyarakat Kampung Urya Dua Distrik Unurum Guay saat sosialisasi di kantor bupati Jayapura, Sentani 15 Februari 2019 lalu. foto TSPP/paskal keagop.

Santosa dan Beneik adalah dua kampung asli yang masuk dalam areal PLTA Urya
1 dan Urya 2. Biaya pembangunannya ditaksir sekira 340 juta Euro, yang dibiayai
oleh Pemerintah Jerman.

Jika PLTA Urya 2 ini beroperasi, maka akan menghasilkan energi listrik
sebanyak 14 Mega Watt. “Dampaknya sangat positif bagi pembangunan masyarakat,
yaitu tersedianya peluang kerja bagi pencari kerja, pembangunan rumah-rumah
kontrakan/kos, dan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar”, ujar
Konsultan PLN. PLTA Urya 2 membutuhkan tenaga kerja sebanyak 298 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyarankan PLN bahwa dalam
pelakanaan pembangunan PLTA Urya 2 nanti harus memperhatikan aturan pengelolaan
hutan. Hak-hak masyarakat adat harus diperhatikan karena sampai sekarang
masyarakat asli yang punya hak ulayat selalu bilang belum menjadi tuan di
negeri sendiri. Karena itu, jangan mengabaikan hak-hak mereka. Di wilayah itu
ada hutan lindung yang harus dilestarikan.

“Mulai hari ini, Jumat 15 Februari 2019 dinas teknis dampangi masyarakat
adat untuk proses selanjutnya sampai PLTA Urya 2 beroperasi. Kepala Distrik
Unurum Guay serta Kepala Kampung Santosa dan Kepala Kampung Beneik harus
berperan memberikan informasi kepada PLN agar proses perencanaan pembangunan
PLTA Urya 2 bisa berjalan lancar”.

Sekda juga mengingatkan PLN agar pemberian kompensasi terhadap masyarakat
adat harus dihargai secara manusiawi. “Identifikasi persoalan dengan baik agar
tidak ada yang terabaikan dan berbagai persoalan yang pernah terjadi pada
pembangunan PLTA Urya 1 tidak terjadi lagi di waktu mendatang”, tegas Hana
Hikoyabi.

Sementara Kapolsek Unurum Guay, yang turut hadir bersama masyarakat Santosa
dan Beneik memperkirakan rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan timbul konflik, karena
masyarakat adat merasa dirugikan dengan pembangunan PLTA Urya 1. “Karena itu, mohon
dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi konflik”.

Perwakilan Pemuda Unurum Guay, menegaskan banyak proyek semacam ini yang
berdasarkan pengalaman hanya tinggalkan masalah. Karena itu jangan diulang.
Orang datang bicara, setelah proyek jadi mereka menghilang.

“Banyak proyek yang dibiayai dana asing hanya untuk kepentingan Jusuf Kalla
dan Aburizal Bakri bersama keluarga mereka. Kita orang Papua tidak pernah dapat
apa-apa. Mereka hanya datang tipu-tipu masyarakat. Ada masalah lama di
pembangunan PLTA Urya 1 yang harus diselesaikan dulu baru boleh dilanjutkan
dengan pembangunan PLTA Urya 2”, tegasnya.

Kepala Kampung Beneik, Petrus minta pendataan masyarakat adat pemilik hak
ulayat harus dilakukan dengan baik, sebab proyek PLTA Urya 1 tidak semua
masyarakat yang punya hak ulayat masuk dalam daftar penerima kompensasi. Dari lima
marga, hanya tiga yang terima kompensasi, sementara dua marga tidak dapat,
sehingga timbul konflik.

“Semua pihak, entah PLN pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten dan masyarakat adat sebaiknya harus duduk sama-sama bicara
selesaikan masalah PLTA Urya 1 dulu baru dimulai dengan rencana pembangunan
PLTA Urya 2 yang baru, kalau tidak ini akan menimbulkan konflik di masyarakat”,
tegasnya.


Perwakilan masyarakat bersama pemerintahan kampung dan distrik Unurum Guay menyimak pemaparan rencana pembangunan PLTA Urya Dua di Unurum Guay. Sentani 15 Februari 2019. foto TSPP/paskal keagop.

Sementara Kepala Kampung Santosa, Lamberth Kargualam mengatakan sosialisasi
semacam ini harus melibatkan masyarakat lima marga yang punya hak ulayat seluas
150 hektar yang akan menjadi areal pembangunan PLTA Urya 2. Pengalaman
pembangunan PLTA Urya 1 masyarakat pemilik tidak pernah diperlakukan dengan
baik. “Kami lima marga yang punya tanah dianggap seperti binatang. Karena itu,
harus dibicarakan dan diatur dengan baik agar tidak terjadi persoalan-persoalan
di kemudian hari. Pembangunan PLTA Urya 1 menimbulkan banyak masalah yang
sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Lima marga yang punya tanah tidak
dilibatkan dalam pembangunan PLTA Urya 1”, tegas Lamberth.

Lamberth mengatakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTA Urya 1, Ted
Mokay, yang gertak-gertak kami sehingga kami merasa tertekan dan terpaksa
setuju dengan harga tanah Rp 10 ribu permeter. “Ini, sangat merugikan kami
masyarakat adat lima marga yang punya hak ulayat. Kami tidak mau hal itu
terjadi dalam rencana pembangunan PLTA Urya 2. Harga tanah permeter yang
disepakati untuk membangun PLTA Urya 1 adalah 10.000 dikali luas lahan 150
meter, bayarnya sebesar 1.500.000 rupiah”.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jayapura, Andreas Urunama, mengingatkan Konsultan PLN agar perlu perhatikan
kearifan lokal yang saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura sedang melakukan
pemetaan wilayah adat. Tim Konsultan PLN juga harus melakukan studi kajian
sosial dan budaya masyarakat Papua di Universitas Cenderawasih Jayapura atau
melibatkan akademisi untuk mempermudah rencana pekerjaan proyek PLTA Urya 2. Sebab,
berhasil dan tidaknya rencana pembangunan PLTA Urya 2 tergantung pada
penyelesaian persoalan PLTA Urya 1.

“Kalau tidak, rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan terganjal. Pembangunan
PLTA Urya 1 hanya tiga marga yang diberikan kompensasi, sementara dua marga
tidak menerima kompensasi. Karena itu, jangan terulang di Urya 2”, tegasnya.

Perwakilan Konsultan PLN pusat mengatakan saran masukan dari semua pihak itu
akan menjadi perhatian PLN, terutama bagi lima marga pemilik hak ulayat. “Kami
juga akan pastikan apakah status kepemilikan lahan mereka ini sebagai hak pakai
atau hak milik. Ini akan didata dengan baik untuk mengetahui status kepemilikan
lahan proyek PLTA Urya 2”.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan dana asing yaitu: 1)
Keterlibatan masyarakat adat, dan 2) Pemenuhan hak-hak masyarakat pemilik hak
ulayat. Jika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dana bantuan asing tidak akan
disetujui.

paskalis keagop

Mengenal Alberth Yoku

ALBERTH
Yoku, lahir di Pulende, 14 Maret 1964, anak keenam dari tujuh bersaudara dari
pasangan Hendrik Y. Yoku dan ibu Elci P. Yoku. Ayahnya lulus Sekolah Rakyat dan
diterima menjadi tentara Belanda. Sementara ibunya setelah lulus Sekolah
Rakyat, menjadi ibu rumah tangga dan melayani jemaat di GKI Onomi Flafouw
Sentani.

Tidak
seperti kebanyakan anak yang mengikuti jejak orangtuanya. Walau ayahnya seorang
tentara, Alberth tidak ikut masuk tentara, ia lebih memilih masuk sekolah calon
pendeta.

Dalam
keluarga pasangan Hendrik dan Elci, dikaruniai anak pertama sampai keempat, semuanya
perempuan, sehingga mamanya tidak disukai dan martabatnya sebagai perempuan
diremehkan dalam keluarga. Ia dianggap perempuan yang tidak berguna karena
tidak bisa melahirkan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga.


Pdt. Alberth Yoku bersama istri dan kedua anaknya di Mansinam

Dalam
pergumulannya itu, Elci melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi kondisinya
sangat lemah dan denyut jantungnya tidak berdetak. Ia panik dan takut lalu
membawa bayi laki-laki yang baru lahir itu ke bawah pohon pisang. Bayinya
diletakan di atas daun pisang, lalu Elci berdoa.

Dalam
doanya, Elci memohon dan berjanji kepada Tuhan jika anak ini hidup, ia akan
mempersembahkannya untuk Tuhan. Usai berdoa, Elci kaget karena anaknya bergerak
dan menangis.

Akhirnya,
anak itu dibawa pulang ke rumah dan dirawatnya hingga tumbuh dengan sehat.
Kehadiran anak laki-laki ini juga membuat ibunya sangat dihormati dalam rumah.

Doa
ibunya ini terlihat dalam prestasi belajar Alberth saat masuk sekolah dasar
hingga lulus SMA Negeri 1 Abepura. Nilai pelajarannya selalu baik. Terutama,
nilai akhir pelajaran agama saat lulus SMA Negeri 1 Abepura, ia mendapat nilai
99. Sehingga gurunya menyarankan Alberth untuk melanjutkan kuliah di Sekolah
Tinggi Teologia Isak Samuel Kijne Abepura.

Ia
pun masuk sekolah itu pada 1984 dan lulus 1988. Setahun kemudian Alberth Yoku dilantik
menjadi Vikaris 1989 dan ditugaskan melayani Jemaat Dabra Klasis GKI Mamberamo
Apawer.


Pdt. Alberth Yoku bersama para pendeta peserta sidang Sinode GKI di Tanah Papua 2017 di Raja Ampat. Foto paskal keagop/tspp.

Alberth
Yoku telah bertugas melayani warga GKI di wilayah Mamberamo selama delapan
tahun, sejak 1989 – 1997. Selama bertugas di daerah terpencil ini, ia mengalami
banyak tantangan yang membuatnya memahami persoalan GKI dengan sangat baik. Ia
juga mempelajari berbagai peraturan gereja.  

Sinode
GKI yang didirikan pada 26 Oktober 1956 itu memiliki tata tertib dan peraturan
untuk bagaimana bisa melayani umatnya dengan baik. Semula dari Calon Pendeta
kemudian dilantik menjadi Pendeta pada 1990. Jabatan pelayanannya pun mulai
meningkat secara perlahan.

Diawali
dengan menjadi vikaris, pendeta, pelayan jemaat, ketua klasis, sekretaris
departemen sinode, wakil sekretaris BP Am sinode dan akhirnya menjadi Ketua BP
Am Sinode GKI yang membawahi 53 klasis, lebih dari 1.327 jemaat dengan lebih
dari 444.747 anggota jemaat di Tanah Papua.

Tidak
semua pendeta mengalami nasib seperti yang dialami Alberth Yoku. Ia memulai
dari bawah hingga mencapai puncak tertinggi di struktur lembaga gereja. 

Pada
Sidang Sinode GKI tahun 2011 di Klasis Sentani, tak banyak peserta sidang yang
mengira Alberth Yoku bisa terpilih menjadi Ketua Sinode. Dalam pra pencalonan,
ia mendapat dukungan 94 suara dari total 225 suara yang harus dicapai seorang
kandidat. Jumlah dukungan suara pada pra pencalonan itu mengantarkannya dengan
mulus hingga terpilih jadi Ketua Sinode. Doa ibunya dibawah pohon pisang di
jawab oleh Tuhan. “Anak ini akan saya persembahkan untuk Tuhan”.

Keluarga
Hendrik Elci diberkati Tuhan, dari ketujuh anak mereka, enam diantaranya
bekerja di ladang Tuhan, dan semuanya menjadi pemimpin di dalam GKI di Tanah
Papua.

Selama
22 tahun bekerja sebagai Pendeta di daerah terpencil itu membuat Alberth Yoku
memahami persoalan warga jemaat secara baik. Sehingga, setelah ditabis menjadi
Ketua BP Am Sinode GKI pada 15 Januari 2012, ia menata secara periodik dan
berjenjang secara organisasi, personalia, manajemen, keuangan, aset dan tata
layanan bagi umat di dalam gereja.

Hal
penting yang ia lakukan adalah menata sistem keuangan GKI yang selama itu
bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi agar kesejahteraan seluruh pegawai
yang kerja di GKI bisa terjamin secara adil dan merata.

Sudah
29 tahun (1988 – 2017) mengabdi di GKI di Tanah Papua, sebagai Pendeta hingga
menjadi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Selepas jabatan Ketua Sinode, Alberth
Yoku mulai menatap dunia lain, yakni dunia politik. “Saya berpikir sebagai anak
adat, anak gereja dan anak pemerintah, saya punya hak politik untuk memilih dan
dipilih. Jadi, ya apa salahnya saya masuk anggota DPR RI”?

Masuk
ke dunia politik diawali dengan mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Papua
periode 2018 – 2023 di Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat
dengan moto “Membangun di Atas Dasar yang
Sudah Ada
”. Tapi tak lolos.

Dan
kini mendaftar jadi Calon Anggota DPR Republik Indonesia periode 2019 – 2024 di
Partai Nasional Demokrat, dengan visi: “Saya
Diutus Sebagai Hamba ke DPR RI untuk Berdoa bagi Kesejahteraan Bangsa dan
Menjadi Duta Kerukunan
”.

Visi
itu akan menjadi warna politik dan pikiran-pikirannya dalam bekerja sebagai
anggota DPR RI nanti. Kalau sudah duduk di DPR RI, “saya akan tetap berorientasi
pada Papua. Bukan berorientasi provinsi, tapi berorientasi pada Tanah Papua.
Saya akan bersatu dengan teman-teman yang akan muncul di DPR dan DPD RI dari
Tanah Papua. Kita akan menjadi energi positif dan bersinergi bagi Tanah Papua”.
 

Berdasarkan
moto itu, “kita akan perjuangkan untuk pemeliharaan kerukunan keagamaan yang
baik dan kebhinnekaan dengan tetap berpegang pada Mazmur 122, Mazmur 133, Roma
13 dan Yohanes 17: 21 tentang doa Yesus. Semua itu adalah bagaimana orang
Kristen menjadi garam dan terang dunia di Republik Indonesia”, ujar Alberth
Yoku saat ditemui di Sentani. Senin, 1 Oktober 2018 lalu.

ALBERTH  YOKU.

Tempat
Lahir: Pulende, 14 Maret 1964

Orangtua:

Ayah,
Hendrik Y. Yoku (alm)

Ibu,
Elci  P. Yoku (alm).

Pasangan
Hendrik dan Elci dikaruniai enam anak. Empat perempuan dan tiga laki-laki:

  • Estina  Yoku
  • Kornelia  Yoku (alm)
  • Rodelila  Yoku
  • Hortensi  Yoku
  • Adrian Yoku
  • Alberth Yoku
  • Yansen Yoku

Istri:
Apriantje A. Domo

Anak 2 orang:

  • Angelo
    Yoku,
  • Christian
    Aan Yoku 

Pendidikan:

  • SD YPK Ifar Besar,
    lulus 1977
  • Sekolah Teknik
    Negeri Sentani, lulus 1980
  • SMA Negeri 1
    Abepura, lulus 1984
  • STT GKI IS Kijne
    Abepura, lulus 1988

Pengalaman
Organisasi:

  • Pimpin
    Delegasi Klasis Mamberamo Apawer ke Jerman, Belanda dan Swiss, 1992
  • Pimpin
    Delegasi yang sama, 2001
  • Pimpin
    Delegasi GKI ke Vanimo – PNG, 1998
  • Mengikuti
    Sidang Dewan Gereja Reformasi se–Dunia (WARD), 
    2010

Pengalaman Kerja:

  •  Vikaris di Jemaat Maranatha Dabra Klasis
    Mamberamo Apawer: 1989 – 1993
  •  Dikukuhkan jadi Pendeta: 1990
  •  Pendeta Jemaat GKI Efata Kasonaweja: 1993 –
    1994
  •  Pendeta Jemaat GKI Paulus Kapeso: 1994 – 1997
  •  Ketua Klasis Mamberamo merangkap Pelayan Jemaat
    1995 – 1997
  •  Sekretaris Departemen Pembinaan Jemaat Sinode
    GKI: 1998 – 2006
  •  Wakil Sekretaris BP Am Sinode GKI: 2006 – 2011
  •  Ketua BP Am Sinode GKI: 15 Januari 2012 – 15
    Januari 2017