Penerangan
Listrik Negara pusat berencana membangun Penerangan Listrik Tenaga Air Urya 2
di Distrik Unurum Guay. Tapi rencana itu bakal tak mulus, karena pembangunan
PLTA Urya 1 meninggalkan banyak masalah yang hingga kini tak pernah dituntaskan
PLN.

SOSIALISASI dan konsultasi publik rencana pembangunan PLTA Urya 2 dilakukan
Konsultan PLN pusat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura pada Jumat 15
Februari 2019 lalu. Sosialisasi  awal itu
dihadiri perwakilan masyarakat pemilik hak ulat di Kampung Beneik dan Kampung Santosa,
perwakilan pemerintah Distrik Unurum Guay, Kapolsek Unurum Guay, serta Sekretaris
Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, dan perwakilan pimpinan organisasi
perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan
Dinas Lingkungan Hidup.

Sosialisasi dan konsultasi publik itu dilakukan untuk memperoleh
masukan-masukan dan gambaran persoalan awal, yang kemudian akan digunakan untuk
menyusun jadwal konsultasi ke berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat
pemilik hak ulayat.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTA Urya 2 seluas 150 hektar. Luasnya
sama dengan areal PLTA Urya 1. Lahan seluas ini milik lima marga di Kampung
Beneik dan Kampung Santosa Distrik Unurum Guay.  

Sumber energi listrik PLTA Urya 2 akan berasal dari Sungai Sermoai di
Beneik. PLTA Urya 2 ini akan terkoneksi dengan Jaringan Transmisi 70KV System
Jayapura melalui Switchyard Orya 1 70KV.

Santosa dan Beneik adalah dua kampung asli yang masuk dalam areal PLTA Urya
1 dan Urya 2. Biaya pembangunannya ditaksir sekira 340 juta Euro, yang dibiayai
oleh Pemerintah Jerman.

Jika PLTA Urya 2 ini beroperasi, maka akan menghasilkan energi listrik
sebanyak 14 Mega Watt. “Dampaknya sangat positif bagi pembangunan masyarakat,
yaitu tersedianya peluang kerja bagi pencari kerja, pembangunan rumah-rumah
kontrakan/kos, dan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar”, ujar
Konsultan PLN. PLTA Urya 2 membutuhkan tenaga kerja sebanyak 298 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyarankan PLN bahwa dalam
pelakanaan pembangunan PLTA Urya 2 nanti harus memperhatikan aturan pengelolaan
hutan. Hak-hak masyarakat adat harus diperhatikan karena sampai sekarang
masyarakat asli yang punya hak ulayat selalu bilang belum menjadi tuan di
negeri sendiri. Karena itu, jangan mengabaikan hak-hak mereka. Di wilayah itu
ada hutan lindung yang harus dilestarikan.

“Mulai hari ini, Jumat 15 Februari 2019 dinas teknis dampangi masyarakat
adat untuk proses selanjutnya sampai PLTA Urya 2 beroperasi. Kepala Distrik
Unurum Guay serta Kepala Kampung Santosa dan Kepala Kampung Beneik harus
berperan memberikan informasi kepada PLN agar proses perencanaan pembangunan
PLTA Urya 2 bisa berjalan lancar”.

Sekda juga mengingatkan PLN agar pemberian kompensasi terhadap masyarakat
adat harus dihargai secara manusiawi. “Identifikasi persoalan dengan baik agar
tidak ada yang terabaikan dan berbagai persoalan yang pernah terjadi pada
pembangunan PLTA Urya 1 tidak terjadi lagi di waktu mendatang”, tegas Hana
Hikoyabi.

Sementara Kapolsek Unurum Guay, yang turut hadir bersama masyarakat Santosa
dan Beneik memperkirakan rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan timbul konflik, karena
masyarakat adat merasa dirugikan dengan pembangunan PLTA Urya 1. “Karena itu, mohon
dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi konflik”.

Perwakilan Pemuda Unurum Guay, menegaskan banyak proyek semacam ini yang
berdasarkan pengalaman hanya tinggalkan masalah. Karena itu jangan diulang.
Orang datang bicara, setelah proyek jadi mereka menghilang.

“Banyak proyek yang dibiayai dana asing hanya untuk kepentingan Jusuf Kalla
dan Aburizal Bakri bersama keluarga mereka. Kita orang Papua tidak pernah dapat
apa-apa. Mereka hanya datang tipu-tipu masyarakat. Ada masalah lama di
pembangunan PLTA Urya 1 yang harus diselesaikan dulu baru boleh dilanjutkan
dengan pembangunan PLTA Urya 2”, tegasnya.

Kepala Kampung Beneik, Petrus minta pendataan masyarakat adat pemilik hak
ulayat harus dilakukan dengan baik, sebab proyek PLTA Urya 1 tidak semua
masyarakat yang punya hak ulayat masuk dalam daftar penerima kompensasi. Dari lima
marga, hanya tiga yang terima kompensasi, sementara dua marga tidak dapat,
sehingga timbul konflik.

“Semua pihak, entah PLN pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten dan masyarakat adat sebaiknya harus duduk sama-sama bicara
selesaikan masalah PLTA Urya 1 dulu baru dimulai dengan rencana pembangunan
PLTA Urya 2 yang baru, kalau tidak ini akan menimbulkan konflik di masyarakat”,
tegasnya.

Sementara Kepala Kampung Santosa, Lamberth Kargualam mengatakan sosialisasi
semacam ini harus melibatkan masyarakat lima marga yang punya hak ulayat seluas
150 hektar yang akan menjadi areal pembangunan PLTA Urya 2. Pengalaman
pembangunan PLTA Urya 1 masyarakat pemilik tidak pernah diperlakukan dengan
baik. “Kami lima marga yang punya tanah dianggap seperti binatang. Karena itu,
harus dibicarakan dan diatur dengan baik agar tidak terjadi persoalan-persoalan
di kemudian hari. Pembangunan PLTA Urya 1 menimbulkan banyak masalah yang
sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Lima marga yang punya tanah tidak
dilibatkan dalam pembangunan PLTA Urya 1”, tegas Lamberth.

Lamberth mengatakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTA Urya 1, Ted
Mokay, yang gertak-gertak kami sehingga kami merasa tertekan dan terpaksa
setuju dengan harga tanah Rp 10 ribu permeter. “Ini, sangat merugikan kami
masyarakat adat lima marga yang punya hak ulayat. Kami tidak mau hal itu
terjadi dalam rencana pembangunan PLTA Urya 2. Harga tanah permeter yang
disepakati untuk membangun PLTA Urya 1 adalah 10.000 dikali luas lahan 150
meter, bayarnya sebesar 1.500.000 rupiah”.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jayapura, Andreas Urunama, mengingatkan Konsultan PLN agar perlu perhatikan
kearifan lokal yang saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura sedang melakukan
pemetaan wilayah adat. Tim Konsultan PLN juga harus melakukan studi kajian
sosial dan budaya masyarakat Papua di Universitas Cenderawasih Jayapura atau
melibatkan akademisi untuk mempermudah rencana pekerjaan proyek PLTA Urya 2. Sebab,
berhasil dan tidaknya rencana pembangunan PLTA Urya 2 tergantung pada
penyelesaian persoalan PLTA Urya 1.

“Kalau tidak, rencana pembangunan PLTA Urya 2 akan terganjal. Pembangunan
PLTA Urya 1 hanya tiga marga yang diberikan kompensasi, sementara dua marga
tidak menerima kompensasi. Karena itu, jangan terulang di Urya 2”, tegasnya.

Perwakilan Konsultan PLN pusat mengatakan saran masukan dari semua pihak itu
akan menjadi perhatian PLN, terutama bagi lima marga pemilik hak ulayat. “Kami
juga akan pastikan apakah status kepemilikan lahan mereka ini sebagai hak pakai
atau hak milik. Ini akan didata dengan baik untuk mengetahui status kepemilikan
lahan proyek PLTA Urya 2”.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan dana asing yaitu: 1)
Keterlibatan masyarakat adat, dan 2) Pemenuhan hak-hak masyarakat pemilik hak
ulayat. Jika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dana bantuan asing tidak akan
disetujui.

paskalis keagop